Beda dengan BIN, Polri Tak Labeli KKB Jadi Kelompok Separatis Teroris

law-justice.co - Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri, Brigadir Jenderal Rusdi Hartono menyatakan pihaknya belum menyimpulkan atau melabeli kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua sebagai Kelompok Separatis dan Teroris (KST).

"Di sana (Papua) tetap, hanya kelompok kriminal bersenjata," kata Rusdi kepada wartawan, Selasa (27/4).

Menurut dia, Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri yang memiliki wewenang untuk melakukan penindakan kegiatan terorisme di Indonesia hingga saat ini belum memiliki ataupun terlibat dalam kajian suatu lembaga lain untuk memasukkan KKB sebagai daftar organisasi teroris.

"Sejauh ini belum (Densus 88 terlibat kajian)," tambah Rusdi lagi.

Dia hanya menegaskan bahwa kepolisian memiliki Operasi Nemangkawi yang bertugas untuk melakukan penindakan hukum terhadap kegiatan-kegiatan oleh KKB.

Pasca beberapa serangan di wilayah Kabupaten Puncak belakangan ini, Rusdi mengklaim situasi telah dapat dikendalikan aparat.

"Polri di sana sedang menggelar operasi Nemangkawi, itu operasi penegakan hukum," ucapnya.

Diketahui, saat ini Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tengah melakukan kajian untuk mengambil keputusan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Kepala BNPT, Komisaris Jenderal Pol Boy Rafli Amar dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI pada akhir Maret lalu.

Sementara itu, Badan Intelijen Nasional (BIN) telah melabeli KKB sebagai kelompok teroris. Institusi ini beranggapan bahwa tindakan KKB yang menyerang warga sipil sudah dapat dikategorikan sebagai serangan teror.

"Masuk kategori teroris sebab menyerang penduduk sipil," kata Deputi VII BIN, Wawan Hari Purwanto.

"(KST) Itu kami yang sebut," tambahnya lagi.

Tentara Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) sendiri menolak dicap sebagai kelompok teroris. Mereka meyakini tindakan yang dilakukan di Bumi Cenderawasih selama ini benar untuk dilakukan.

Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom mengatakan pihaknya kerap melakukan serangan wajar lantaran tengah terjadi konflik di Papua

"Itu wilayah konflik perang, jadi apapun yang terjadi itu maklum dan wajar," kata Sebby saat dihubungi.