Desmond J. Mahesa, Wakil Ketua Komisi III DPR RI

Soal Jabatan Presiden 3 Periode,Wacana Basi atau Sudah Pra Kondisi?

Selasa, 16/03/2021 14:47 WIB
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Desmond J Mahesa (Ist)

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Desmond J Mahesa (Ist)

law-justice.co - Wacana  jabatan Presiden tiga periode kembali mengemuka  setelah mantan politikus senior Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais, membuat pernyataan telah menangkap adanya sinyal politik atau skenario yang mengarah agar Presiden Joko Widodo kembali terpilih hingga periode ketiga.Menurutnya, ada manuver politik yang dilakukan pemerintah saat ini untuk mengamankan semua lembaga negara, mulai dari DPR, MPR, DPD, maupun lembaga negara lainnya.

Kembali mencuatnya wacana Presiden bisa menjabat sampai periode ketiga ini tentu saja menimbulkan banyak tanda tanya. Pada hal bukankah wacana seperti ini telah  muncul pada era sebelumnya ?, Mengapa ada keinginan untuk menambah masa jabatan sampai periode ketiga ? Apakah soal penambahan masa jabatan presiden sampai tiga periode  ini sekadar wacana atau memang sudah direncanakan matang sehingga tinggal eksekusinya saja ?

Wacana Yang Berulang

Sebelum munculnya pernyataan Amien Rais soal jabatan presiden menjadi tiga periode, wacana ini pada akhir tahun 2019 yang lalu sudahsempat menjadi bahan pemberitaan media massa. Saat itu  Wakil Ketua MPR dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani, menyampaikan adanya wacana itu di MPR seiring dengan munculnya gagasan untuk mengamandemen UUD 1945.

Arsul mengatakan selain periode 3x5 tahun, ada pula yang mengusulkan perubahan 1x8 tahun lamnya. "Ya, itu kan baru wacana ya. Ada juga wacana yang lain," kata Arsul, Kamis, 21 November 2019 di Kompleks DPR RI Senayan Jakarta sebagaimana dikutip media.

Menurut Asrul Sani, usulan presiden tiga periode awalnya muncul  dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi NasDem cuma dia tidak menyebut siapa namanya. Kuat dugaan bahwa nama pengusul wacana ini adalah Johnny  Plate yang saat ini menjabat sebagai salah seorang Menteri di Kabinet pemerintah yang sekarang berkuasa.

Bahkan ia menyarankan agar masa jabatan presiden diperpanjang dengan opsi menjadi 3x4 tahun, atau 3x5 tahun lamanya. Ketika dikonfirmasi  Johnny membantah usulan  ini datang dari dirinya. Ia mengatakan usul ini datang dari masyarakat, meski ia tak menyebutkan masyarakat mana yang dimaksudkanya. 

Sebelumnya ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berkuasa, usulan masa jabatan presiden menjadi 3 periode juga disampaikan oleh Ruhut Sitompul yang saat itu menjadi orang dekatya.  Melansir pemberitaan Kompas.com (18/8/2010), Juru Bicara Partai Demokrat saat itu, Ruhut Sitompul, melontarkan usulan agar masa jabatan presiden diperpanjang menjadi lebih dari dua periode atau bisa periode ketiga.

Usulan tersebut kemudian direspons oleh Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, Mahfud MD yang saat itu menjabat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi (MK).Mahfud mengatakan bahwa wacana tersebut merupakan hak siapa saja. Namun, ia mengingatkan bahwa memberikan kekuasaan panjang akan merusak demokrasi di Indonesia.  

Senada dengan Mahfud MD, Amin Rais saat saat itu juga menentang  gagasan  yang menyatakan  presiden bisa menjabat hingga periode ketiga. Mengutip dari Kompas.com (21/8/2010), mantan Ketua MPR Amien Rais pun mengungkapkan bahwa masa jabatan presiden diperpanjang menjadi tiga periode mustahil dilakukan karena akan ditentang rakyat Indonesia.

Wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode, kembali mencuat di  sosial media ketika M Qodari Direktur Eksekutif Indo Barometer berkomentar soal dinamika politik pada 2021.  Dalam pernyataannya, Qodari menuturkan adanya kemungkinan skenario luar biasa berduetnya Joko Widodo dengan Prabowo Subianto di periode selanjutnya

Menurut Qodari, Jokowi memiliki kemungkinan menjabat sebagai presiden dalam tiga periode melalui amandemen UUD 1945. Selanjutnya, skenario kedua yakni Prabowo maju sebagai calon Presiden RI dengan wakilnya berasal dari PDI Perjuangan yang saat ini menjadi partai pendukung penguasa.

