Rencana BUMN Beli Peternakan di Belgia Dinilai Strategi Mandul

law-justice.co - Anggota Komisi VI DPR RI, Amin Ak menilai, pembelian peternakan sapi di luar negeri merupakan solusi jangka pendek pemenuhan kebutuhan akibat tidak terpenuhinya pasokan daging sapi dalam negeri. Namun hal itu tidak menghilangkan kewajiban pemerintah untuk membuat peta jalan swasembada daging sapi nasional dan merealisasikannya secara bertahap.

Hal ini ia sampaikan menanggapi rencana Menteri BUMN, Erick Thohir, yang ingin membeli peternakan sapi di Belgia oleh salah satu BUMN. Dengan menunjuk BUMN dalam menjalankan strategi tersebut, maka terdapat sejumlah benefit yang bisa didapat oleh negara.

Pertama, BUMN dapat memenuhi sebagian kekurangan pasokan daging dalam negeri, dan sebagian keuntungan dari transaksi bisnis ini bisa masuk ke Kas Negara. Kedua, mengurangi ketergantungan impor daging yang selama ini sebagian besar dilakukan oleh pihak swasta. Ketiga, BUMN yang ditunjuk bisa menjalankan misi alih kemampuan teknologi peternakan sapi dari negara yang sudah maju industri peternakannya agar bisa diterapkan di dalam negeri.

Kelebihan sistem peternakan sapi di negara maju seperti Belgia dan Australia adalah kemampuan mereka menghasilkan daging sapi yang berkualitas dengan harga yang lebih murah.

“Strategi semacam itu bagus untuk jangka pendek, namun tidak tepat dalam konteks jangka panjang. Pengelolaan peternakan yang efisien harus dikuasai oleh peternak Indonesia agar bisa swasembada daging,” Amin dalam keterangannya, Kamis (22/4/2021).

Dalam waktu beberapa tahun ke depan, secara realita memang cukup sulit untuk memenuhi kebutuhan daging sapi secara mandiri. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), populasi sapi potong pada tahun 2020 mencapai 17,5 juta ekor. Merujuk data kementerian pertanian, dari populasi tersebut, hanya sekitar 25 persen saja yang siap potong.

Dengan kualitas sapi lokal saat ini, ternyata jumlah tersebut hanya mampu memasok sekitar 400 ribu ton daging. Dengan kebutuhan daging sapi nasional mencapai 700 ribu ton, maka dibutuhkan tambahan 1,7 juta ekor sapi siap potong setiap tahun.

“Karena itu, sebagai solusi jangka pendek, rencana Menteri Erick cukup realistis," ujar Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini.

Amin pun mendesak pemerintah membuat peta jalan pemenuhan daging sapi nasional dengan cara swasembada. Kementerian terkait harus duduk bersama dan bersinergi agar roadmap tersebut bisa berjalan dengan baik.

Menurut Amin, yang harus dilakukan adalah menyiapkan lokasi dan lahan yang tepat dan mencukupi untuk pengembangan peternakan dengan konsep food estate. Di Australia, sapi tumbuh di hamparan padang rumput yang luas sehingga biaya produksinya jauh lebih efisien.

Dengan kebutuhan daging sekitar 700 ribu ton, maka dibutuhkan minimal 5 juta ekor sapi siap potong dengan kualitas tinggi. “Jadi, untuk jangka panjang ada empat hal yang harus disiapkan untuk mencapai swasembada daging, yaitu lahan peternakan yang cukup, bibit unggul, sistem peternakan yang efisien, juga sistem logistik atau distribusi yang efisien,” katanya.