Visi Arsjad Dinilai Bantu Pemerintah, Kadin Kaltara Siap Mendukung

law-justice.co - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kalimantan Utara (Kaltara) siap mendukung Calon Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2021-2026 Arsjad Rasjid. Pasalnya, Arsjad dinilai memiliki visi menjadikan Kadin sebagai organisasi inklusif dan kolaboratif untuk membantu pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional yang tengah dilanda pandemi Covid-19 melalui empat pilar.

Keempat pilar itu adalah Kadin sebagai tulang punggung kesehatan; membawa Kadin untuk berkontribusi dalam pemulihan ekonomi nasional dan daerah; menciptakan iklim kewirausahaan, dan perbaikan internal organisasi.

“Saya melihat buah-buah pikiran itu atau visi misinya beliau (Arsjad), saya terus terang secara organisasi, secara pribadi di dalam organisasi Kadin ini Kaltara saya sangat terkesan. Harapan-harapan kita ke depan ini seperti itu, Kadin itu seperti yang beliau pikirkan, pada saat nya kita harapkan Kadin ini menjadi motor penggerak ekonomi di pusat dan di daerah,” kata Ketua Kadin Kalimantan Utara, Kilit Laing dalam keterangannya, Kamis (15/4/2021).

Menurut Kilit, Kadin sebagai organisasi besar yang menaungi seluruh organisasi-organisasi pengusaha harus turut memberikan kontribusi dan memikirkan kepentingan masyarakat dengan bersinergi membantu tugas-tugas pemerintah.

“Demikian juga di daerah, karena Kadin itu menaungi semua organisasi pengusaha bahkan dia harus memikirkan juga kepentingan rakyat seperti tugas-tugas yang dipikirkan pemerintah,” sambungnya.

Kilit menambahkan, pengusaha tidak seharusnya hanya memikirkan kepentingan bisnisnya saja, melainkan juga harus memikirkan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat.
Dia pun optimis, apabila Arsjad terpilih menjadi ketua umum Kadin, akan mampu melaksanakan hal itu.

“Kalau memang Pak Arsjad jadi Ketua Kadin dia bisa melaksanakan itu, itulah menjadi harapan kami, karena gini selama masa lalu Kadin itu tidak berfikir seperti itu hanya memikirkan pengusaha besar atau konglomerat-konglomerat yang di Jakarta," terangnya.

"Artinya tidak memikirkan kepentingan nasional, tidak memikirkan kepentingan rakyat. Maunya saya ke depan, pengusaha itu harus bersama-sama dengan pemerintah memikirkan kepentingan rakyat, memikirkan kesejahteraan rakyat,” tutup Kilit.