Aparat Diminta Tak Mudah Pidanakan Buruh

Kamis, 03/06/2021 15:46 WIB
Potret buruh yang mendapat tekanan dari aparat saat melakukan aksi buruh. (Foto: Istimewa).

Potret buruh yang mendapat tekanan dari aparat saat melakukan aksi buruh. (Foto: Istimewa).

law-justice.co - Anggota Komisi IX DPR RI, Obon Tabroni, meminta aparat penegak hukum tak gampang memproses pengaduan pidana yang dilaporkan para pengusaha. Politikus Gerindra ini mengaku prihatin dengan banyaknya buruh yang diajukan ke pengadilan atas pengaduan dari pihak pengusaha.

Beberapa kasusnya menurut dia pernah dialami oleh aktivis buruh di Padang Lawas Sumatera Utara, buruh sebuah bank di Jawa Timur, dan yang saat ini ramai diberitakan adalah buruh PT Indomarco Prismatama di Jakarta.

"Seharusnya aparat hukum mengupayakan agar konflik perburuhan diselesaikan secara kekeluargaan tanpa harus dibawa ke pengadilan," kata Obon dalam keterangannya, Kamis, (3/6/2021).

Obon menilai ada kecenderungan pengusaha melaporkan pekerja atau buruhnya untuk menakut-nakuti dan menghentikan aksi protes buruh. Parahnya lagi, akar permasalahan dari kasus yang menjegal buruh sendiri tak pernah pernah disentuh.

"Akar masalahnya adalah banyaknya pelanggaran hak-hak buruh. Tetapi ketika buruh melakukan protes dan menuntut haknya, kemudian buruh melakukan sedikit kesalahan langsung diproses hukum. Padahal protes itu terjadi akibat tindakan pengusaha yang tidak taat aturan," ujarnya.

Obon mengaku dirinya banyak menerima keluhan dari kalangan buruh yang menyampaikan bahwa penegakan hukum perburuhan seperti tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas.

Padahal jika penegakan hukum dilakukan secara tegas kepada pengusaha yang melanggar aturan, maka dengan sendirinya konflik antara buruh dan pengusaha akan berkurang.

"Ketika buruh mengadukan pelanggaran normatif yang dilakukan pengusaha terkesan diabaikan. Tetapi giliran pengusaha yang mengadukan buruhnya langsung diproses," kata Obon.

(Muhammad Rio Alfin\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar