Refly Harun Sebut Ahok Selamanya Tak Bisa Jadi Menteri

Sabtu, 17/04/2021 08:22 WIB
Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun sebut Ahok selamanya tak bisa jadi menteri (Kompas).

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun sebut Ahok selamanya tak bisa jadi menteri (Kompas).

law-justice.co - Di tengah nama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok santer diisukan akan menjadi Menteri Investasi, pakar hukum Tata Negara Refly Harun malah dengan tegas meragukan hal tersebut. Sikap Refly tersebut berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, dimana Ahok selamanya tidak bisa menjadi seorang menteri.

"Yang namanya Reshuffle hak prerogatif presiden, tapi tentu harus menjaga etika politik, mendengarkan pertimbangan Wakil Presiden," kata Refly dalam video berjudul "Ahok Jadi Menteri Investasi" yang dibagikan melalui saluran YouTube miliknya, Jumat (16/4/2021).

"Mengenai Ahok, selama UU kementerian tidak diubah, maka selamanya Ahok tidak bisa jadi menteri sehingga spekulasi tentang Ahok itu tidak perlu disebutkan terus menerus," lanjutnya.

Refly Harun kemudian memaparkan isi Pasal 22 UU Nomor 39 Tahun 2008 yang berisi syarat seorang menteri. Adapun syarat sebagaimana tertuang dalam ayat (2) tersebut tak lain:
a. warga negara Indonesia;
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi kemerdekaan;
d. sehat jasmani dan rohani;
e. memiliki integritas dan kepribadian yang baik; dan
f. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Menurut dia, dari persyaratan yang ada, mantan Gubernru DKI Jakarta itu tidak memenuhi syarat sebagaimana tertuang dalam poin f. Pasalnya, Ahok pernah dipenjajra dalam kasus penodaan agama.

"Yang tidak bisa dipenuhi Ahok adalah poin f, tidak pernah dipidana dipenjara," katanya.

Oleh sebab itu, dia menyebut Ahok sampai kapanpun, selama UU tidak direvisi, tidak pernah bisa menjadi menteri. "Ahok sudah pernah dipenjara, walau cuma 2 tahun, tapi ancaman hukuman 5 tahun, sehingga berdasarkan ketentuan UU, maka sampai kapanpun Ahok tidak bisa jadi menteri," jelasnya.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Riset dan Analisis (SUDRA) Fadhli Harahab mengatakan jika Ahok punya peluang besar jadi menteri Jokowi.

“Kementerian Investasi Ahok cocok sepertinya. Selain berpengalaman, Ahok juga disebut masuk tim perumus ibu kota baru. Di sini peran Menteri diuji bagaimana menarik investor masuk meramaikan ibu kota tanpa melupakan daerah atau provinsi lainnya,” kata Fadhli.

 

(Gisella Putri\Editor)

Share:



Berita Terkait

Komentar