Sengkarut Angkutan Laut

Banyak Temuan BPK, PT Pelni Korban Pencitraan Proyek Tol Laut

Sabtu, 29/05/2021 10:30 WIB
Temuan BPK terhadap PT Pelni dari tahun ke tahun (Grafis: Christopher Mait)

Temuan BPK terhadap PT Pelni dari tahun ke tahun (Grafis: Christopher Mait)

[INTRO]

PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) adalah BUMN yang sampai saat ini masih tertatih-tatih menjalankan bisnis moda transportasi laut. Di tengah persaingan yang ketat dengan moda transportasi darat dan udara, PT Pelni justru mendapat sorotan di sektor manajemen keuangan dan pengelolaan subsidi dari pemerintah. Hal itu menimbulkan pertanyaan besar, mampukah PT Pelni menjawab tantangan program kerja Tol Laut yang dicanangkan pemerintah?

Sejak tahun 2012, DPR RI telah menyoroti berbagai persoalan yang ada di tubuh PT Pelni. DPR meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI agar melakukan pemeriksaan rutin atau PDTT terhadap pengelolaan keuangan PT Pelni. Bahkan kementerian BUMN saat itu didesak untuk melakukan perombakan manajemen dan direksi PT Pelni karena dianggap tidak becus mengelola perusahaan negara. Kinerja perusahaan terus merugi, padahal setiap tahunnya negara telah memberikan dana public service obligation (PSO) sebagai subsidi agar PT Pelni mampu memaksimalkan potensi bisnis di sektor angkutan laut.

Alih-alih melakukan perbaikan, kinerja PT Pelni terus mendapat sorotan. PT Pelni dianggap perusahaan yang paling membebani kinerja kementerian perhubungan karena terus merugi dan tidak bisa bersaing dengan moda transportasi publik lainnya. PT Pelni merupakan salah satu Perusahaan BUMN yang dilaporkan mengalami kelebihan subsidi dari pemerintah senilai Rp2,40 triliun, bersama dengan Perum Bulog, PT PSP, PT PG, dan PT KAI.

Bahkan pada tahun 2017, PT Pelni Masuk Daftar Blacklist karena berutang Rp 64,91 miliar. Irjen Kementerian Perhubungan Cris Kuntadi saat itu mengatakan, PT Pelni belum melunasi kewajiban kepada negara sebesar Rp 64,91 miliar. Jumlah tersebut merupakan 40,85 persen dari total temuan kerugian negara dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebesar Rp 158,9 Miliar. Kerugian negara yang terkait dengan PT Pelni yaitu berupa kelebihan pembayaran pekerjaan PSO angkutan perintis dan hutang PNBP yang belum dibayar.

Hampir setiap tahun PT Pelni mendapat catatan dari BPK terkait kinerja dan pengelolaan keuangan. Dalam IHPS I 2016, BPK menyimpulkan bahwa pemenuhan standar pelayanan minimal di atas kapal belum memadai. Kasur penumpang ekonomi yang rusak belum diganti, kondisi kebersihan dapur belum memadai, life jacket tidak tersedia di bawah kasur, dan fasilitas kamar mandi mengalami kerusakan. Selain itu, dokumen pertanggungjawaban biaya makan awak kapal dan penumpang juga tidak memadai, sehingga tidak diyakini keabsahannya senilai Rp5,44 miliar.

Dalam IHPS I 2017 BPK menemukan fakta bahwa PT Pelni belum menyusun ketentuan yang mengatur satuan dasar unit muatan serta peraturan pengelolaan dan penatausahaan suku cadang kapal barang rekondisi dan barang non mesin. Jumlah kunjungan di daerah-daerah yang seharusnya disinggahi kapal PT Pelni berkurang dan nilai satuan dasar unit muatan perhitungan serta jumlah suku cadang baru maupun bekas pakai di kapal PT Pelni belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

PT Pelni kurang cermat dalam merencanakan jumlah voyage (pelayaran) yang akan dijalankan terkait dengan adanya perubahan trayek, kerusakan kapal, penambahan rute dan ruas kapal tambahan yang masuk dalam Kewajiban Pelayanan Publik (KPP), sehingga terdapat realisasi voyage kurang dari kontrak. Sistem informasi PT Pelni belum dapat menyajikan informasi yang akurat karena terdapat jurnal manual atas pendapatan uang tambang pasasi kelas ekonomi, perbedaan jumlah penerimaan penjualan tiket antara aplikasi business intelligence dan aplikasi new pelni ticketing system dan database penjualan.