“Kemungkinan skenario pertama bisa saja terjadi untuk menciptakan stabilitas politik,” kata Qodari dalam menjawab pertanyaan moderator tentang dinamika politik 2021 dalam webinar Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) yang bertajuk “Indonesia’s Economic and Political Outlook 2021”, Kamis (17/12/2020) seperti dilansir Beritasatu.com.

Dengan demikian kalau Amien Rais saat ini kembali menggoreng isu soal wacana presiden bisa menjabat untuk periode ketiga, tentunya isu ini bukan hal yang baru karena sudah lama masalah ini menjadi bahan pemberitaan media massa.

Mengapa Ingin Terus Berkuasa ?

Ada adagium yang menyatakan bahwa orang yang berkuasa akan cenderung untuk mempertahankan kekuasaannya. Bahkan bukan hanya mempertahankan tapi kalau bisa menambah masa jabatannya. Karena yang namanya orang berkuasa itu memang nikmat rasanya. 

Munculnya usulan perpanjangan masa jabata presiden hingga 3 periode akhirnya dipahami oleh masyarakat luas sebagai upaya untuk melanggengkan kekuasaan pemerintah yang sedang berkuasa.

Bisa dipahami mengapa orang yang sedang berkuasa cenderung mempertahankan kekuasaannya.  Karena melihat dunia dari atas itu sungguh indah penampakannya. Seperti ketika kita sedang berada diatas gunung dan memandang rumah-rumah penduduk di kaki gunung, semuanya tampak kecil seperti miniatur yang bisa dikendalikan dengan mudahnya.

Mungkin inilah cara berfikir mereka yang sedang berada di posisi penguasa. Mereka akan senantiasa menghalalkan segala macam cara agar kesempatan untuk melihat pemandangan indah ini terus bisa dinikmatinya.

Dari atas, rumah-rumah seperti mainan dan orang-orang seperti boneka. Mereka yang ada di atas kemudian menganggap bahwa semua orang selain dirinya adalah boneka yang siap dikendalikannya. Mereka pikir, bahwa ini adalah sebuah keniscayaan dan memang begitulah adanya. Yang diatas mengendalikan yang dibawah sementara yang dibawah sudah selayaknya harus mau dikendalikan oleh yang diatasnya.

Semua orang beramai-ramai untuk bisa duduk dipuncak kekuasaan dan menikmatinya. Semua orang beramai-ramai untuk menjadi pengendali dan tidak ada yang ingin dikendalikan alias menjadi rakyat jelata. Semua orang ingin melihat indahnya pemandangan dipuncak secara langsung agar terpenuhi ambisinya.

Apabila ada orang yang mencoba untuk merebut tempat itu, maka penguasa pasti akan menendangnya sampai jatuh tak berdaya. Sampai tidak sanggup lagi untuk bangkit dan mencoba untuk meraih impiannya.

Ada  falsafah nyeleneh  tentang kuasaan ini dimana dikatakan bahwa bahwa  orang yang : lama duduk (berkuasa) , akan lupa berdiri meninggalkan kursi empuknya.  Realitas ini dapat ditemukan dalam kehidupan politik atau organisasi  termasuk posisi tertinggi sebagai seorang Presiden atau kepala negara.

Fenomena ini pula yang terjadi pada beberapa pemimpin di dunia. Sejumlah tokoh dan negarawan dunia mencengkeramkan kekuasaannya dalam jangka waktu cukup lama. Biasanya  mereka cenderung memimpin secara dictatorial bak seorang raja.

Dalam perubahan  dunia yang semakin demokratis, orang jadi teringat bagaimana syahwat  kekuasaan berlangsung dalam sejarah pemerintahan dunia. Benarlah kata  sebuah adagium bahwa kekuasaan itu adalah ganja. Sekali orang menikmati  kursi kekuasaan itu, biasanya cenderung untuk  terus berlanjut sampai tua. Hal ini  sangat dirasakan dalam proses kudeta kekuasaan di sejumlah Negara. Itulah hakikat watak dasar manusia yang selalu  haus dalam memenuhi syahwat kekuasaannya.

