Pembangkit Swasta Tunda Operasi, Negara Tetap Bayar Milyaran Per Hari

Minggu, 09/05/2021 13:12 WIB
Ilustrasi pegawai PLN (Rotasi.id)

Ilustrasi pegawai PLN (Rotasi.id)

Jakarta, law-justice.co - Koordinator INVEST, Ahmad Daryoko membeberkan fakta baru soal adanya dugaan PLN menjadi "proyek " para oknum pejabat Negara yang memiliki otoritas terhadap nasib PLN.

Fakta baru itu kata dia terungkap dari penundaan PLN terhadap Commercial Operating Date (COD) atau dimulainya komersialisasi tiga buah pembangkit swasta besar untuk Jawa-Bali.

Tiga pembangkit itu antara lain PLTGU Jawa I 1.760 MW di Krawang (Konsursium GE-Pertamina), PLTU Tanjung Jati B 4x 710 MW, PLTU Batang, 2x1000 MW (J Power, Adaro, Itochu) yang ditunda sekitar enam bulan.

Kata dia, meskipun ada penundaan COD, tetapi ternyata dalam PPA (Power Purchase Agreement) atau Kontrak antara PLN dengan pembangkit swasta itu ada yang disebut klausul TOP (Take Or Pay) dimana bila pembangkit tidak dipakai atau dioperasikan maka PLN tetap harus membayar stroom pembangkit swasta itu sebesar 80% perhari.

"Dan `akal-akal`an seperti ini di setting oleh para oknum Menteri/Mantan Menteri seperti Luhut Binsar P, Erick Tohir, Dahlan Iskan bahkan saat itu ada Wapres atau Ring 1 kekuasaan" ujarnya dalam keterangan resminya yang diterima redaksi.

Kata dia, meskipun sekitar 6000 MW lebih pembangkit-pembangkit diatas tidak beroperasi alias "tidur", negara harus tetap membayar milyaran rupiah per hari nya ke pembangkit-pembangkit swasta itu.

"pembangkit-pembangkit swasta itu, yang notabene didalam Perusahaan-perusahaan pembangkit tersebut ada saham para oknum pejabat diatas" ucapnya.

"Makanya jangan heran bila ada kecenderungan pengadaan proyek kelistrikan secara besar besaran seperti proyek 35.000 MW itu, tanpa alasan yang jelas!" tambahnya.

Sebelumnya dia menjelaskan bahwa pasca "black out" Jawa-Bali, bahwa ada indikasi selama ini PLN menjadi "proyek " para oknum pejabat Negara yang memiliki otoritas terhadap nasib PLN.

Salah satu indikasinya adalah rencana pembangunan pembangkit 35.000 MW yang saat itu direncanakan tanpa RUPTL (Rencana Usaha Pengembangan Tenaga Listrik) dan faktanya pertengahan tahun 2020 BKPM menghentikan proposal baru pembangunan IPP atas permintaan Menteri BUMN.

(Annisa\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar