Istana Jadi Prioritas di IKN Baru, Selanjutnya Kantor Pemerintahan

law-justice.co - Pemerintah tetap melanjutkan rencana pembangunan di Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur. Hal pertama yang menjadi fokus pemerintah adalah pembangunan istana negara baru kemudian kantor pusat pemerintahan.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Dia juga mengatakan pembangunan selanjutnya adalah tempat tinggal bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang juga akan pindah ke sana.

"Kalau ada perumahan maka perlu tentu pendukung untuk aktivitas perumahan kehidupannya. Maka tentu supply makanan, ada mixed use mall, market, dan seterusnya. Selayaknya sebuah kota kecil yang dimulai bertahap," jelas Suharso dalam program Closing Bell CNBC Indonesia, Jumat (19/3/2021).

Dalam rencananya, kata Suharso, ada kurang lebih sekitar 500 ribu hingga 700 ribu jumlah penduduk yang kemungkinan akan tinggal di IKN yang baru.

Sebelumnya, Suharso juga berharap upacara peringatan 17 Agustus 2024 bisa dilaksanakan di IKN. Peringatan bersejarah ini pun langsung dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Tanggal 17 Agustus 2024 itu Presiden bisa melaksanakan peringatan 17 Agustus di ibu kota negara yang baru," ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Rabu (17/3/2021).

Menurutnya, harapan ini bisa terjadi jika proses pemulihan ekonomi berjalan dengan baik. Seperti program vaksinasi yang sedang dijalankan sehingga bisa mencapai herd immunity.

Pemindahan IKN ke Kabupaten Penajam Paser Utara & Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur ini juga akan sangat membantu dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui 6 klaster ekonomi dan 2 klaster pendukung.

Dengan pemindahan IKN setidaknya bisa meningkatkan ekonomi regional menjadi 4-5 kali lipat atau setara dengan US$ 180 miliar. IKN juga diyakini akan mampu menciptakan 4,3 sampai 4,8 juta lapangan pekerjaan di Kalimantan Timur pada 2045 mendatang.