Tekan BPOM, Ada Bau Politik di Balik Perlawanan Vaksin Nusantara

Kamis, 15/04/2021 19:31 WIB
Sufmi Dasco Ahmad, salah satu anggota DPR yang dukung vaksin Nusantara untuk melakukan uji klinis fase II (Tribunnews)

Sufmi Dasco Ahmad, salah satu anggota DPR yang dukung vaksin Nusantara untuk melakukan uji klinis fase II (Tribunnews)

law-justice.co - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tak mengizinkan Vaksin Nusantara untuk melanjutkan uji klinis fase II. Namun, hal itu tetap dilakukan atas dasar dukungan anggota DPR. Upaya untuk meloloskan vaksin yang digagas Terawan Agus Putranto itu pun dinilai sebagai bentuk intervensi politis demi kepentingan industri farmasi global.

Vaksin Nusantara mulanya digadang-gadang oleh mantan Menteri Kesehatan Terawan saat berkunjung ke RSUP dr Kariadi, Semarang, bersama Komisi IX DPR untuk meninjau uji klinis tahap II pada 16 Februari.

Dalam perjalanannya, vaksin ini terganjal oleh keputusan BPOM terkait Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK). Lembaga ini menilai dokumen Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) hingga hasil penelitian uji klinis fase I Vaksin Nusantara belum sesuai kaidah penelitian.

Diketahui, untuk uji klinis fase I vaksin Nusantara ini dimulai dengan penyuntikan yang berlangsung hingga 11 Januari. Lalu, pada 3 Februari dilanjutkan dengan monitoring dan evalusi.

Pelaksanaan uji klinis fase I ini merupakan kerja sama antara Rama Pharma bersama AIVITA Biomedical asal Amerika Serikat, Universitas Diponegoro (Undip), dan RSUP dr. Kariadi Semarang.

Keputusan BPOM itu menuai antipati anggota dewan yang terhormat. Komisi IX DPR menuding BPOM seolah berusaha menghalangi vaksin karya anak bangsa, hingga menuding pilih kasih antara Vaksin Nusantara dan Vaksin Merah Putih.

Di tengah polemik ini, sejumlah anggota DPR mendatangi Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto pada Rabu (14/4) untuk menjalani pengambilan sampel darah. Hal itu disebut sebagai rangkaian proses vaksinasi dari Vaksin Nusantara.

Mereka yang datang di antaranya yakni Wakil Ketua Komisi IX DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Ketua Komisi IX DPR Fraksi Golkar Melki Laka Lena. Selain itu, mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo juga turut hadir di RSPAD.

Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan keikutsertaan anggota Komisi IX DPR dalam rangkaian proses vaksinasi vaksin Nusantara memunculkan masalah baru. Apalagi, kata Lucius, BPOM juga tak menyetujui kelanjutan uji klinis fase II vaksin tersebut dengan sejumlah alasan.

Menurut Lucius, di tengah polemik ini, mestinya DPR justru menjadi pihak yang mencari jalan keluar di tengah kontroversi atas vaksin nusantara ini.

"DPR alih-alih menjadi pihak yang kemudian menjadi jalan keluar di tengah banyak kendala di pandemi itu, tapi mereka justru memicu munculnya masalah baru dengan kemudian menciptakan persoalan terkait dengan posisi Vaksin Nusantara itu sendiri," katanya, Rabu (14/4/2021).

Terkait Vaksin Nusantara ini, Lucius meyakini BPOM telah melakukan tugasnya sesuai dengan aturan dan prosedur yang ada. Sementara, apa yang dilakukan oleh anggota DPR saat ini dinilai sebagai langkah politis yang tidak bisa dibenarkan.

"Tidak bisa aksi politik melawan standar-standar yang sudah ditetapkan itu, saya kira dalam konteks DPR menganggap BPOM pilih kasih dan sebagainya itu yang membuat persoalan ini menjadi bertambah pelik, tindakan DPR kemudian dianggap sebagai bentuk dalam tanda kutip intervensi kepada BPOM," ujarnya.

Lucius juga berpendapat bahwa BPOM menjadi pihak yang kredibel untuk memberikan penjelasan terkait vaksin nusantara ini. Apa yang dipertontonkan oleh para wakil rakyat itu, menurut Lucius justru memolitisasi isu Vaksin Nusantara.

Hal itu, kata Lucius, justru akan memberikan efek pada tingkat kepercayaan publik. Sebab, terjadi kesimpangsiuran informasi di masyarakat terkait Vaksin Nusantara tersebut.

"Aksi politis DPR terlihat ingin berhadap-hadap dengan BPOM dan itu membuat kemudian persoalan vaksin ini akan cenderung politis akan kemudian dipolitisir dan tentu ini efeknya buruk untuk ke publik," ucap Lucius.

Tak hanya itu, disampaikan Lucius, politisasi ini juga akan memunculkan anggapan bahwa ada tujuan tertentu di balik Vaksin Nusantara ini. "Saya kira sih betul dugaan bahwa ada kepentingan di belakang upaya DPR kalau betul yang mereka lakukan adalah upaya politisasi Vaksin Nusantara, tinggal kemudian DPR harus membuka ke publik apa yang sesungguhnya terjadi," katanya.

Terpisah, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menyinggung soal industri farmasi global yang bisa mempengaruhi perpolitikan di Tanah Air. "Nah dari awal saya katakan dua industri besar dunia yang sangat mempengaruhi sistem politik dan keamanan dunia, itu hanya dua, industri persenjataan dan industri farmasi, termasuk vaksin," ucap dia.

Dalam proses pembuatan vaksin yang tak murah, menggandeng industri farmasi besar menjadi salah satu solusi. Kendati demikian, Agus mewanti-wanti untuk berhati-hati jika memang Indonesia berniat untuk membuat industri farmasi, termasuk vaksin.

Diketahui, vaksin nusantara besutan Terawan ini, turut disokong oleh AIVITA Biomedical asal Amerika Serikat. Pengembangan vaksin ini dimulai dengan transfer teknologi mutakhir sel dendritik dari AIVITA Biomedical kepada Rama Pharma.

"Strategi untuk membangun industri vaksin di Indonesia itu harus berhati-hati dan harus yang tadi saya ceritakan harus dikerjakan karena ini industri besar dunia yang menentukan arah politik dan arah kebijakan dunia," tandasnya.

Peneliti Vaksin Nusantara dari Undip Semarang Yetty Movieta Nency sudah dihubungi, namun ia belum bisa merespons pernyataan BPOM. Sementara anggota Tim Uji Klinis Vaksin Nusantara Jajang Edi Prayitno yang diminta tanggapannya juga enggan berkomentar. Jajang meminta untuk menghubungi Peneliti Utama vaksin Nusantara Djoko Wibisono.

(Nikolaus Tolen\Editor)

Share:



Berita Terkait

Komentar