Pada tahun-tahun berikutnya, BPK menyorot pengadaan dan pengelolaan bahan makanan yang dianggap tidak memadai dan tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga pengajuan kompensasi PT Pelni lebih tinggi sebesar Rp 26,21 miliar dan pencatatan yang ada tidak menggambarkan secara akurat pemakaian bahan makanan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Akibatnya terdapat kelebihan pembayaran PT Pelni kepada PT PIDC sebesar Rp26,21 miliar. Direksi PT Pelni agar menarik kelebihan pembayaran kepada PT PIDC untuk kemudian disetorkan ke kas PT Pelni.

BPK menyimpulkan bahwa pelayanan angkutan barang pada kapal penumpang, kapal perintis, dan kapal tol laut tahun 2017-semester I tahun 2018 belum sepenuhnya efektif, dalam aspek perencanaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi. Terdapat kelemahan informasi shipper dalam aplikasi Informasi Muatan dan Ruang Kapal (IMRK) PT Pelni.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap data shipper dalam IMRK diketahui terdapat perbedaan jumlah shipper antara IMRK yang digunakan PT Pelni dengan IMRK milik Kemenhub. Dalam sistem IMRK milik Kemenhub diketahui terdaftar sebanyak 109 shipper sedangkan dalam IMRK yang digunakan PT Pelni hanya terdaftar sebanyak 59 shipper. Dari penelusuran nama shipper yang terdaftar di IMRK diketahui terdapat 25 shipper yang terdaftar di IMRK milik PT Pelni tetapi tidak terdaftar di IMRK milik Kemenhub.

PT Pelni tidak melakukan pemeriksaan bagasi barang penumpang pada kapal penumpang dan kapal perintis secara memadai. Hasil pemeriksaan di pelabuhan dan kantor cabang saat proses embarkasi, bagasi penumpang masuk ke dalam terminal tanpa melalui proses penimbangan dan pemeriksaan bagasi sehingga PT Pelni kehilangan potensi penerimaan atas barang bawaan penumpang dan mengalami kekurangan penerimaan atas selisih uang tambang over bagasi.

Terakhir, dalan IHPS I 2020, BPK laporan pendapatan dan pertanggungjawaban PT Pelni terkait dana PSO yang diberikan pemerintah. PSO adalah kebijakan pemerintah untuk memberikan subsidi kepada perusahaan BUMN, terutama di sektor pelayanan publik agar mampu bersaing di pasar bebas dan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

Menurut BPK, PT Pelni berpotensi tidak tepat dalam mengelompokkan komponen-komponen biaya yang dapat diperhitungkan atau tidak dapat diperhitungkan dalam penyelenggaraan PSO bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi. Ada potensi terjadi dispute (perbedaan persepsi) dalam proses verifikasi komponen biaya yang diperhitungkan dan penilaian kewajaran atas laporan pertanggungjawaban kegiatan PSO bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi yang dilaksanakan Pelni, dan dana PSO yang ditagihkan oleh PT Pelni kurang memenuhi aspek efisiensi keuangan negara.

Menanggapi berbagai catatan BPK yang selalu ada setiap tahunnya, Kepala Sekretariat PT Pelni Opik Taupik memastikan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti semua rekomendasi BPK. PT Pelni, kata Opik, berkomitmen untuk proaktif bekerja sama dengan BPK untuk meningkatkan pelayanan publik dan angkutan laut.

"Kami sudah memberikan jawaban dan menindaklanjuti temuan dan rekomendasi BPK. Termasuk data-data yang dibutuhkan. Perbaikan pelayanan dan fasilitas untuk penumpang kami lakukan secara bertahap. Kami berkomitmen untuk meningkatkan kepuasan pelanggan," kata Opik kepada Law-Justice.

Terkait polemik PSO tahun Anggaran 2020 yang sedang ramai jadi perbincangan, Opik mengatakan bahwa sampai saat ini proses pemeriksaan masih dilakukan. Dia memastikan, PT Pelni siap untuk mengikuti arahan dan rekomendasi yang disampaikan BPK terkait penyempurnaan terhadap pelayanan yang harus diberikan kepada pelanggan.

