Jokowi Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 7%, Legislator: Terlalu Optimis

Jum'at, 16/04/2021 12:20 WIB
Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Demokrat, Marwan Cik Asan (Kanan). (Foto: Dok. Demokrat).

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Demokrat, Marwan Cik Asan (Kanan). (Foto: Dok. Demokrat).

law-justice.co - Anggota Komisi Keuangan (Komisi XI) DPR RI, Marwan Cik Asan, menilai pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menargetkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua 2021 lebih dari 7 persen terlalu ambisius. Ia meminta Jokowi lebih realistis dalam menentukan target pertumbuhan ekonomi.

‘’Ada beberapa persolan mendasar yang perlu segera dikerjakan pemerintah. Misalnya, bagaimana kembali meningkatkan daya beli masyarakat melalui peningkatan konsumsi rumah tangga yang sejak pandemi mengalami kontraksi hingga 5,51 persen pada kaurtal II 2020,’’ kata Marwan dalam keterangannya, Jumat (16/4/2021).

Marwan memahami bahwa target pemerintah antara lain dipicu adanya indikator positif di sejumlah sektor. Misalnya, perbaikan kinerja penjualan eceran dan trend positif pada indeks manufaktur. Namun, indikator ini tidak cukup kuat untuk menetapkan target hingga lebih dari 7 persen.

Sebaliknya, ia melihat peningkatan daya beli masyarakat melalui peningkatan konsumsi rumah tangga sangat penting untuk dijadikan pijakan.

‘’Mengapa? Karena komposisi pertumbuhan ekonomi Indonesia hampir 60 persen disumbangkan oleh sektor konsumsi rumah tangga,’’ kata Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI ini.

Bagi Marwan, optimistis dalam menetapkan target pertumbuhan ekonomi sah-sah saja. Tapi alih-alih menjadi statemen bombastis belaka, akan lebih baik jika pemerintah fokus pada persoalan mendesak di depan mata seperti yang dia sebut sebelumnya.

‘’Selain itu, pemerintah juga perlu kembali menggairahkan investasi baik di pusat maupun di daerah, dengan harapan akan memberikan efek pengganda bagi ekonomi daerah melalui penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan. Karena sepanjang tahun 2020 telah terjadi penambahan pengangguran hampir 3 juta orang dan tingkat kemiskinan kembali naik menjadi 27,55 juta orang pada September 2020,’’ katanya.

Marwan juga mengingatkan, program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 yang dijalankan pemerintah untuk mengatasi dampak pandemi Covid 19 perlu diperbaiki dan disempurnakan. Sebab, kata dia, PEN merupakan salah satu andalan Indonesia untuk memperbaiki ekonomi di tengah pandemi.

"Kalau tidak diperbaiki ya tidak akan memiliki kontribusi nyata untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi tahun 2021,’’ ujarnya.

Lebih lanjut Marwan menjelaskan bahwa kebijakan yang berkaitan dengan konsumsi rumah tangga merupakan hal penting untuk diperhatikan oleh pemerintah. Ia mencontohkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan subsidi upah yang dinilai masih sangat penting dilanjutkan dalam program PEN 2021.

Selain itu, pemerintah juga harus memastikan protokol kesehatan tetap dilaksanakan tanpa membatasi mobilitas sehingga kegiatan konsumsi masyarakat tetap bisa berjalan.

"Stimulus yang diberikan kepada sektor produksi berupa insentif fiskal juga harus terukur dan tepat sasaran dengan mempertimbangkan turunnya penerimaan negara dari sektor pajak," pungkas Marwan.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan kuartal kedua 2021 merupakan saat yang menentukan untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia menyebut paling tidak peningkatan ekonomi Indonesia harus bisa mencapai lebih dari 7 persen pada kuartal kedua ini.

"Hati-hati di kuartal kedua tahun ini, berarti bulan April, Mei, Juni ini sangat menentukan sekali pertumbuhan ekonomi kita bisa melompat naik atau tidak. Kalau tidak, kuartal berikutnya kita akan betul-betul sangat berat. Kita harus bisa meningkatkan, menaikkan paling tidak di atas 7 persen di kuartal kedua," katanya saat memberikan sambutan secara virtual dalam Rapat Koordinasi Kepala Daerah 2021 yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (14/4/2021).

(Muhammad Rio Alfin\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar