Vonis Eks Sekretaris MA Terlalu Rendah, KPK Ajukan Banding

Senin, 03/05/2021 19:50 WIB
KPK ajukan banding atas vonis 6 tahun penjara Mantan Sekertaris MA Nurhadi oleh majelis hakim pada Pengadilan Tipikor (Tribun)

KPK ajukan banding atas vonis 6 tahun penjara Mantan Sekertaris MA Nurhadi oleh majelis hakim pada Pengadilan Tipikor (Tribun)

law-justice.co - Setelah vonis 6 tahun penjara terhadap eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi oleh majelis hakim dinilai terlalu rendah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya resmi mengajukan banding. Hal serupa juga dilakukan terhadap menantu Nurhadi, Rezky Herbiyono.

"Setelah mempelajari putusan terdakwa NHD dan RH, Jumat (30/4), Jaksa KPK Nur Haris Arhadi melalui PN Jakarta Pusat telah menyerahkan memori banding," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri, Senin (3/5/2021).

Menurut tim JPU, upaya banding itu memiliki alasan tersendiri. Antara lain, tim JPU menilai adanya beberapa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, yakni Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat belum mengakomodir terkait fakta-fakta persidangan mengenai nilai uang yang dinikmati oleh para terdakwa.

"KPK berharap Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan dan memutus sebagaimana apa yang disampaikan oleh Tim JPU dalam uraian memori banding dimaksud," pungkas Ali.

Nurhadi dan Rezky divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Vonis itu dibacakan Majelis Hakim pada Rabu (10/3).

Vonis Majelis Hakim itu lebih rendah dari tuntutan JPU yang menuntut 12 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan untuk Nurhadi dan menuntut 11 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan untuk Rezky.

Tak hanya itu, Majelis Hakim yang diketuai oleh Saifudin Zuhri, serta anggota Duta Baskara dan Sukartono menolak permohonan JPU untuk menjatuhkan hukuman tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp 83.013.955.000 karena perbuatan terdakwa dianggap tidak terjadi kerugian keuangan negara.

Hal itu dikarenakan menurut Majelis Hakim, uang suap dan gratifikasi yang diberikan pemberi suap berasal dari uang pribadi dan bukan uang negara.

(Gisella Putri\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar