Kritik Peleburan Kemendikbud-Ristek, PKS Sebut Sebagai Langkah Mundur

Sabtu, 10/04/2021 15:12 WIB
Gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (Foto: Istimewa).

Gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (Foto: Istimewa).

law-justice.co - Anggota Komisi Energi (Komisi VII) DPR RI, Mulyanto, menilai kebijakan pemerintah melebur fungsi Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) ke dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) merupakan langkah mundur (set back).

Mulyanto menganggap pemerintah tidak belajar dari pengalaman sebelumnya, bahwa penggabungan kedua kementerian tersebut tidak efektif. Selama kedua kementerian tersebut digabung tugas dan fungsi keduanya tidak berjalan maksimal.

"Kita pernah berpengalaman dengan penggabungan fungsi Pendidikan Tinggi dengan Riset dan Teknologi dalam bentuk Kemenristek-Dikti. Ternyata dalam pelaksanaannya tidak berjalan efektif, sehingga fungsi ristek dikembalikan lagi ke Kementerian Ristek dan fungsi Pendidikan Tinggi dikembalikan ke Kementerian Dikbud.
Dan sekarang Pemerintah melakukan hal yang sama untuk sesuatu yang sudah dikoreksi," kata Mulyanto dalam keterangannya, Sabtu (10/4/2021).

Mulyanto melihat keputusan ini tidak akan efektif. Hal ini mengingat penggabungan, pemisahan atau peleburan lembaga membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk koordinasi dan adaptasi. Ia mengatakan proses adaptasi penggabungan dua instansi itu membutuhkan waktu sekitar 2-3 tahunan.

Sementara, lanjut Mulyanto, pemerintahan Presiden Joko Widodo periode kedua efektif tinggal 2 tahun lagi. Maka praktis kementerian baru ini tidak akan efektif bekerja di sisa usia pemerintahan sekarang.

Mulyanto mengimbuhkan dengan digabungkannya Kemendikbud-Ristek, maka praktis perumusan kebijakan dan koordinasi ristek akan semakin tenggelam oleh persoalan pendidikan dan kebudayaan yang sudah segunung. Belum lagi terkait kerumitan koordinasi kelembagaan antara Kemendikbud-Ristek dengan BRIN dan LPNK ristek lainnya.

Kebijakan ristek yang semestinya semakin mengarah ke “hilir” dalam rangka hilirisasi dan komersialisasi hasil ristek dalam industril dan sistem ekonomi nasional, dengan penggabungan Kemendikbud-Ristek bisa jadi akan kembali berorientasi ke “hulu”, di mana ristek menjadi unsur penguat empirik dalam pembangunan manusia.

"Beda halnya kalau Kemenristek ini digabung dengan Kemenperin. Ini dapat menguatkan orientasi kebijakan inovasi yang semakin ke hilir dalam rangka industrialisasi 4.0," pungkas politikus Partai Keadilan Sejahtera ini.

(Muhammad Rio Alfin\Editor)

Share:



Berita Terkait

Komentar