Tolak Nasionalisme Vaksin, Jokowi: Ini Barang Publik Global!

Jum'at, 09/04/2021 09:37 WIB
Presiden Joko Widodo saat divaksin. (Foto: Istimewa).

Presiden Joko Widodo saat divaksin. (Foto: Istimewa).

law-justice.co - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak nasionalisme vaksin Covid-19. Menurutnya, tidak boleh ada negara yang membatasi produksi atau distribusi vaksin untuk negara lain.

Dia menegaskan setiap negara harus dijamin mendapat akses vaksin Covid-19. Dia beralasan ketersediaan dan keterjangkauan vaksin jadi kunci keluar dari krisis pandemi ini.

"Saat ini, kita saksikan meningkatnya nasionalisme vaksin. Ini harus kita tolak. Kita harus mendukung vaksin multilateral," kata Jokowi dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-10 D-8 seperti dilansir situs web resmi Sekretariat Negara, Kamis (8/4).

Jokowi menilai vaksin Covid-19 adalah barang publik global saat ini. Dia mendorong pemerataan akses vaksin bagi seluruh negara.

Mantan Wali Kota Solo itu juga berpendapat negara-negara di dunia harus bersatu padu memproduksi vaksin. Jokowi berkata kerja sama antarnegara bisa melipatgandakan produksi vaksin Covid-19.

"Di sinilah D-8 bisa berperan dalam menawarkan kapasitas produksi yang dimilikinya untuk meningkatkan produksi, mendorong akses yang sama terhadap vaksin, dan mendorong transfer teknologi," ujar Jokowi.

Dia meyakini setiap anggota D-8, termasuk Indonesia, sedang berupaya mengembangkan vaksin sendiri. Jokowi meminta upaya itu dilakukan bersama guna mempercepat produksi massal vaksin Covid-19.

"D-8 harus membuka kerja sama pengembangan dan produksi vaksin ke depan," tuturnya.

D-8 merupakan organisasi multilateral yang terdiri dari Bangladesh, Indonesia, Iran, Malaysia, Mesir, Pakistan, Turki dan Nigeria. KTT kali ini dihadiri oleh hampir seluruh kepala negara anggota D-8.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebut pemerataan askes vaksin merupakan salah satu dari tiga poin yang disoroti presiden dalam ajan D-8.

"Ditegaskan oleh Presiden vaksin COVID-19 adalah barang publik global, oleh sebab itu dunia perlu bersatu memproduksi dan mendistribusikan vaksin untuk semua," jelas Menlu, dikutip dari setkab.go.id.

Artinya, kata Menlu, dunia harus dapat menggandakan kapasitas produksi yakni tidak boleh ada restriksi terhadap produksi dan distribusi vaksin.

"Beberapa negara D-8 termasuk Indonesia tengah mengembangkan vaksin mandiri, atau vaksin Merah Putih dalam hal di Indonesia. D-8 harus membuka kerja sama pengembangan dan produksi vaksin ke depan," ujar Retno.

Pemerintah Indonesia sempat mengklaim sudah memesan 426 juta dosis vaksin dari berbagai produsen vaksin dunia. Selain itu, Indonesia juga sudah dijanjikan bantuan 11,7 juta dosis vaksin Covid-19 dari Gavi. Namun, kemungkinan besar janji itu tak ditepati.

Namun, Indonesia disebut bakal kehilangan sekitar 10 juta dosis vaksin akibat embargo yang diterapkan India usai ada peningkatan kasus di dalam negeri.

"Tadinya, kita berencana dapat 11,7 juta, tapi sekarang kita dapatnya 1,3 atau 1,4 juta kemudian sisanya berhenti," kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Selasa (6/4).

(Ade Irmansyah\Editor)

Share:



Berita Terkait

Komentar