Bongkar Penambahan Utang dari Masa ke Masa, Era Jokowi Paling Agresif

Jakarta, law-justice.co - Akademisi Universitas Bung Karno (UBK) Gede Sandra mengungkap data baru soal penambahan utang Indonesia dari masa ke masa. Menurutnya, selama pemerintahan Indonesia berjalan, era penambahan utang paling agresif terjadi pada era Presiden Joko Widodo.

Adapun yang dimaksud dengan utang pemerintah di sini adalah utang yang dibuat oleh Kementerian Keuangan ke luar negeri, berupa pinjaman ke negara kreditor atau lembaga internasional dan belakangan ke pasar uang global, dan ke dalam negeri, berupa pinjaman ke masyarakat dan ke Bank
Indonesia.

Data dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk yang terbaru adalah data Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) yang diterbitkan Bank Indonesia dan dokumen Outstanding SBN sejak Desember 2002 hingga April 2021 yang diterbitkan Kementerian Keuangan.

Konversi ke USD menggunakan kurs rata-rata yang berlaku di setiap masa. Pemerintahan Sukarno yang berjalan 21 tahun, hanya menambahkan utang sebanyak USD 6,3 miliar. Kebanyakan dari utang ini adalah pinjaman proyek dari negara-negara kreditor.

Pemerintahan Suharto yang berjalan 32 tahun, menambahkan utang (mayoritas utang luar negeri) sebanyak USD 144,5 miliar. Kebanyakan dari ini adalah pinjaman proyek dari negara kreditor dan
lembaga internasional dan termasuk pinjaman ke IMF mengatasi resesi 1997-98.

Pemerintahan Habibie yang berjalan 18 bulan, menambahkan utang ke dalam negeri sebesar USD 33,45 miliar. Kebanyakan dari ini adalah berupa pinjaman Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Pemerintahan Gus Dur yang berjalan 21 bulan, berbeda dari pemerintahan-pemerintahan lain, malahan berhasil mengurangi utang sebesar USD 6,34 miliar. Pengurangan utang ini didapat dari negara-negara kreditor dengan metode ‘debt swapt’ atau ‘debt-to-nature swapt’.

Pemerintahan Megawati yang berjalan 3 tahun, menambah utang sebesar USD 31,41 miliar. Mayoritas dari utang ini berasal dari penerbitan bond atau surat utang negara (SUN) ke dalam dan luar negeri.

Pemerintahan SBY yang berjalan 10 tahun, menambahkan utang sebesar USD 157,9 miliar. Mayoritas dari ini berasal dari penerbitan SUN ke dalam dan luar negeri.

Pemerintahan Jokowi yang berjalan 6,5 tahun, menambahkan utang sebesar USD 247,8 miliar. Mayoritas dari utang ini berasal dari penerbitan SUN ke dalam dan luar negeri.

"Pemerintahan Jokowi menjadi pemerintahan yang paling agresif mencetak utang dibanding seluruh pemerintahan sebelumnya," tulisnya.

Dalam 6,5 tahun masa pemerintahannya, Jokowi sudah jauh melewati capaian utang 10 tahun SBY dan bahkan nyaris dua kali lipat capaian utang 32 tahun Suharto.