Din: Ada Rekayasa Politik Dibalik Tuduhan Radikal pada Umat Islam

Jum'at, 07/05/2021 11:08 WIB
Ketua Dewan Pertimbangan MUI M. Din Syamsuddin. (Fajar)

Ketua Dewan Pertimbangan MUI M. Din Syamsuddin. (Fajar)

Jakarta, law-justice.co - Guru Besar Politik Islam FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof Dr M Din Syamsuddin mengaku sangat prihatin dengan atas gencarnya tuduhan radikal terhadap umat Islam lewat sejumlah figur yang terjadi belakangan ini.

Menurutnya hal tidak beralasan dan kebablasan.

“Tuduhan-tuduhan itu tidak tepat dan mengada-ada. Seandainya umat Islam radikal atau penganut radikalisme, khususnya politik, maka tidak akan ada Negara Pancasila, Justru karena kenegarawanan dan toleransi tinggi para tokoh Islam maka Negara Pancasila ada,” ungkap Din Syamsuddin dalam wawancara dengan media, Kamis (6/5/2021).

Dia mengungkapkan, Republik Indonesia ini ada karena kerelaan hati 73 kesultanan atau kerajaan Islam dari Aceh hingga Tidore yang mengintegrasikan diri ke dalam negara bangsa dengan syarat mampu mewujudkan kesejahteraan.

“Begitu pula, tidak akan ada stabiltas Indonesia jika umat Islam tidak toleran. Justru karena toleransi tinggi umat Islam maka kerukunan nasional relatif baik selama ini,” tegasnya.

Din Syamsuddin menjelaskan, tuduhan radikal terhadap umat Islam adalah gerak politik dari “musuh politik umat Islam”. Menurutnya, gerak politik ini dapat didorong oleh beberapa sebab.

“Pertama, hal ini boleh jadi karena ketakutan terhadap kebangkitan umat Islam sehingga mereka memandang perlu melakukan preemptive action atau aksi yang mendahului. Ini adalah cara yang sering dilakukan oleh kaum Komunis.” terangnya.

Kedua, sambungnya, tuduhan itu dilakukan dalam rangka mematikan langkah kelompok Islam dalam arena politik, sehingga mereka dapat berkuasa atau melanggengkan kekuasaan.

“Kelompok ini sebenarnya takut terhadap potensi besar umat Islam dalam politik, tapi mereka juga mengetahui cara untuk melemahkannya,” terang Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2005-2010 dan 2010-2015 itu.

Ketiga, tuduhan itu merupakan bagian dari skenario global yang bersekongkol dengan komrad-komradnya di dalam negeri yang sama-sama khawatir akan kebangkitan gerakan populisme Islam di Indonesia.

“Cara yg biasa mereka lakukan adalah politik kolonial divide et empera atau politik adu domba. Memang kelemahan umat Islam adalah sulit bersatu,” kata Din Syamsuddin.

Yang jelas, ujarnya, tuduhan radikal terhadap umat Islam dapat ditengarai datang dari kelompok-kelompok yang memiliki kekuasaan (the ruling groups) sehingga merasa mampu dan perlu menggembosi kekuatan umat Islam.

Hal ini, kata Din, dapat dilihat dalam bentuk penuduhan yang berujung pada penangkapan dan pemenjaraan. Juga ada modus lain yaitu menjerat figur-figur tertentu dengan alasan-alasan yang absurd.

“Hal ini pernah terjadi pada era Soekarno dengan dipenjarakannya sejumlah tokoh Islam. Pada era Orde Baru, kalangan Islam dituduh sebagai ekstrim kanan dan anti-Pancasila, walau Pemerintah Orde Baru kemudian sadar bahkan Soeharto menampilkan pembelaan terhadap umat Islam,” ungkap Ketua Umum Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju itu.

Din Syamsuddin mengatakan, pada era Presiden Jokowi tuduhan radikal terhadap kalangan Islam terkesan berlangsung sistematis, masif, terstruktur, dan berani.

Bahkan, tuduhan-tuduhan itu dilakukan oleh orang per orang yang dengan sombong dan berani menghina dan menistakan lambang-lambang Islam.

“Sayangnya terhadap pelakunya negara tidak selalu hadir, bahkan terkesan tidak adil. Ada yang mencurigai dengan patut menduga bahwa tuduhan radikal terhadap kalangan Islam itu merupakan bagian dari sebuah operasi yang menggunakan muzzling approach atau pendekatan membungkam lawan,” jelasnya.

Menurut dia, hal itu tidakt bisa dilepaskan dari asumsi bahwa tuduan radikal yang juga diarahkan kepada figur-figur kritis terhadap penyelenggaraan negara adalah bagian dari pada mekanisme pengamanan diri (self defence mechanism) kaum oligarkis baik politik maupun ekonomi agar tetap menguasai.

“Kaum olighar ini mengendalikan dengan membiayai para buzzer yang bertugas melakukan character assasination terhadap figur-figur umat Islam. Mereka berani dan bebas bergerak karena mendapat pengamanan dari aparatur negara. Buktinya mereka tidak pernah terjerat hukum padahal sudah diadukan,” kata mantan Ketua Dewan Pertimbangan MUI itu.

Bagaimana umat Islam menghadapi tuduhan itu? Menurut Din Syamsuddin, umat Islam harap tetap tenang. “Biarkan mereka berulah. Lihatlah sambil tertawa. Tentu sambil meyakini dan berdoa ‘wamakaru wamakarallah, wallahu khairul makirin‘ (mereka merekayasa dan Allah merekayasa. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik perekayasa),” tuturnya.

Hal itu menurut Din Syamsuddin, mutlak perlu disertai dengan tekad semua elemen umat Islam untuk bersatu dengan menghilangkan egoisme kelompok, sambil menahan diri dan tidak terjebak ke dalam hasutan atau provokasi untuk terlibat dalam tindak kekerasan.

Karena, menurutnya, kelompok-kelompok penuduh itu sebenarnya tidak mengamalkan Pancasila. Maka umat Islam justru perlu tampil mengawal Pancasila dan UUD 1945 yang telah disepakati oleh para pendiri negara.

“Saya menilai tuduhan radikal terhadap umat Islam bersifat kontraproduktif dan akan menjadi boomerang bagi pelakunya. Jika tuduhan demikian tidak segera dihentikan maka terdapat dua kemungkinan,” terangnya.

Pertama, ada dari kalangan Islam yang akan melawan dalam rangka pembelaan diri secara radikal pula. Yakni cara radikal dilawan dengan cara radikal. Tentu hal ini tidak kita kehendaki.

Kedua, kekuatan politik dan sosial Islam akan bersatu dengan dukungan massa luas yang akan tampil mengawal Negara Pancasila dan mengenyahkan kelompok-kelompok penuduh radikal yang hanya bertopeng pada Pancasila.

“Kedua kemungkinan ini memiliki alasan kuat dan momentum untuk wujud,” ucapnya.

(Annisa\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar