Merapat ke Jokowi, PAN Akan Usulkan Nama Ini Jadi Menteri

law-justice.co - Di tengah isu reshuffle kabinet jilid II, kabar lain yang tak kalah hebohnya adalah merapatnya Partai Amanat Nasional (PAN) ke pemerintahan. Bahkan, PAN disebut sudah mempunyai nama untuk disodorkan menjadi menteri.

Kepastian merapatnya PAN ke kabinet Jokowi diungkap Ketua Pembina Organisasi Keanggotaan (POK) DPP PAN Mumtaz Rais yang menegaskan jika posisi PAN saat ini masih tetap menunggu dengan pasif terkait rencana merapat ke pemerintah.

“Jadi sampai dengan hari ini tetap posisi PAN itu adalah menunggu dan lebih pasif, karena bagaimana pun juga menghormati yang menjadi domain presiden,” kata Ketua Pembinaan Organisasi dan Keanggotaan (POK) DPP PAN, Mumtaz Rais, Jumat (23/4/2021).

Meski disinyalir akan mendapatkan kompensasi atas posisi menteri, Mumtaz sendiri menegaskan hingga saat ini partainya masih belum menyodorkan nama kepada Presiden Jokowi.

“Sampai saat ini PAN tidak pernah menyodorkan nama kepada Presiden Jokowi terkait slot menteri yang dikabarkan untuk PAN.” Ungkap Mumtaz.

Namun dirinya menambahkan, jika nantinya PAN mendapatkan jatah menteri, nama Ketua Umum Zulkifli Hasan akan disiapkan dan menjadi delegasi dari PAN.

“Bahwa kemudian jika ada kabar selentingan yang beredar kalau Ketum PAN tidak berkenan jadi menteri, itu tidak benar. Jadi kalau memang ini panggilan negara, maka Pak Zulhas akan siap melaksanakannya dan memberi bukti terbaik dengan kinerja terbaik,” tegasnya.

Terkait jabatan menteri yang akan diminta tersebut, PAN sendiri mengungkap jika posisi yang akan diduduki yakni Menteri Menko baru. Hal itu yang menjadi perhitungan dari PAN kepada pemerintah.

Pak Zul sendiri ditegaskan tak ingin mengambil posisi menteri yang memiliki bidang secara teknis dan lebih memilih pada posisi menko baru.

“Bahkan, ada kabar beredar kalau PAN diberi posisi Menko baru Pak Zul mau, tapi kalau menteri teknis Pak Zul enggak mau, itu tidak benar. Sebagai penghargaan setinggi-tingginya, maka kami berikan ketum kita,” kata Mumtaz.

Sekretaris Gerakan Sosial dan Kebencanaan DPP PKB Luqman Hakim meminta agar Presiden Jokowi lekas melakukan reshuffle alias perombakan pada kabinetnya agar rakyat tidak rugi. Pihaknya menilai, Jokowi tak perlu mempertimbangkan pendekatan spiritual, semisal penentuan hari Rabu untuk kemudian melakukan reshuffle kabinet.

Hal itu lantaran menurutnya yang terpenting ialah menyegerakan perombakan kabinet. Kendati begitu, PKB juga berdalih bahwa pihaknya tidak dalam keadaan mendesak Jokowi melakukan reshuffle. Hanya saja, kata Luqman, keputusan soal reshuffle itu harus segera dilakukan Jokowi, mengingat kebijakan tersebut juga banyak mendapat dukungan dari masyarakat.

Luqman mengatakan, kalau rencana reshuffle yang sudah diendus publik tersebut lama dilaksanakan, maka bukan tidak mungkin kinerja menteri di jajaran kabinet bakal terganggu.