Tak Cuma Pendiri NU, Nama Gus Dur Juga Tak Masuk dalam Kamus Sejarah

law-justice.co - Sekretaris Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Pringsewu, Lampung, Muhammad Faizin mengungkapkan bahwa nama Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid hilang dari Kamus Sejarah Indonesia Jilid II.

Menurutnya, hanya foto wajah sosok yang akrab disapa Gus Dur itu yang terlihat di sampul Kamus Sejarah Indonesia Jilid II.

"Sosok Presiden Indonesia keempat RI ini hanya terlihat fotonya pada sampul buku di jilid II seperti halnya KH Hasyim Asy`ari yang hanya muncul di sampul halaman jilid I. Nama Gus Dur tidak dimasukkan ke jajaran tokoh yang ada," kata Faizin dalam artikel yang diunggah di situs NU Online, Selasa (20/4).

Di sisi lain, ia mempertanyakan kelayakan beberapa tokoh masuk dalam Kamus Sejarah Indonesia, seperti mantan Ketua MPR Amien Rais dan mantan narapidana kasus terorisme Abu Bakar Ba`asyir.

Berangkat dari itu, Faizin menyatakan bahwa hilangnya nama tokoh NU Hasyim Asr`ari dan Gus Dur menunjukkan bahwa dua jilid Kamus Sejarah Indonesia terbitan Kemendikbud tidak bisa menjadi rujukan untuk peserta didik di Indonesia.

"Namun dengan hilangnya nama dua tokoh Nahdlatul Ulama yakni KH Hasyim Asy`ari di jilid I dan KH Abdurrahman Wahid di jilid II menunjukkan buku ini tidak bisa menjadi rujukan pembelajaran di sekolah dan madrasah," tutur Faizin.

Sebelumnya, Kemendikbud mengatakan Kamus Sejarah Indonesia Jilid I yang disebut menghilangkan Hasyim Asy`ari masih dalam tahap penyempurnaan dan belum resmi diterbitkan.

Dirjen Kebudayaan Kemendikbud, Hilmar Farid mengatakan dokumen Kamus Sejarah Indonesia Jilid I yang beredar di masyarakat oleh kalangan tertentu merupakan salinan lunak yang masih perlu penyempurnaan.

"Naskah tersebut tidak pernah kami cetak dan edarkan kepada masyarakat," kata Hilmar dalam keterangan resmi yang disampaikan, Senin (19/4).

Hilmar mengatakan naskah tersebut disusun pada 2017, sebelum periode kepemimpinan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim.

Menurut Hilmar, pihaknya selalu melihat sejarah bangsa dan tokoh-tokoh yang terlibat dalam mengambil kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan. Keputusan itu juga berlaku pada sosok pendiri NU Hasyim Asy`ari.

"Selama periode kepemimpinan Mendikbud Nadiem Anwar Makarim kegiatan penyempurnaan belum dilakukan dan belum ada rencana penerbitan naskah tersebut," ujarnya.

Merespons, Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Syaiful Huda, meminta Kemendikbud mengevaluasi tim penyusun Kamus Sejarah Indonesia.

Menurutnya, Kemendikbud harus membersihkan tim penyusun Kamus Sejarah Indonesia dari orang-orang yang tidak mengerti sejarah dan nasionalisme.

"Kemendikbud juga harus melakukan evaluasi pada tim penyusun Kamus Sejarah Indonesia. Tim penyusun dua buku tersebut harus dibersihkan dari oknum-oknum tuna sejarah dan tuna nasionalisme," kata Huda kepada wartawan, Selasa (20/4).