Soal Impor Beras, DPR Soroti Kegagalan Bulog Serap Beras Petani

law-justice.co - Anggota DPR Fraksi Golkar Robert J Kardinal meyakini kebijakan pemerintah melakukan import 1 jute ton beras pada tahun ini semata-mata untuk memastikan cadangan beras pemerintah tetap terjaga di Masa pandemi ini.

Robert menegaskan bila import dilakukan mengingat slope cadangan beras Bulog saat ini sudah menipis.

“Sekarang itu slope Bulog makin tipis. Stoknya saja tinggal 800 ribu tons. Itupun ditopang oleh beras import tahun 2018 lalu, ”tegas Robert di Jakarta.

Dia menegaskan, slope Bulog yang ada saja saat ini menyisakan 800 ribu ton. Sementara banyak gudang Bulog yang ada justru disewakan.

Karena itu dia menganggap aneh kalau tiba-tiba Bulog meminta pemerintah melakukan review kebijakan import beras yang sudah disepakati dalam rapat koordinasi terbatas yang juga dihadiri oleh Bulog.

“Bulog katanya mau tingkatin serapan gabahnya, lah ini Januari-Maret 2021 saja serapannya cuma 70,940 tons. Ini dua bulan bekerja, mass serapannya cuma 70 ribuan tons, ”katanya.

Karena itu, Robert sangsi Bulog bisa memaksimalkan serapannya hingga April ini untuk memenuhi beras cadangan pemerintah sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan bahwsa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) maximal 2 yute tons.

Menurutnya, impor beras tidak akan terjadi seandainya gudang Bulog penuh dengan beras petani.

“Gudang-gudang Bulog saja itu banyak yang kosong yuga bun. Malah banyak yang disewakan, ”jelas Robert.

Kalau pun import beras ini dilakukan, sambung politisi senior Golkar ini, tidak mungkin sekaligus mendatangkan 1 jute tone. Tapi dilakukan secara bertahap.

Di satu sisi, Bulog bisa memaksimalkan tugasnya memaksimalkan serapan gabah petani sebagai cadangan beras pemerintah.

“Sekarang saja tingkat penyerapan gabahnya sangat rendah. Bulog ini katanya menargetkan Maret-April menyerap gabah petani 300 ribu tons, itu dalam tempo sebulan yak. Lah yang Januari-Maret saja cuma 70 ribuan tons. Jangan masalah pangan itu dibuat politik dan main-main karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, ”tegas eks ketua Fraksi Golkar ini.