Digratiskan di RI, Bio Farma Ungkap Harga Vaksin Sinovac Sebenarnya

Senin, 29/03/2021 21:29 WIB
Bio Farma ungkap harga vaksin Sinovac sebenarnya (ist)

Bio Farma ungkap harga vaksin Sinovac sebenarnya (ist)

law-justice.co - Pemerintah tak memungut biaya bagi rakyat Indonesia ketika disuntik vaksin Sinovac. Meski begitu, harga per dosis vaksin asal China ini akhirnya diungkap oleh Direktur Utama Bio Farma, Honesti Basyir.

Menurut dia, vaksin Sinovac yang datang ke Indonesia memiliki dua bentuk yaitu vaksin jadi dan bahan baku. Harga keduanya berbeda sekitar US$13,3 atau Rp192 ribu per dosis. Dia mengatakan saat membeli 3 juta dosis vaksin Sinovac harga per dosis US$17 atau Rp245 ribu. Namun dia mengatakan terjadi negosiasi mendapatkan beberapa ratus ribu dosis akhirnya gratis.

"Sehingga harga akhirnya sekitar US$13,3 dolar (Rp192 ribu), itu saat import vaksin jadi," kata Honesti, dalam RDP Komisi VI DPR dengan PT Bio Farma, PT Kimia Farma dan PT Indofarma yang disiarkan langsung di kanan Youtube Komisi VI DPR RI, Senin (29/3/2021).

Sementara itu saat import vaksin Sinovac berbentuk bulk atau bahan baku harganya US$10,9 atau Rp157 ribu. Dengan begitu pembelian vaksin bulk lebih murah sekitar US$3 per dosis.

Selain efisien, menurut Honesti, Indonesia juga mendapatkan transfer teknologi jika memproduksi vaksin sendiri. "Ada efisiensi yang kita dapatkan, disamping itu ada transfer teknologi untuk produksi sendiri bagus ke depannya," ungkapnya.

Proses penentuan harga merupakan usulan pihak Biofarma. Berasal dari biaya produk lalu ditambahkan biaya lain seperti distribusi, packaging, operasional menghasilkan Harga Pokok Penjualan atau HPP.

Setelah HPP (harga pokok penjualan) didapatkan setelahnya dilakukan verifikasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Terakhir Kementerian Kesehatan menetapkan margin menjadi dasar kontrak bersama Bio Farma.

"HPP dari kami dan BPKP lalu diberikan ke Kemenkes," kata Honesti.

Namun Honesti menolak membuka besaran margin tersebut dalam rapat. Dia meminta menyampaikannya secara tertulis ke Komisi VI. "Kontak dari Kementerian Kesehatan itu adalah titik serahnya di provinsi. Dari sekian persen dari margin, kami tertulis saja enggak enak kalau ngomong di sini," jelasnya.

(Nikolaus Tolen\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar