TGUPP Era Anies Dinilai Banyak Mudaratnya, Wagub DKI Respons Begini

Jakarta, law-justice.co - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria merespons pernyataan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi yang menilai Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) di era Gubernur DKI Anies Baswedan tidak berjalan efektif dan banyak mudaratnya. Riza tak mempersoalkan penilaian tersebut sebab setiap orang berhak untuk menilai TGUPP.

"Saya nggak bisa komentarin itu. Itu menjadi hak dari siapa saja untuk memberikan penilaian," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (27/5/2021).

Riza menerangkan pada prinsipnya, kehadiran TGUPP adalah untuk memberikan dukungan dan bantuan untuk kepentingan percepatan pembangunan Pemprov DKI. Hal itu, kata Riza, senada dengan slogan `Jakarta maju kotanya, bahagia warganya`.

"Prinsipnya, tentu kehadiran TGUPP diharapkan bisa memberikan dukungan, bantuan, partisipasi,kontribusi, konsep, analisa, data, dan lain-lain untuk kepentingan pemprov, kepentingan percepatan pembangunan agar Jakarta maju kotanya, bahagia warganya," tuturnya.

Diketahui sebelumnya, Prasetio menyatakan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) di era Gubernur DKI Anies Baswedan tidak berjalan efektif. Prasetio justru menilai TGUPP era Anies ini memiliki banyak mudaratnya.

Awalnya, Prasetio menjelaskan terlebih dahulu perihal pembentukan pansus oleh DPRD DKI untuk mengetahui penyebab yang melatarbelakangi 239 ASN DKI tak mau mengikuti lelang jabatan eselon II. Dia pun tidak mau menyimpulkan apakah penyebab ratusan ASN itu tidak ikut seleksi karena peran sentral TGUPP.

"Kita tidak ingin gegabah juga (menyimpulkan TGUPP penyebab ASN tidak daftar lelang jabatan eselon II). Makanya, kita mau masalah ini selesai nggak setengah-setengah melalui pansus," kata Prasetio dalam keterangan tertulis, Kamis (27/5).

Prasetio menyinggung banyak program yang belum tercapai oleh TGUPP. Sebab itulah, menurutnya, peran TGUPP tidak efektif dan hanya menghamburkan anggaran.

"Dibentuknya TGUPP itu kan bertujuan mengakselarasi supaya program SKPD sesuai visi RPJMD. Tapi, di sana, juga nggak banyak yang tercapai. Kita lihat saja, berapa banyak (program yang terakselerasi)? artinya, TGUPP nggak efektif, yang ada justru jadi mudarat karena anggaran yang seharusnya produktif untuk menyejahterakan rakyat, dipakai untuk mereka," tuturnya.