Dalam konsep kekuasaan rakyat (demokrasi),  pembatasan lama berkuasa merupakan pilihan paling ideal sebagai acuan bernegara . Maksudnya agar  kekuasaan pemerintahan itu tidak terperangkap dalam diktatorial atau  fasis maka harus dibatasi periodenya. Kekuasaan yang terlalu lama tentu saja akan berdampak buruk terhadap  peradaban karena cenderung akan diselewengkan oleh penguasa.

Kekuasaan yang ideal hendaklah didapatkan melalui mekanisme  demokrasi yang menempatkan kekuasaan tersebut berada di tangan  rakyat yang menjadi pemilik kekuasaan sebenarnya. Pantaslah adagium demokrasi itu berbunyi : suara rakyat, suara  Tuhan Yang Maha Kuasa. Tata negara dan tata pemerintahan di hampir semua negara  telah membuat aturan main pembatasan kekuasaan negara. Pola yang sama  biasanya berlaku mulai dari posisi kepala negara atau kepala  pemerintahan hingga jajaran di bawahnya seperti gubernur, bupati/  walikota hingga kepala desa.

Namun, sejarah  kekuasaan selalu mengalami deviasi atau penyimpangan-penyimpangan dalam prakteknya.  Betapa pun hebatnya peraturan yang sudah dibuat para wakil rakyat  (legilastif) namun selalu ada celah bagi orang-orang yang cerdik (tricky) untuk menerobosnya. Tentu saja, orang-orang seperti inilah yang memiliki syahwat kekuasaan agar bisa memimpin lebih lama.

Lama berkuasa bermakna  semakin terjamin pula masa depan yang panjang dari aspek ekonomi atau  pemenuhan kebutuhan kebutuhannya. Hal ini sebenarnya sudah ditengarai oleh  adagium-adagium lain, salah satu ungkapan paling populer sebagaimana  dikemukakan Lord Acton: Power tend to corrupt (kekuasaan cenderung  korup).  Itulah sebabnya, ketika seorang penguasa baik di sebuah negara  atau organisasi begitu mengakhiri masa kekuasaannya yang terlalu lama  selalu menyisakan kasus korupsi atau penyimpangan kekuasaan yang  berujung pada memperkaya diri sendiri dan keluarganya.

Oleh karena itulah kekuasaan memang harus dibatasi masa atau periodenya. Kekuasaan  harus ada yang mengawasi agar tak terjebak pada kesewenang-wenangan yang dapat membuat rakyat menderita.  Karena kKekuasaan yang berlebihan dalam waktu lama berpotensi menimbulkan mudharat  yang luar biasa. Jangan sampai kekuasaan menjadi jembatan menuju kehinaan setelah kekuasaan tak lagi ada di tangannya.

Kecenderungan untuk berkuasa selama lamanya ini ternyata juga menjangkiti para pejabat di Indonesia. Oleh karena itulah Undang Undang memberikan rambu rambu sedemikian rupa untuk menghindari  seseorang berkuasa terlalu lama karena bisa sangat buruk dampaknya bagi rakyat Indonesia. 

Pasal 7 UUD 1945 berbunyi "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali". Klausul dalam pasal itu memang punya celah untuk dimanfaatkan oleh penguasa. Berkuasa selama lima tahun dan dapat dipilih kembali tanpa kejelasan sampai berapa kali ia boleh dipilih kembali untuk menduduki kursinya.  Disini tidak ada batasan berapa kali seseorang bisa dipilih kembali untuk yang kesekian kalinya.

Rupanya celah itulah yang dimanfaatkan oleh Sukarno dan Suharto untuk memperpanjang masa jabatannya. Sejarah mencatat, Sukarno pernah  mengangkat dirinya sebagai presiden seumur hidup yaitu ketika ia menjadi penguasa orde lama. Sejarah juga mencatat, Suharto pernah maju hingga terpilih menjadi presiden sebanyak tujuh kali  yaitu ketika ia sebagai penguasa orde baru (Orba).

Berdasarkan dua pengalaman tersebut maka melalui Rapat Paripurna Sidang Umum MPR RI pada 19 Oktober 1999, rancangan rumusan amendemen Pasal 7 disahkan oleh MPR Republik Indonesia . 

Perubahan Pasal 7 secara tersurat menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama lima tahun, sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan saja. Jadi, baik presiden maupun wakil presiden hanya bisa menjabat selama dua periode tidak boleh menjabat di periode berikutnya. Jadi t idak boleh lebih dari dua periode baik  berturut-turut maupun tidak berurutan masa jabatannya.

