Warga Korban Gusuran Pancoran Demo Didepan PN Jaksel, ini Tuntutannya

law-justice.co - Kepolisian turut melakukan pengamanan di kawasan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (21/4/2021) hari ini. Hal tersebut berkaitan dengan aksi unjuk rasa yang digelar oleh warga Pancoran Buntu II serta Solidaritas Forum Pancoran Bersatu.

Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Sri Widodo mengatakan, pihaknya turut melakukan pengamanan guna menantisipasi kemacetan selama adanya unjuk rasa di depan PN Jakarta Selatan. Puluhan personel dikerahkan guna melakukan pengamanan serta mengatur atus lalu lintas di Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan.

"Ada sekitar 75 personel untuk pengamanan, baik di dalam gedung maupun di luar PN Jakarta Selatan, khusus di luar mengatur arus lalu lintas ada 25 personel," kata dia di lokasi, Rabu (21/4/2021).

Aksi unjuk rasa itu digelar bersamaan dengan berlangsungnya sidang perdata kasus sengkata lahan di Jalan Pancoran Buntu II -- yang rencananya akan berlangsung di ruang 4 PN Jaksel.

Adapun pihak penggugat dalam hal ini adalah ahli waris Sanjoto Mangunsasmito dan pihak tergugat adalah PT. Pertamina Training & Consulting (PTC) -- anak perusahaan PT Pertamina.

Warga Pancoran Buntu II serta perwakilan Solidaritas Forum Pancoran Bersatu menggelar aksi unjuk rasa di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sejumlah spanduk tuntutan turut dibentangkan oleh warga serta perwakilan solidaritas.

Spanduk tersebut bertuliskan: `Hentikan Kriminalisasi Terhadap Warga Pancoran Buntu II`, `Warga Pancoran Bersatu Menolak Penggusuran Oleh PT. PTC Atas Dasar Pemulihan Aset`, dan `Tanah Untuk Rakyat Bukan Korporat`.

Dalam hal ini, warga dan sejumlah perwaklian solidaritas tidak diperkenankan masuk ke dalam kawasan pengadilan. Mereka yang berjumlah puluhan hanya diperkenankan berada di gerbang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan saat ini sedang berorasi terkait perampasan lahan yang dilakukan oleh PT. PTC.

Sementara itu, aparat kepolisian turut melakukan pengamanan di depan gerbang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dalam keterangan pers yang diterima Suara.com, Solidaritas Forum Pancoran Bersatu bersama Koalisi Rakyat turut menyerukan beberapa tuntuan, yakni:

• Menolak penggusuran paksa yang dilakukan PT. Pertamina Training Consulting terhadap masyarakat Pancoran Buntu II atas dasar pemulihan aset.
• Menolak segala bentuk represifitas yang dilakukan oleh kelompok, ormas, dan aparat Negara.
• Mengecam segala bentuk penggusuran di tengah situasi pandemi COVID-19.
• Mengecam segala bentuk perampasan tanah di manapun dan dengan dalih apapun.

Termutakhir, warga Pancoran Buntu II dan Solidaritas Forum Pancoran Bersatu diserang oleh gerombolan perewa atawa ormas pada Rabu (23/3/2021) lalu.

Ujung Pangkal Konflik

Ujung pangkal konflik lahan itu terjadi pada 1973. Awalnya, yang bersengketa adalah ahli waris Sanjoto yang mengklaim pemilik sah lahan itu, dengan PT Pertamina.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tahun 1981, memutuskan lahan eks Wisma Intirup adalah milik Sanjoto Mangunsasmito. Tak hanya itu, terdapat pula sejumlah bukti hasil putusan pengadilan. Mulai dari berita acara serta surat pernyataan penyitaan yang diambil pengadilan dari PT Pertamina sebagai pihak korporasi.

Berdasarkan data Solidaritas Forum Pancoran Bersatu, awal Juni 2020, PT PTC mendatangi permukiman dengan dalih tugas pemulihan aset. Kepada warga, mereka mengaku hanya sosialisasi dan melakukan pendataan tanpa ada penggusuran.

Pada 14 Juli 2020, pengacara ahli waris Sanjoto Mangkusasmito, bertemu perwakilan PT Pertamina dan melahirkan sejumlah kesepakatan.

Kesepakatan itu antara lain, terbukanya komunikasi antara ahli waris dengan PT Pertamina; saling konfirmasi data tentang keabsahan legal standing; dan, Pertamina sepakat tidak akan melakukan tindakan apa pun tanpa ada persetujuan ahli waris.

Tapi, 11 Agustus 2020, PT PTC melayangkan surat pemberitahuan kepada warga. Dalam surat dengan bernomor 591/PTC-12010/2020-SO.4, mereka meminta warga menyiapkan dokumen kepemilikan tanah kalau memang menyewa lahan dari ahli waris.

Sebelumnya, dalam keterangan tertulis, Edi mengatakan lahan seluas 2,8 hektar itu genap 40 tahun ditempati ahli waris sejak 21 Maret 1981.

Ia menyebut penempatan lahan di Pancoran Buntu II oleh ahli waris tersebut sebagai tindak lanjut dari eksekusi atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Di mana putusan Pengadilan Jakarta Selatan memenangkan Mangkusasmito Sanjoto, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pengosongan dan Penyerahan tahun 1981.

Kekinian, dikatakan Edi justru PT Pertamina dalam berbagai rilisnya mengklaim bahwa dasar PT Pertamina melakukan eksekusi di Pancoran Buntu II berdasarkan putusan Mahkamah Agung dan sertifikat yang mereka punya. Menanggapi itu, Edi selaku perwakilan ahli waris membantah.