"Segala hasil temuan termasuk dengan hasil rekomendasi yang disampaikan oleh BPK kepada Perusahaan, telah dilaporkan secara kontinyu oleh Perusahaan kepada BPK. Komunikasi yang baik juga terus terjalin antara perusahaan dengan BPK," imbuh dia.

Berdasarkan data yang diberikan PT Pelni, jumlah penumpang pada Triwulan 1/2021 sebesar 428.797. Angka itu merosot 50 persen dibandingkan tahun sebelumnya pada triwulan 1/2020 yakni sebanyak 989.144 penumpang. Adapun pada April 2021, PT Pelni telah mengangkut sebesar 153.206 penumpang dan untuk Mei 2021 hingga PT Pelni telah mengangkut sebesar 105.609 penumpang. 

"Penurunan jumlah penumpang pada Triwulan 1 tersebut disebabkan beberapa faktor, yakni sejak Pandemi Covid 19 masuk ke Indonesia pada Maret 2020, sejumlah Pemerintah Daerah sempat menutup akses masuk selama beberapa waktu dan hingga saat ini masih terdapat Pemerintah Daerah yang membatasi akses masuk kepada sejumlah calon penumpang," kata Opik.

Pandemi COVID-19 semakin memukul kelangsungan bisnis transportasi laut. PT Pelni diperkirakan merugi hingga Rp 862 miliar.

Kapan Evaluasi Menyeluruh?

Temuan BPK juga mendapat beberapa tanggapan dari berbagai pihak, salah satunya dari Anggota Komisi VI DPR RI Mukhtarudin. Mukhtarudin mengatakan, Kementerian BUMN adalah ujung tombak untuk perbaikan manajemen dan pengelolaan di PT Pelni. Dia mendorong agar Kementerian BUMN secara rutin melakukan evaluasi.

"Pada prinsipnya yang namanya sebuah korporasi evaluasi harus tetap dilakukan baik ada masalah ataupun tidak ada masalah," katanya.

Mukhtarudin menyebut, pada prinsipnya sebuah organisasi sangat perlu melakukan evaluasi untuk memastikan BUMN tersebut bisa terus berkembang.

"Kalau enggak dilakukan evaluasi, kita tidak akan tahu bagaimana kondisi BUMN tersebut saat ini," imbuhnya.


Penumpang kelas ekonomi di selasar kapal dalam program mudik gratis Pelni menggunakan kapal KM Dobon di Tanjung Priok (Foto:Robinsar Nainggolan/Law-Justice.co).


Law-Justice juga melontarkan pertanyaan kepada masyarakat yang pernah bepergian menggunakan transportasi PT Pelni. Berdasarkan data yang dihimpun, Law Justice mengambil tiga narasumber dari beberapa orang yang pernah bepergian dengan menggunakan transportasi PT Pelni.

Narasumber pertama adalah Afni Bustami, dia mengakui pernah menggunakan kapal PT Pelni sudah dua kali yakni pada Tahun 2011 dan 2018.

Afni mengakui terdapat beberapa perbedaan ketika dirinya menggunakan transportasi PT Pelni, ia menyatakan kalau layanan PT Pelni pada tahun 2018 berbeda dengan beberapa tahun lalu.

"Ada beberapa perbedaan ketika naik Kapal Pelni pada Tahun 2011 dan 2018, pelayanan pada tahun 2018 jauh lebih modern dibanding Tahun 2011 lalu semua ada perbaikanlah ya, walau masih ada kekurangan," ujarnya kepada Law-Justice.

Ia juga mengatakan kalau selama dirinya menggunakan transportasi PT Pelni dia tidak pernah ditarik pungutan liar oleh oknum yang berada di Kapal Pelni.

"Alhamdulillah Tidak Pernah (Ditarik dana pungli oleh oknum)," ungkapnya.

Narasumber kedua adalah Muhammad Iqbal, yang menaiki Kapal PT Pelni pada Tahun 2012 dan 2017, tidak jauh beda dengan Afni ia menyatakan pelayanan PT Pelni pada tahun 2012 dan 2017 berbeda.

"Ada perubahan saat saya naik kapal Pelni Tahun 2012 dan 2017, ya ada perbaikanlah cuma masih ada beberapa yang perlu dievaluasi," ujar Iqbal dalam survei yang dilakukan Law-Justice melalui Instagram.

