BKSAP DPR Dorong Kabupaten Karawang Capai Pembangunan Berkelanjutan

law-justice.co - Wabah pandemi COVID-19 yang memberikan dampak secara multidimensi diperkirakan akan memengaruhi pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), baik secara nasional maupun lokal.

Tak terkecuali bagi Kabupaten Karawang yang mengalami koreksi pada sejumlah indikator pembangunan, seperti ekonomi dan sosial.

Untuk itu, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Anetta Komarudin mendorong kolaborasi antarpemangku kepentingan untuk meningkatkan capaian TPB di Kabupaten Karawang.

“Pertumbuhan ekonomi Karawang terkontraksi paling dalam di Jawa Barat, menjadi minus 3,59 persen, tingkat pengangguran bertambah sebesar 1,91 persen, hingga jumlah penduduk miskin juga bertambah sebesar 0,87 persen. Padahal sebelum pandemi, SDGs Center UNPAD menyebut capaian TPB Kabupaten
Karawang sudah cukup baik dibandingkan daerah lain di Jawa Barat. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Karawang untuk mendorong pencapaian TPB ini kembali,” ungkap Puteri melalui keteranganya, Jumat (07/05/2021).

Puteri pun menggarisbawahi pentingnya kontribusi pemerintah daerah dalam mencapai TPB karena 65 persen dari indikator TPB berada dalam lingkup kabupaten/kota.

“Skenario pemulihan ekonomi yang didorong Pemerintah Karawang, termasuk dalam hal perumusan rencana dan kebijakan pembangunan daerah, harus dipastikan memenuhi prinsip-prinsip pengarusutamaan TPB. Terlebih, saat ini Pemerintah Karawang juga sedang menyusun RPJMD periode
2021-2026,” tuturnya.

Puteri juga mendorong agar Pemerintah Karawang turut memberikan dukungan dan pengawasan terhadap pelaksanaan agenda pemutakhiran data SDGs Desa yang dilakukan pemerintah desa.

“Perbaikan data SDGs Desa mendesak dilakukan. Tidak hanya sebagai basis pembangunan, tetapi juga sekaligus untuk mengukur pencapaian TPB di Karawang. Kita pun masih menemukan bahwa penyaluran bantuan sosial (bansos) dihadapkan dengan ke-tidaktersedia-annya data yang akurat. Padahal, stimulus bansos, seperti BLT Dana Desa, sangat penting untuk menjaga daya beli kelompok rentan guna mencegah peningkatan angka kemiskinan di desa,” ujar Puteri.

Wakil Sekretaris Fraksi Partai Golkar ini juga menyoroti masih terdapatnya 24 desa di Kabupaten Karawang yang menyandang status Tertinggal berdasarkan Indeks Desa Membangun.

“Padahal Karawang memiliki potensi yang besar di sektor pertanian maupun industri pengolahan. Kondisi ini memerlukan perhatian serius melalui dukungan pembangunan pelayanan publik dari Pemda. Termasuk pemberdayaan masyarakat desa melalui instrumen dana desa yang digunakan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi dan kesejahteraan,” tegas Puteri.

Puteri juga menekankan pentingnya pelibatan perguruan tinggi, seperti UNSIKA, dalam mendukung pencapaian TPB di Kabupaten Karawang.

“Saya apresiasi karena ternyata UNSIKA telah memiliki Pusat Kajian Pembangunan Berkelanjutan. Harapannya, pusat studi ini juga mampu mengawal dan mendorong pencapaian TPB di Karawang. UNSIKA dan Pemda Karawang perlu berkolaborasi dalam memetakan target dan prioritas sehingga upaya pencapaian TPB di Karawang dapat dipercepat dan menjadi lebih selaras,” pungkasnya.