Sektor Keuangan Diminta Buat Terobosan Perbaiki Ketimpangan Ekonomi

Minggu, 04/04/2021 14:00 WIB
Gedung Otoritas Jasa Keuangan. (Foto: Istimewa).

Gedung Otoritas Jasa Keuangan. (Foto: Istimewa).

law-justice.co - Anggota Komisi Keuangan (Komisi XI) DPR RI, Anis Byarwati, meminta sejumlah sektor keuangan nasional membuat terobosan program untuk mengatasi ketimpangan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Adapun sektor keuangan yang Anis maksud adalah Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pusat Statistik, dan Himbara.

Anis menyoroti data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2020, di mana angka pengangguran sangat tinggi. Tingginya angka pengangguran akibat pandemi covid-19 ini didominasi oleh masyarakat miskin yang jumlahnya 54 persen, sedangkan masyarakat menengah jumlah penganggurannya 39 persen, dan masyarakat kaya jumlahnya 7 persen.

Data ini dengan jelas menegaskan bahwa pengangguran di Indonesia separuhnya adalah masyarakat miskin. Menurut Anis, hal ini menuntut program-program yang dicanangkan pemerintah seharusnya menyasar masyarakat miskin.

"Kalau kita melihat paparan program-program yang dipaparkan tadi, yang ingin betul-betul ingin saya tekankan, semestinya program-program tersebut dapat memperbaiki angka ketimpangan,” kata Anis dalam keterangan tertulis, Ahad, (4/4/2021).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga menyoroti penurunan pendapatan yang lebih banyak dirasakan oleh masyarakat kelas menengah dan masyarakat miskin. Jika dikaitkan dengan Work From Home (WFH), data menunjukkan yang melakukan WFH sebagian besarnya adalah pekerja berpendapatan tinggi yang jumlahnya 47 persen.

Sementara masyarakat miskin harus berjibaku dengan tingginya jam kerja atau mencari pekerjaan sampingan. Itu sebabnya ketimpangan selalu linier dengan kerentanan menghadapi pandemi. Semakin besar ketimpangan disuatu daerah, maka semakin rentan masyarakat di daerah tersebut terpapar covid-19.

“Saya kembali mengingatkan agar program-program yang digulirkan pemerintah harus benar-benar menyasar masyarakat miskin yang paling terdampak dengan pandemi,” ujarnya.

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini kemudian mengangkat data sakernas terkait dengan pengguna e-commerce di Indonesia yang menyebutkan bahwa 63,39 persen pengguna e-commmerce merupakan masyarakat kaya, 34,62 persen masyarakat menengah dan hanya 18,92 persen penggunanya masyarakat miskin.

Ia tidak memungkiri bahwa teknologi e-commerce memang membantu pemulihan ekonomi, tetapi manfaat yang dirasakan masyarakat miskin sangat kecil dibandingkan dengan masyarakat kalangan menengah dan kalangan atas.

Untuk itu, perlu ada terobosan baru untuk mengangkat masyarakat miskin yang paling terdampak dan harus berjibaku disaat orang-orang berada melakukan WFH. "Pemerintah harus mencari terobosan dan memikirkan program apa yang bisa menyasar kelompok miskin agar bisa mengangkat kondisi ekonomi mereka dan benar-benar menjadi solusi untuk mereka,” pungkasnya.

(Muhammad Rio Alfin\Editor)

Share:



Berita Terkait

Komentar