Alasan Yasonna Tolak Demokrat KLB: Moeldoko Tak Didukung DPD dan DPC

Rabu, 31/03/2021 16:05 WIB
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly (Berita Satu)

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly (Berita Satu)

law-justice.co - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menolak permohonan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut) yang diajukan oleh Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko, Johni Allen Marbun dkk.

Menkumham Yasonna Laolly menyatakan, pihaknya merujuk AD/ART Partai Demokrat yang telah disahkan di Kemenkumham pada tahun 2020. Sehingga, argumentasi tentang AD/ART pihak KLB Deli Serdang bukan kewenangan Kemenkumham.

"AD/ART, kami menggunakan rujukan yang telah disahkan di Kemenkumham 2020. Lalu argumen tentang AD/ART pihak KLB Deli Serdang kami tidak berwenang menilainya, biar itu menjadi ranah pengadilan," kata Yasonna Laoly saat jumpa pers virtual pada Rabu (31/3/2021).

Menteri asal PDI Perjuangan itu menambahkan, berdasarkan hasil pemeriksaan dan verifikasi dokumen fisik yang diajukan oleh kubu Moeldoko, masih ditemukan beberapa persyaratan yang belum terpenuhi.

Salah satu diantaranya, pihak Moeldoko gagal mendapatkan bukti mandat dari para Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Ketua Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Partai Demokrat saat penyelenggaraan KLB di Deli Serdang pada 5 Maret 2021.

"Dari hasil verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi antara lain, perwakilan DPD dan DPC. Tidak disertai mandat dari Ketua DPD dan DPC," kata Yasonna.

Yasonna menjelaskan, pihaknya menerima permohonan pengesahan Partai Demokrat kubu KLB pada 16 Maret 2021. Saat itu, kubu KLB memohon pengesahan perubahan AD/ART dan perubahan kepengurusan.

Sesuai Peraturan Menkumham (Permenkumham) 4/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan AD/ART, serta perubahan kepengurusan partai politik, pihak KLB masih belum melengkapi kekurangan dokumen persyaratan.

Bahkan, hingga batas waktu yang telah ditetapkan, masih terdapat sejumlah dokumen yang belum dilengkapi, dalam hal ini mandat Ketua DPD dan DPC dalam pelaksanaan KLB.


"Dengan demikian Pemerintah menyatakan permohonan pengesahan hasil KLB Deli Serdang ditolak," tegasnya.

Saat jumpa pers, Yasonna Laolly didampingi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD

 

(Devi Puspitasari\Editor)

Share:



Berita Terkait

Komentar