Efektifkan Anggaran Negara, Presiden Dorong Program Padat Karya

Kamis, 15/04/2021 13:21 WIB
Presiden RI Joko Widodo (Setneg)

Presiden RI Joko Widodo (Setneg)

law-justice.co - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta para kepala daerah untuk memanfaatkan APBD mereka dalam membantu masyarakat di lapisan bawah yang terdampak pandemi.

Salah satu kebijakan yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota, memperbanyak program-program padat karya yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan di daerah.

Dalam rapat Rapat Koordinasi Kepala Daerah Tahun 2021 yang dilakukan secara virtual di Istana Negara, Presiden meminta agar perbanyak program padat karya agar anggaran negara bisa efektif dan menciptakan stimulus ekonomi.

“Saya minta agar APBD ini bisa memberikan pekerjaan kepada masyarakat di lapis bawah dengan cara perbanyak program-program padat karya untuk penciptaan lapangan pekerjaan sambil menunggu ekonomi kembali pulih sepenuhnya,” ujar Presiden.

Pemerintah daerah juga harus bersegera mengeksekusi bantuan sosial yang sangat dibutuhkan warganya. Pemerintah pusat sendiri telah mengalokasikan bantuan sosial yang juga diberikan kepada masyarakat di daerah.

Namun, apabila terdapat sejumlah titik di daerah yang masih belum tersentuh bantuan tersebut, maka pemerintah setempat dapat langsung bergerak cepat untuk turut memberikan bantuan sosial.

“Bantu juga usaha mikro, kecil, dan menengah baik itu permodalan, produksi, maupun pemasarannya karena ini akan menggerakkan ekonomi daerah,” katanya seperti dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet.

Tak kalah penting, Kepala Negara juga menekankan investasi di daerah yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Saat ini Indonesia telah memiliki Undang-Undang Cipta Kerja yang implementasi pelaksanaannya harus didukung penuh demi membuka seluas-luasnya kesempatan kerja bagi masyarakat.

“Daerah baik provinsi, kabupaten, maupun kota jangan memperlambat yang namanya izin investasi karena investasi menciptakan lapangan pekerjaan,” tegasnya.

Investasi yang masuk ke suatu daerah pada gilirannya juga akan menggerakkan perekonomian daerah tersebut. Ketidaksigapan untuk melayani perizinan investasi berarti akan turut memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah yang juga akan memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain itu, investasi juga akan memberikan pemasukan kepada negara dan daerah. Dari aktivitas investasi itu lah negara maupun daerah dapat menarik pajak dan retribusi.

“Sebanyak 76 persen pendapatan negara itu diperoleh dari pajak. Besar sekali. Kalau ada investasi baru mendirikan perusahaan, pabrik, atau industri artinya ada yang kita pungut pajaknya. Ada tambahan lagi,” pungkas Presiden.

Oleh sebab itu, Kepala Negara kembali mengingatkan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan dan dukungan penuh bagi dunia usaha yang hendak melakukan investasi. Apabila hal demikian dapat dilakukan, maka pemulihan ekonomi daerah dan nasional diyakini akan dapat dengan mudah dilakukan.

(Tim Liputan News\Yudi Rachman)

Share:



Berita Terkait

Komentar