Iqbal menuturkan kalau dia tidak mengalami tarikan pungutan liar dari oknum yang berada di Kapal Pelni. Namun ia mengakui kalau temanya yang saat itu ikut naik kapal Pelni mengaku pernah dipungut dana pungli oleh oknum yang berada di kapal tersebut.

Berdasarkan pengakuan rekannya tersebut, dia ditawari untuk menambah muatan bagasi serta mendapatkan fasilitas tambahan dari Kapal Pelni.

"Teman saya pernah ditawari Pungli oleh oknum Pelni tersebut dengan embel-embel tambah muatan bagasi dan fasilitas tambahan, kalau saya enggak," tuturnya.

Salah seorang pemuda asal Papua, Muhammad Nuruddin, berbagi pengalaman saat dia menumpangi menumpangi angkutan laut PT Pelni. Sejak tahun 2010, Nuruddin sering bepergian dari Sorong-Makassar menggunakan KM Ciremai dengan harga tiket Rp558.000. Menurut dia, pelayanan penumpang kapal Pelni sebelum tahun 2014 sangat buruk.

"Kalau mau naik ke kapal semua orang berdesakan sampai-sampai banyak yang kesulitan mencari jalan. Penuh sesak karena setiap orang saling mendahului agar mendapatkan kasur atau tempat tidur di dalam kapal. Siapa yang cepat dia yang dapat," tutur Nuruddin.

Selain itu, kasur juga diperjual belikan oleh buruh bagasi. Sehingga yang tidak mendapatkan kasur harus mengalah tidur di lantai lorong-lorong kapal, di pintu toilet, bahkan tidak sedikit pula yang tidur di luar kapal berselimut dengan angin yang kencang.

"Terpaksa tidur di luar karena di dalam kapal sudah sangat penuh. Terutama hari-hari libur panjang, banyak orang melakukan perjalanan menggunakan kapal. Apalagi pihak Pelni tidak membatasi jumlah penumpang. Pernah saya menaiki salah satu kapal, serasa kapal miring sebelah karena banyaknya penumpang," kata dia.

Kemudian segi makanan, sebelum 2014 seluruh penumpang makan menggunakan piring ompreng. Mengambil makanan dengan cara mengantri. Kemudian terkait kebersihan toilet, sebelum 2014 kebersihan sangat buruk. Area kapal, kata dia, bau dan kotor serta sangat tidak layak.

Setelah 2014, kata Nuruddin, banyak terjadi perubahan. Penumpang tidak perlu lagi saling berdesakan untuk berebut tempat tidur karena setiap penumpang sudah tertera nomor kasurnya. Nomor kasur yang tertera tidak bisa diklaim oleh orang lain dan tidak bisa diperjual belikan oleh buruh bagasi.

"Sayangnya jumlah penumpang belum dibatasi. Jadi kalau yang tidak kebagian nomor kasur, terpaksa masih harus tidur di lantai," imbuh Nuruddin.

Euforia Tol Laut Meredup

Selain itu, PT Pelni juga menjadi operator dari program Tol Laut yang dicanangkan oleh pemerintahan Jokowi. Program tol laut mendapatkan komentar dari beberapa kalangan.

Salah satunya dari Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mengeluhkan soal program tol laut. Program ini dinilai belum bisa berjalan sesuai tujuannya, yaitu memangkas perbedaan alias disparitas harga.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyatakan kalau program tol laut ini masih banyak perlu dievaluasi dan jauh dari kata berhasil. Bahkan, menurutnya DPR akan memantau khusus program ini.


Program mudik gratis motor dan orang di Pelabuhan Tanjung Priok (Foto:Robinsar Nainggolan/Law-Justice.co)

"Tol laut ini banyak ditanyakan, itu sejauh mana sukses program tol laut. Sebelumnya kita sepakat ini program yang harus diperhatikan serius, dan ini enggak bisa berdiri sendiri," kata Lasarus saat dihubungi Law-Justice.co

Lasarus memberikan contoh bahwa program tol laut juga merupakan program tidak efisien.  Seperti Tol laut ke Nusa Tenggara Timur misalnya. Menurut dia kapal hanya terisi saat sudah mengambil barang di NTT, sedangkan saat berangkat tidak ada isinya. Hal ini disebut Lasarus tidak efisien.

Karena baginya program tol laut yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi tersebut perlu sinergitas dari berbagai kalangan seperti PT Pelni dan Pemerintah dalam hal ini Kemenhub.

