Menteri Erick Pecat Semua Direksi KFD, Kasus Antigen Bekas di Bandara

Minggu, 16/05/2021 10:56 WIB
Saat Digrebek Polisi! Ada Layanan Tes Antigen Bekas di Bandara Kualanamu. (Istimewa).

Saat Digrebek Polisi! Ada Layanan Tes Antigen Bekas di Bandara Kualanamu. (Istimewa).

Jakarta, law-justice.co - Menteri BUMN Erick Thohir, dengan tegas memecat seluruh direksi Kimia Farma Diagnostika (KFD). Langkah tersebut sebagai tindak lanjut dari kasus antigen bekas di Bandara Kualanamu, Sumatera Utara beberapa waktu lalu.

Erick menegaskan yang terjadi di Kualanamu adalah persoalan yang mesti direspons secara profesional dan serius. Setelah melakukan penilaian secara terukur dan berlandaskan semangat good corporate governance, maka langkah tegas mesti diambil.

Erick menambahkan, semua BUMN telah terikat pada nilai yang dijunjung oleh Kementerian BUMN. Menurutnya, kasus antigen bekas telah bertentangan dengan nilai tersebut.

"Setelah melakukan pengkajian secara komprehensif, langkah (pemberhentian) ini mesti diambil. Selanjutnya, hal yang menyangkut hukum merupakan ranah dari aparat yang berwenang," kata Erick dalam keterangan pers tertulis, Minggu (16/5/2021).

"Karena memang sudah tak sejalan dengan core value tersebut, maka tidak memandang siapa dan apa jabatannya, maka kami persilakan untuk berkarier di tempat lain," kata Erick.

Erick pun menjelaskan, ada kelemahan secara sistem yang membuat kasus antigen bekas dapat terjadi. Hal ini berdampak luas bagi kepercayaan masyarakat. Menurut Erick, sebagai perusahaan yang memberikan layanan kesehatan rasa kepercayaan yang diperoleh dari kualitas pelayanan menjadi hal yang tak bisa ditawar.

"Akumulasi dari seluruh hal tersebut membuat kami berkewajiban untuk mengambil langkah ini. Ini bukan langkah untuk menghukum, tapi langkah untuk menegakkan dan memastikan bahwa seluruh BUMN punya komitmen untuk melayani, melindungi, dan bekerja untuk kepentingan masyarakat," kata Erick.

Saat ini, auditor independen sedang bekerja juga untuk memeriksa semua lab yang ada di bawah Kimia Farma dan akan segera melaporkan kepada Menteri BUMN hasil evaluasinya. (PR)

(Warta Wartawati\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar