Luhut Sebut OTT KPK Tak Buat Koruptor Jera, Rocky Beri Respon Menohok

law-justice.co - Pengamat Politik, Rocky Gerung menyoroti pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan yang menyebut OTT KPK tidak membuat jera para koruptor.

Rocky Gerung mengklaim semua bermula ketika KPK mulai dilemahkan. Oleh sebab itu menurutnya pihak istana bisa disalahkan.

Pernyataan itu disampaikan Rocky Gerung dalam video berjudul "MENKO LUHUT MINTA MAAF. KPK MAKIN TIDAK BERDAYA" yang disiarkan melalui saluran YouTube miliknya, Rabu (14/4/2021).

Rocky Gerung memulai komentarnya dengan menganalogikan Luhut dengan sopir truk yang meminta maaf karena gas buang mengaburkan pandangan kendaraan lain di belakang.

Perlu diketahui, Luhut mengaku meminta maaf bicara terbuka bahwa OTT tidak membuahkan hasil sebagaimana diharapkan. Oleh sebab itu, dia minta kinerja KPK terus ditingkatkan.

Rocky Gerung juga menganalogikan KPK dengan truk yang tak pernah di-kir tetapi dipaksa berjalan sehingga kehilangan tenaga. Oleh sebab itu, dia mengaku bisa paham betapa kecewanya Luhut.

"Akhirnya orang masuk satu gejala umum kepercayaan terhadap lembaga-lembaga ini hilang. Itu yang kita hitung dari awal karena semua orang masuk nyari peluang," kata Rocky Gerung.

"Karena memang sudah goyang kekuasaan. Ini semua sinyal kekuasaan gak sanggup memberi contoh. Keuasaan semacam ini terus memburuk," tambahnya.

Rocky Gerung lebih lanjut menyinggung kasus PT Jhonlin Bratama kepemilikan Andi Arsyad alias Haji Isam.

"Politik kita bukan lagi dikendalikan oligarki, tapi oleh plutokrat, satu orang kaya bisa mengukur sejak merencanakan tindakan melanggar hukum. Dia bisa langsung hitung akibatnya," katanya.

Menurut Rocky Gerung, kasus Haji Isam bisa terjadi apabila tahu betul tentang anatomi kekuasaan, mengingat dia juga pernah terlibat dalam proyek pemenangan Jokowi.

Dengan melihat hal itu, Rocky Gerung menyebut sinyal kekuasaan tidak pernah meningkatkan kinerja KPK. Oleh sebab itu, lembaga antirusuah tersebut malah dimanfaatkan orang.

"Maka kelemahan KPK dimanfaatkan justru oleh orang yang ingin mencuri harta negara, menyogok, mengemplang pajak, kan ini semua berawal dari KPK yang dilemahkan sehingga moral publik menganggap satu paket," tukas Rocky Gerung.

"Jadi siapa yang mesti disalahkan? Istana. Istana yang justru memberi kewenangan KPK membatalkan kasus," tandasnya.