Komnas KIPI Ungkap Efek Samping Vaksin AstraZeneca di Indonesia

law-justice.co - Pemerintah sudah mengizinkan penggunaan vaksin AstraZeneca untuk melawan virus Corona dalam kondisi darurat. Bahkan, ada beberapa daerah sudah menggunakan vaksin tersebut. Lantas, penggunaan vaksin tersebut memiliki efek samping. Ada beberapa efek samping yang umum terjadi di Indonesia menurut Komnas KIPI.

"Lokal dilaporkan nyeri ditempat suntikan, pegal, dan gatal. Reaksi umum sakit kepala, mual, muntah, kesulitan bernapas dan menggigil," kata Ketua Komnas KIPI, Hindra Irawan dalam konferensi pers Penjelasan KIPI Terkait Vaksin Covid-19 AstraZeneca dan Covax Facility, Selasa (30/3/2021).

Presentasi orang yang terkena efek samping kurang dari 1 persen. Mereka yang memiliki efek samping tanpa pengobatan hingga membutuhkan obat ringan.

Setiap ada laporan efek samping selalu dilakukan kajian dan berdiskusi dengan Komda KIPI. Hindra menyebutkan selalu melakukan pertemuan dua hingga tiga kali seminggu untuk mengkaji terutama kejadian yang serius.

"Sulawesi Utara juga demikian, melakukan kajian Komda Sulawesi Utara, Badan POM, WHO dengan Unicef, dengan anggota Komnas," ujarnya.

AstraZeneca digunakan di tujuh provinsi Indonesia yakni Bali, Jawa Timur, Nusa Tenggara, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Provinsi Maluku dan DKI Jakarta. Dari seluruh daerah hanya Sulawesi Utara yang melaporkan adanya kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI.

Saat ditanya kenapa KIPI hanya terjadi Sulawesi Utara bukan pada di Jawa Timur, Hindra menyebutkan memerlukan investigasi lebih lanjut. Namun dia mengatakan KIPI di Sulawesi Utara berasal di beberapa tepat, kebanyakan dari pegawai perusahaan.

"Sehingga yang demam, menggigil, kesulitan bernapas enggak masuk kerja. Pimpinan perusahaan gelisah karyawan tidak masuk kerja. Tapi 1-2 hari berakhir dengan sehat," kata Hindrawan.

Sementara untuk Bali dan Jawa Timur, kemungkinan memiliki sasaran suntikan yang berbeda. Namun dia menegaskan perlu melakukan kajian lebih lanjut lagi.

"Kami tidak tahu tepat, belum ada kajian khusus di Jawa Timur dan Bali. Kajian dalam akan tetap dilakukan," ungkapnya.