Bukan Membaik, Tetapkan KKB Teroris Malah Perburuk Situasi di Papua

law-justice.co - Langkah pemerintah yang menetapkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua sebagai teroris disebut bukan solusi untuk memperbaiki keamanan di Papua. Malah sebaliknya, hal itu dapat memperburuk situasi keamanan di Papua.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic) A. Khoirul Umam jika berkaca pada pola pendekatan Operasi Tinombala di Poso, Sulawesi Tengah, maka konflik Poso pasca-reformasi. Menurutnya, konflik di daerah tersebut seolah tidak selesai-selesai hingga saat ini.

Operasi Tinombala melibatkan Satuan Tugas Gabungan TNI-Polri untuk menumpas kelompok teroris Muhajidin Indonesia Timur (MIT).

"Pendekatan kontra-terorisme tidak membuka ruang dialog antara negara dengan teroris. Sementara konteks keamanan di Papua, sangat berbeda dengan tantangan teroris pada umumnya di tanah air," katanya, Sabtu (1/5/2021).

Dijelaskan Umam, latarbelakang konflik dan kekerasan di Papua ini sangat berbeda. Dengan demikian, untuk menyelesaikan gejolak keamanan akibat desakan referendum dan disintegrasi ini, maka pola pendekatan preventif harusnya lebih diutamakan oleh pemerintah.

Menurut Umam, menyelesaikan konflik di Papua tidak sepatutnya dengan pendekatan teknokratis. Misalnya, dengan pemberlakukan otonomi khusus.

Pandangan Umam, cara seperti itu terbukti kurang efektif. Bahkan masyarakat lokal merespons berbagai program pembangunan infrastruktut dianggap memfasilitasi pengangkutan sumberdaya alam ke luar wilayahnya.

"Pemerintah seharusnya juga benar-benar lebih intensif mendekati masyarakat Papua dengan hati, dengan menyentuh sentimen kultural berupa aspek-aspek kebudayaan dan kemanusiaan yang lebih sensitif bagi mereka," demikian kata Umam.

Analis yang juga Dosen Politik Universitas Paramadina itu melihat tingginya rasa sensitivitas masyarakat Papua belakangan ini mengindikasikan adanya perasaan ketidakadilan yang tinggi di hati mereka.

Sebabnya bisa berbagai macam, diantaranya akibat praktik marjinalisasi, diskriminasi dan juga kekerasan yang mungkin pernah mereka dengar, atau lihat dan rasakan.

"Pemerintah sebaiknya lebih mengintensifkan pendekatan yang memiliki muatan kemanusiaan, kebudayaan, dan kebebasan berpendapat, agar masyarakat Papua bisa mengekspresikan identitas kultural mereka. Intinya, negara harus lebih “mengorangkan” masyarakat Papua," tutupnya.

Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan bahwa KKB Papua sebagai teroris, sikap ini menyusul serangkaian penyerangan yang dilakukan oleh kelompok itu.

"Pemerintah menganggap bahwa organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan masif dikategorikan sebagai teroris. Ini sesuai dengan ketentuan UU 5/2018," kata Mahfud Md dalam konferensi pers di Kemenko Polhukam, Kamis (29/4/2021).