"Ketika kapal ke NTT apa yang mau dibawa kesana apa komoditinya? Itu harus seimbang baik pulang maupun pergi, tentu itu jadi tantangan dan perlu kerja keras, tol laut ini enggak bisa berdiri sendiri," ucapnya.

Program tol laut juga mendapatkan komentar dari Direktur Namarin Institute Siswanto Rusdi, ia mengusulkan salah satu cara supaya program tol laut sukses dengan cara supaya Kementerian Perhubungan membatasi pembangunan pelabuhan di Indonesia. 

Pasalnya, sejauh ini masih banyak pelabuhan yang dibangun Kemenhub atau pihak lain di Indonesia tapi fungsinya kurang optimal sehingga tidak efektif.

"Bangunlah infrastruktur (pelabuhan) itu sesuai kebutuhan dan benar-benar bermanfaat untuk rakyat, termasuk mendorong kelancaran arus logistik dengan Program Tol Laut," kata Siswanto saat dihubungi Law-Justice.

Siswanto menyatakan program tol laut bisa sukses bila pembangunan pelabuhan disesuaikan dengan kondisi geografis, kegiatan ekonomi, dan pendukung dana lainnya. 

"Jika proyek pelabuhan itu menggunakan dana APBN, maka harus dipikirkan ulang dan dipastikan jika dibangun bisa dioperasikan dan bermanfaat bagi pengembangan ekonomi wilayah," ujarnya.

Terkait pelaksanaan program Tol Laut, Namarin menyatakan perlu terus untuk dioptimalkan oleh semua kalangan baik oleh operator dan juga Pemerintah. Siswanto menilai bahwa program tol laut ini sangat perlu untuk dipadukan dengan program dan ketersediaan kapal INSA atau Pelra.

"Intinya program ini harus menjadi tanggung jawab bersama, jangan seolah-olah hanya PT Pelni saja yang ditekan tapi pemerintah juga perlu melakukan pengawasan lebih intens dan terbuka kepada publik," tutupnya.

Terkait program Tol Laut yang berada di bawah naungan PT Pelni, Law-Justice coba meminta konfirmasi kepada Kementerian BUMN. Namun hingga berita ini diterbitkan, Kementerian BUMN belum memberikan jawaban terkait hal tersebut.


Suasana kamar penumpang Pelni dalam program mudik gratis (Foto:Robinsar Nainggolan/Law-Justice.co).


Menanggapi progres pelaksanaan Tol Laut, Tenaga Ahli Utama Kedeputian I Kantor Staf Presiden (KSP) Alan F Koropitan yang juga pengamat transportasi laut mengatakan, bahwa sampai saat ini pemerintah masih mencari formula yang tepat untuk memaksimalkan angkutan logistik melalui jalur laut. Masih ada beberapa kendala yang dihadapi, misalnya keterisian kapal saat balik ke Jakarta setelah mengantar barang ke daerah tertentu.

"Karena muatan yang dominan itukan di Jawa, yakni 60 persen. Baru 20 persen di Sumatera. Jadi berkorelasi positif dengan jumlah positif. Sehingga ketika dia gede muatannya, baliknya itu relatif kosong. Itu yang menjadi tantangan kedua," kata Alan saat kepada Law-Justice.

Saat ini, kata dia, konektivitas atau jaringan angkutan ke semua jalur sudah ada. Pemerintah saat ini ingin memaksimalkan komoditas sumber daya alam di daerah agar mampu bisa mengatasi masalah kekosongan angkutan barang saat kapal kembali ke Jakarta.

"Tantangan kita saat ini memang muatan balik. Karena itu, pengembangan industri-industri di daerah atau mengoptimalkan komoditas sumber daya alam perlu digenjot lagi. Tapi kalau dari segi manfaat, khususnya untuk produk-produk perikanan itu, tol laut sudah sangat membantu," ujar Alan.

Sebagai informasi, pada Januari lalu Menteri BUMN Erick Thohir melakukan perombakan pada jajaran Direksi PT Pelni. Keputusan tersebut tertuang dalam Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-12/MBU/01/2021 tertanggal 12 Januari 2020 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia yang diserahterimakan secara virtual.

 

Kontribusi Laporan: Januardi Husin, Alfin Pulungan, Ghivary Apriman

(Tim Liputan Investigasi\Yudi Rachman)

Share:




Berita Terkait

Komentar