Terkait Kisruh TWK, Ngabalin Minta Pegawai KPK Tak Main Politik

Jakarta, law-justice.co - Kisruh tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK masih terus berlanjut hingga saat ini. Kisruh ini mengingatkan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin pada peristiwa di tahun 2019.

Tepatnya saat itu ada sejumlah pegawai KPK yang dengan terang menyebut bahwa mereka akan berhenti atau mengundurkan diri jika memang harus alih status menjadi aparatur sipil negara (ASN). Menurutnya, orang-orang tersebut hampir sama dengan pihak yang saat ini berkoar-koar mengenai TWK.

Mereka, kata Ngabalin, menggiring opini bahwa seolah-olah tes tersebut bertujuan untuk menyingkirkan para pegawai.

“Orang-orang ini juga semua pada mengeluarkan statement dan ramai di media itu, adalah kalau sampai nanti pemerintah memilih jalan untuk mengalihkan pegawai KPK itu kepada ASN, maka mereka akan mengundurkan diri,” ujarnya, Jumat (4/6/2021).

“Ya sudah, beberapa kawan dan sahabat itu kan memilih untuk berhenti," tegasnya.

Kini, Ali Ngabalin berharap agar pegawai KPK benar-benar independen dan tidak lagi bermain politik. Andaikata mereka menilai TWK tidak sesuai Pancasila dan ketentuan UU, maka mereka harus menempuh jalur hukum.

"Jangan main politik, kalau dia menyebutkan TWK tidak sesuai dengan Pancasila ya laporin aja. Supaya orang tahu. Jangan bikin gaduh dengan berbagai macam pernyataan-pernyataan," tutupnya.