105 Tokoh Nasional Dukung BPOM Soal Kisruh Vaksin Nusantara

law-justice.co - Sebanyak 105 tokoh nasional yang terdiri dari budayawan, akademisi, aktivis HAM, hingga tokoh agama menyatakan dukungan kepada Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI). Mereka ingin BPOM bekerja secara profesional tanpa adanya tekanan politik.

Dukungan tersebut disampaikan dalam pernyataan sikap secara daring pada Sabtu (17/4). Beberapa tokoh penting yang turut menyatakan sikapnya antara lain mantan Wakil Presiden RI Boediono, mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif, Rais Syuriah PBNU Kiai Haji Ahmad Mustofa Bisri atau Gus Mus, puteri mantan Presiden Abdurrahman Wahid: Anita Wahid, Sutradara Joko Anwar, akademisi Zainal Arifin Mochtar, hingga budayawan Goenawan Mohamad.

Dalam pernyataan sikap yang diterima redaksi, para tokoh tersebut menyatakan:
Setiap penelitian vaksin perlu diputuskan oleh lembaga yang memiliki otoritas. perlu diputuskan oleh lembaga negara yang memiliki otoritas. Kita punya Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI). Kami, yang nama-namanya tercantum di bawah ini, bersikap berpegang pada pendirian BPOM yang merupakan badan resmi di Indonesia dan bekerja berdasarkan prosedur-prosedur, disiplin, dan integritas ilmiah.
Biarkan BPOM bekerja tenang bersama tim pakarnya. Kami percaya pada integritas keilmuan dan independensi mereka. Selama ini, BPOM telah mengabdi untuk menjaga kesehatan masyarakat di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Mereka yang bekerja di BPOM telah membuktikan diri sebagai patriot tanpa banyak retorika, teguh menghadapi tekanan dari mana saja.
Kami, warga Republik, berdiri bersama mereka.
Setiap penelitian dan pengembangan vaksin dan obat, kami hargai sebagai ikhtiar membuka kemungkinan baru melawan pandemi. Tentu dengan tetap mengindahkan asas-asas ilmiah.

Mari kita ingat bahwa hidup mati jutaan rakyat adalah taruhannya.

BPOM RI saat ini sedang jadi sorotan karena menolak penggunaan Vaksin Nusantara untuk menanggulangin pandemi COVID-19 karena dianggap tidak sesuai strandar tahapan pengembangan obat dan vaksin. Sikap BPOM tersebut mendapat perlawanan dari para politisi di DPR RI. Vaksin Nusantara sendiri pengembangannya dipimpin oleh mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan diklaim sebagai hasil karya anak bangsa.