Kejanggalan Proyek di DKI Ditemukan BPK, PDIP: Perencanaannya Jelek

law-justice.co - Ditemukannya kejanggalan dalam proyek di DKI Jakarta oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) langsung ditanggapi oleh Politikus PDIP Gembong Warsono. Menurut anggota Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD DKI itu menilai kelebihan pembayaran proyek pemadam kebakaran (damkar) karena perencanaan tak matang.

Hal itu, kata dia dapat mempengaruhi proses pelaksanaan pengadaan proyek. "Dalam konteks ini perencanaan yang jelek, perencanaan yang tidak matang. Hasilnya apa? Hasilnya seperti rekomendasi BPK itu," kata Gembong, Rabu (14/4/2021).

Menurut Gembong, kekurangan perencanaan dialami oleh semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI. Padahal, lanjut dia, perencanaan menjadi kunci utama untuk melakukan proses pembangunan dengan benar. "Itu merata di semua SKPD," jelasnya.

Gembong mengklaim Komisi A telah membahas kelebihan bayar ini pada 2020 sebelum pembahasan APBD DKI 2021. Komisi A, tutur dia, juga kerap meminta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) DKI untuk memberikan diklat perencanaan kepada SKPD.

"Kalau setiap SKPD mempunyai perencanaan yang baik, insyaallah kasus seperti ini tidak akan terjadi," ucap dia.

Sebelumnya, BPK DKI Jakarta mendapati kelebihan pembayaran pada empat paket pengadaan mobil pemadam kebakaran Jakarta. Dari hasil audit BPK pada 2019 itu menunjukkan, kelebihan bayar oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI mencapai Rp 6,52 miliar.