Kekhawatiran Jokowi Jabat Presiden 3 Periode Dinilai Sangat Beralasan

law-justice.co - Wacana presiden 3 periode tengah menjadi topik hangat yang diperbincangkan saat ini. Namun, hal itu langsung dibantah oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Meski begitu, kekhawatiran adanya skenario menjadikan Jokowi menjabat presiden tiga periode memiliki dasar yang kuat. KKN dinasti hingga kekuasaan bercorak oligarki yang bercokol saat ini menjadi alasan penguat.

Hal itu disampaikan Direktur Gerakan Perubahan (GarpU) Muslim Arbi untuk menanggapi pernyataan mantan Ketua MPR Amien Rais yang menangkap sinyal politik atau skenario yang mengarah agar Presiden Jokowi bisa terpilih lagi.

Amien Rais curiga Presiden Jokowi akan mendorong adanya sidang istimewa MPR untuk melakukan perubahan terhadap sejumlah pasal dalam UUD 1945, terutama berkaitan dengan memberikan hak bagi presiden agar bisa dipilih tiga kali.

Muslim mengatakan ada enam hal yang membuat kekhawatiran Amien Rais beralasan. Pertama, absolutisme penguasa. Presiden melanggar Prokes dan pelanggaran UU lainnya dibiarkan hanya karena mereka pendukung Presiden.

"Presiden merasa benar sendiri, tidak ada ruang beda pendapat. Yang beda pendapat dimusuhi atau dihabisi," katanya, Selasa (16/3/2021).

Kedua, KKN makin subur. Salah satu pesan reformasi adalah memberantas KKN namun sekarang KKN semakin menjadi-jadi. Nepotisme membuat anak dan menantu jadi pejabat.

"Korupsi semakin subur dan menggila. Angkanya juga fantastis puluhuan triliun digarong. Pemberantasannya memble karena KPK telah diamputasi dengan UU KPK yang baru," imbuh dia.

Ketiga, keterpurukan ekonomi dan kesejahteraan dengan menumpuk hutang yang sudah mencapai Rp6000 triliun lebih. Jumlahnya hampir menyamai 3 kali lipat dari APBN. Untuk bunga hutang saja harus dibayar dengan hutang baru.

"Kekuatan oligarki semakin mencengkram. Inilah yang berada di belakang rencana perpanjang tiga periode jabatan presiden? Negara sekarang ini lebih utamakan kepentingan oligarki dibanding kepentingan bangsa dan negara," tambah Muslim Arbi.

Kemudian, sistem politik menuju sistem partai tunggal. Ruang oposisi dimatikan. Partai-partai akan dirusak jika kritis dan beroposisi. Sebagai contoh, kudeta Partai Demokrat yang terjadi baru-baru ini.

Terakhir, dalam kondisi tertentu, presiden bukan lagi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dalam kasus Moedoko, misalnya, Jokowi tidak berani bertindak untuk memecat Moeldoko dari jabatan Kepala Kantor Staf Presiden meskipun tindakan Moeldoko sangat menampar dan menciderai Jokowi. Sehingga muncul anggapan tindakan Moeldoko atas restu Jokowi.

"Enam alasan ini bisa menjadi penyebab kekuatan oligarki yang ingin kuasaan Jokowi diperpanjang 3 periode? Itu hanya permainan elit, bukan untuk kepentingan rakyat," tutupnya.