DPR Dorong Pemulihan Ekonomi Sumut Melalui Penguatan Sektor Unggulan

Senin, 12/04/2021 16:38 WIB
Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin (Foto: Istimewa)

Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin (Foto: Istimewa)

law-justice.co - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mengalami perlambatan menjadi minus 1,07 persen (yoy) sepanjang 2020.

Padahal, daerah ini berperan strategis dengan menyumbangkan sekitar 24,06 persen terhadap total perekonomian di Pulau Sumatera. Untuk itu, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Anetta Komarudin mendorong percepatan pemulihan ekonomi Sumut, salah satunya melalui penguatan sektor unggulan.

“Sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi salah satu tumpuan perekonomian di Sumatera Utara masih bisa tumbuh positif 1,95 persen (yoy) di tahun lalu. Sehingga, komoditas unggulan di daerah ini seperti kelapa sawit, karet, kakao, kopi dan nilam perlu terus dikembangkan guna meningkatkan daya saing wilayah,” ujar Puteri dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI di Provinsi Sumatera Utara pada Senin (12/04/2021).

Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah mengaku optimis pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumut akan tumbuh membaik yaitu dikisaran angka 4,8 hingga 5,2 persen pada tahun 2021.

“Tahun lalu meski pertumbuhan ekonomi Sumut terkontraksi, namun kondisinya masih lebih tinggi dari capaian nasional. Apalagi menurut BPS, terdapat 14 kabupaten/kota di Provinsi Sumut yang masih bisa tumbuh positif di tengah pandemi. Terlebih, indikator makro lainnya seperti tingkat pengangguran dan kemiskinan juga menunjukkan kondisi yang lebih baik dibandingkan capaian
nasional. Tentunya, prestasi ini menjadi bekal tersendiri agar lebih yakin terhadap prospek pemulihan kedepan,” ujar Musa.

Lebih lanjut, pemerintah juga telah menetapkan Provinsi Sumatera Utara sebagai daerah pengembangan lumbung pangan nasional atau food estate dengan luas mencapai 30.000 hektare hingga 2024.

Terkait hal ini, Puteri menekankan pentingnya kolaborasi pemangku kepentingan untuk
membangun proses bisnis pertanian secara terintegrasi, mulai dari proses tanam, pengolahan pasca panen, hingga pemasaran.

“Food estate ini bertujuan untuk memperkuat cadangan pangan nasional melalui pengembangan tanaman pangan dari hulu hingga ke hilir. Termasuk pengembangan komoditas pengendali inflasi maupun substitusi impor di Sumut,seperti bawang merah dan bawang putih. Karenanya, peningkatan kapasitas dan kelembagaan petani juga sangat penting agar dapat mendukung ekosistem food estate
ini,” ujar Puteri.

Selain itu, Sawit pun turut menjadi komoditas sorotan Puteri. Pada kunjungan kerja tersebut, Puteri juga meminta laporan pelaksanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang dilaksanakan Badan
Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) pada perkebunan kelapa sawit di Provinsi Sumut.

“Pemerintah dan pemerintah daerah perlu mendorong percepatan pelaksanaan program ini, karena tidak hanya bermanfaat untuk meningkatkan produktivitas lahan tetapi juga turut mendukung ketersediaan bahan baku untuk pengembangan program Mandatori Biodiesel. Sejalan dengan hal tersebut, program sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) bagi petani sawit rakyat juga perlu terus didorong dan dipercepat untuk membantu meningkatkan daya saing sekaligus melawan kampanye negatif atas sawit nasional,” pungkasnya.

(Givary Apriman Z\Editor)

Share:



Berita Terkait

Komentar