Hasto Minta Muhammad Lutfi Tak Paksakan Impor Beras dan Garam

law-justice.co - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyesalkan karena Menteri Perdagangan (Mendag) M Lutfi yang memaksakan untuk Indonesia melakukan impor beras dan garam.

“PDIP sangat menyesalkan sikap Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi yang sepertinya ngotot impor beras dan garam, dan mengabaikan koordinasi dengan jajaran kementerian terkait, termasuk para kepala daerah yang menjadi sentra produksi pangan,” ujar Hasto dalam keterangannya, Sabtu (20/3/2021).

Menurut Hasto, basis kekuatan utama pemerintah adalah rakyat. Rakyat sebagai sumber legitimasi kekuasaan pemerintahan negara. Karena itukah menteri sebagai pembantu presiden, di dalam mengambil keputusan politik harus senapas dengan kebijakan politik pangan kepala negara.

“Termasuk berupaya mewujudkan kedaulatan pangan nasional serta berpihak pada kepentingan petani,” katanya.

Hasto mengatakan, sangat menyesalkan impor beras dan garam ini. Seharusnya Mendag Lutfi harus belajar dari kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang selalu membangun dialog, menyerap aspirasi, mengemukakan data-data yang obyektif, baru mengambil keputusan.

“Menteri tidak hidup di menara gading sebab ia adalah pengemban tugas sebagai pembantu presiden,” ungkapnya.

Atas dasar hal tersebut, PDIP meminta Mendag Lutfi perdagangan untuk secepatnya melakukan koordinasi dengan pihak terkait baik Kementerian Pertanian (Kementan), BULOG, asosiasi petani, para pakar di bidang pertanian dan para kepala daerah.

“Politik pangan nasional adalah politik pangan berdikari. Indonesia memiliki keanekaragaman pangan yang luar biasa. Konsolidasi peningkatan produksi pangan atas keunggulan kenaekaragaman pangan nusantara. Sebab persoalan pangan adalah persoalan mati hidupnya negeri,” ungkapnya.

Terkait pangan ini sikap PDIP yakni jangan korbankan petani oleh kepentingan impor sesaat yang di dalamnya sarat dengan kepentingan pemburu rente.

“Sejak Maret tahun 2020 PDIP telah memelopori gerakan menanam tanaman yang bisa dimakan. Seluruh kepala daerah partai bergerak. Langkah ini yang seharusnya dipilih para pembantu presiden,” pungkasnya.