Pemerintah Naikkan Status KKB jadi Teroris, PGI: Hati-hati!

law-justice.co - Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) meminta Pemerintah berhati-hati terhadap keputusan yang dikeluarkan terkait penetapkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua sebagai kelompok teroris. Pelabelan itu dikhawatirkan akan berdampak pada psikologis sosial masyarakat Papua dan warga Papua yang sedang merantau.

Penetapan KKB sebagai organisasi teroris disampikan langsung oleh Menko Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia Mahfud MD pada pada 29 April 2021 lalu. Humas PGI Philip Situmorang mengatakan, pendekatan kekerasan dan security approach yang digunakan selama ini terbukti tidak menyelesaikan masalah di Papua, selain hanya makin menimbulkan kebencian di kalangan rakyat.

"Pemerintah agar fokus kepada akar masalah Papua dengan pendekatan humanis dan kultural menuju Papua Tanah Damai. Sudah banyak hasil kajian yang menunjukkan upaya menuju ini,
semisal Road Map Papua, yang dikeluarkan oleh LIPI, sebagai hasil studi dan kajian secara komprehensif bertahun-tahun," kata Philip.

Dia mengatakan, selama ini gereja-gereja di seluruh Indonesia sudah bekerja dengan baik untuk menyerukan perdamaina di tanah Papua. Menyelesaikan masalah Papua dengan solusi damai adalah jauh lebih bijaksana daripada menambah rumit akar persoalan.

"Pemerintah harus tetap optimis bahwa jalan damai bagi Papua itu langkah yang benar dan tepat seperti pengalaman yang sukses di Aceh. Meningkatnya eskalasi kekerasan di Pegunungan Tengah Papua akhir akhir ini perlu dievaluasi Pemerintah secara menyeluruh. Peran Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan di daerah perlu ditingkatkan secara signifikan untuk memediasi dan mengakhiri kekerasan di Pegunungan Tengah Papua," ujar Philip.

PGI juga meminta pemerintah lebih memperhatikan nasib ribuan warga papua yang terpaksa mengungsi dan meninggalkan kampung halaman mereka sebagai akibat dari operasi militer di Nduga, Intan Jaya dan Puncak Papua.