Soal Revisi Target Pembangunan Daerah, DPR Desak Bappenas Turun Tangan

law-justice.co - Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Najib Qodratullah meminta kepada Menteri PPN/Bappenas, Suharso Monoarfa untuk segera mambantu daerah dalam merevisi target-target pembangunan daerah.

Hal tersebut karena dampak panjang dari Pandemi Covid-19, sehingga membuat daerah kesulitan dengan anggaran guna menyelesaikan prioritas pembangunannya.

"Apakah Bappenas sudah mendata dan menginvetarisasi sejauh mana kesulitan dari daerah dan bagaimana cara mencari solusinya," ujar Najib dalam Rapat Kerja Virtual dengan Menteri Perencana Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencana Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dengan Komisi XI DPR di Jakarta, Rabu (17/03/2021).

Berdasarkan hasil temuan dari reses di lapangan, Najib mengatakan bila dampak Pandemi Covid-19 ini membuat daerah harus melakukan refocusing anggaran.

Selain prioritas mencegah meluas pandemi, Pemda bergelut dengan penyelamatan UMKM daerah, karena pelaku UMKM merupakan salah satu sektor yang mampu membangkitkan ekonomi daerah.

"Karena memang tiap daerah memiliki kesulitan yang berbeda-beda," katanya.

Dituturkan Politisi PAN tersebut, tantangan yang paling umum adalah soal kesulitan anggaran pada setiap daerah. Oleh karena itu, Bappenas semestinya bukan hanya sekedar memberikan arahan dan petunjuk serta strategi merevisi terkait capaian masing-masing daerah.

"Namun juga perlu memberikan sejumlah alternatif guna mengantisipasi hal yang lebih buruk terjadi. Sebab kita belum tahu sampai kapan pandemi ini bisa selesai," tuturnya.

Disisi lain, Najib juga menyoroti soal lemahnya data kemiskinan. Semua baru tersadarkan dengan adanya pamdemi, betapa pentingnya masalah data kemiskinan ini.

"Kesimpangsiuran soal data kemiskinan harus dituntaskan. Karena hal ini berkaitan dengan pemberian bantuan sosial," imbuhnya.

Lebih jauh Najib menegaskan Komisi XI DPR ingin mengetahui langkah-langkah yang sudah dilakukan Bappenas, terkait pengintegrasian dan koordinasi data ini agar tak menimbulkan cost yang membebani APBN. "Jadi kita tidak ingin ada ongkos lagi yang keluar," tegasnya.

Mantan Ketua DPW PAN Jawa Barat ini kembali mengingatkan bahwa saat ini semua lembaga fokus pada penanganan pandemi dan pemuihan ekonomi nasional.

"Namun sebelum pandemi menyerang, Bappenas pernah mengeluarkan statemet soal isu lingkungan, apakah ini dananya dialihkan atau bagaimana?"

Komisi XI DPR, sambung Najib, juga ingin mengetahu setelah adanya kejadian wabah ini, apa saja langkah-langkah Beppenas guna meningkatkan kewaspadaan terhadap bahaya- bahaya lain-lain. "Dengan begitu, kita lebih siap dalam mengantisipasi bahaya lain yang cukup berat," pungkasnya.