Respon Tuntutan Joman, AHY Dipastikan Tidak Akan Minta Maaf ke Jokowi

law-justice.co - Partai Demokrat, khususnya Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak akan meminta maaf pada Presiden Joko Widodo.

Alasannya, mereka tidak ada yang pernah menuding Jokowi terlibat dalam Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar Moeldoko.

Begitu tegas Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menjawab permintaan Relawan Jokowi Mania (Joman). Mereka menuntut AHY dan SBY meminta maaf pada Jokowi karena terus menyeret nama presiden dalam kasus KLB.

“Kami tidak pernah menuduh Bapak Presiden terlibat. Silakan dicek kembali seluruh pernyataan Ketum AHY, Sekjen, dan saya Kepala Bakomstra selaku jurubicara resmi Partai Demokrat. Tidak ada satupun yang menuding keterlibatan Bapak Presiden," kata Herzaky, kepada wartawan, Kamis (1/4).

Sebaliknya, Partai Demokrat justru memberi peringatan kepada Presiden Joko Widodo bahwa namanya berpotensi dicatut oleh gerombolan Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD).

“Silakan dicek kembali rekam jejak digital kami. Kami tidak pernah menuding kalau presiden terlibat, maka kami pun tidak perlu untuk meminta maaf kepada Bapak Presiden Joko Widodo," lanjut Herzaky.

Sebelumnya, Ketua Relawan Jokowi Mania (Joman), Immanuel Ebenezer menyebut keputusan pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly seharusnya membuat Partai Demokrat merasa malu.

Sebab selama ini selalu menyeret nama Presiden Joko Widodo dalam pusaran konflik internal mereka.

Hal itu dia sampaikan menanggapi dinamika yang terjadi di Partai Demokrat hingga terbitnya pengumuman Menkumham.

Joman menilai seharusnya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta maaf secara terbuka kepada Presiden Joko Widodo.

Sebab menurutnya, keputusan pemerintah tidak mengesahkan kubu Moeldoko dengan dasar cacat legalitas dan cacat adminitrasi merupakan pembuktian Jokowi netral.

"Malu dan harusnya minta maaf. Sudah teriak-teriak ke sana kemari. Tuduh dan main fitnah, akhirnya semua terang benderang ketika pemerintah menyatakan KLB tidak bisa disahkan," kata Noel kepada wartawan, Kamis (1/4).

Dia mendesak agar AHY kembali tampil di publik untuk menyampaikan minta maaf secara terbuka kepada Jokowi. Sebagai anak muda, sambung Noel, AHY harus bisa menunjukkan sikap gentleman dan berani bertanggung jawab.

"AHY juga pimpinan partai. Harus berani bertanggung jawab," tandas aktivis 1998 ini.

Noel mengingatkan bahwa pola lama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam mencari popularitas sudah tidak laku di era kekinian.

Apalagi, jika sampai mengkonstruksi opini bahwa pemerintah zalim dan Jokowi cawe-cawe di internal partai.

"Nyatanya kan tidak. Pemerintah mengambil keputusan berdasar data-data legalitas saja. Tidak ada niat untuk membelah Partai Demokrat. Ini kan konflik internal yang didesain untuk menyeret nama Jokowi. Ujungnya pencitraan ala SBY lah," papar Noel.