Karena adanya ketentuan tersebut maka  wacana untuk menduetkan kembali pasangan Jokowi-Jusuf Kalla pada tahun 2019 terhenti di tengah jalan karena TAP MPR melarangnya. Jusuf Kalla otomatis terganjal aturan, sebab sebelelumnya ia sudah menjabat wakil presiden semasa berduet dengan SBY dimana ia pernah menjadi wakilnya.

Hal serupa juga menimpa SBY yang gagal menjadi Capres di 2019 karena terganjal oleh ketentuan yang ada. Jika merujuk pada hasil amendemen Pasal 7, SBY mustahil mencalonkan atau dicalonkan kembali sebagai presiden, sebab beliau sudah menjabat selama dua periode dan tidak diperkenankan untuk periode berikutnya.

Patut diketahui, ada beberapa alasan sehingga presiden dan wakil presiden harus dibatasi periode masa jabatannya. 

Pertama, untuk menghindari potensi presiden akan bertindak otoriter jika terlalu lama berkuasa. Karena kecenderungan ke arah sana sangat terbuka dan itu sudah banyak contohnya 

Kedua, menyebabkan kemacetan regenarasi kepemimpinan nasional karena peluang generasi berikutnya akan tertutup disebabkan generasi tua masih duduk di kursinya . Pengalaman yang terjadi pada masa Orla dan masa Orba cukuplah menjadi pembelajaran kitra bersama sebagai bangsa.

Ketiga, rentan terhadap potensi untuk menyalahgunakan kekuasaannya. Hal ini sudah banyak contonya di mana orang yang terlalu lama berkuasa akan cenderung menyalahgunakan kekuasaannya tanpa ada pihal lain yang berani melawannya.

Keempat, dapat menyebabkan seseorang menjadi dictator selama memegang kekuasaannya. Karena bagi orang yang berkuasa terlalu lama maka lama lama akan menganggap bahwa pekuasaan itu adalah miliknya. Sehingga ia bisa bersikap sewenang wenang alias menjadi otoriter terhadap rakyatnya

Kelima, dapat memantik kultus individu karena kekaguman yang ditunjukkan oleh para pendukungnya.  Kultus individu muncul karena penguasa sudah dianggap sebagai dewa sehingga tidak kelihatan sisi buruknya. Kalaupun ada para pendukugn akan selalu menutup nutupinya selain memuji muji kebijakannya. Meskipun kebijakan itu sebenarnya salah karena menyakiti rakyat pada umumnya.

Sekadar Wacana ?

Menyadari betapa berbahayanya kalau seseorang itu berkuasa terlalu lama, pada akhirnya pasca gerakan reformasi  1998, MPR melakukan sidang pada tanggal 19 Oktober 1999 untuk mengamandemen pasal 7 UUD 1945. 

Dengan adanya amandemen tersebut maka perubahan Pasal 7 UUD 1945 secara tersurat menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama lima tahun, sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan saja

Adanya amandemen dengan sendirinya menutup peluang seseorang untuk berkuasa untuk yang ketiga kalinya. Namun meskipun sudah ada Ketetapan MPR yang menyatakan pembahasan masa jabatan Presiden, dalam perjalanannya masih ada saja orang yang  berusaha mengatik atik ketentuan yang sudah disepakati bersama.

Mereka yang mengusulkan perubahan kembali periodisasi jabatan Presiden menjadi tiga periode sebenarnya merupakan suatu kemunduran karena berarti  bertentangan dengan semangat reformasi yang di pelopori mahasiswa. Mereka yang mengusulkan atau punya pikiran seperti itu biasanya adalah para penjilat kekuasaan yang berharap akan mendapatkan keberuntungan dengan adanya penambahan masa jabatan presiden yang di dukungnya.

Kini ditengah mewabahny a pandemi virus corona, wacana penambahan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode kembali mengemuka seiring dengan munculnya gagasan untuk mengamandemen UUD 1945 dimana salah satu agendanya di curigai untuk mengubah kembali pasal 7 UUD 1945 guna mengakomodasi keingingan presiden bisa menjabat untuk periode ketiganya.

Apakah soal penambahan masa jabatan presiden sampai tiga periode  ini sekadar wacana atau memang sudah direncanakan matang sehingga tinggal eksekusinya saja ?. Menurut penilaian Amien Rais, soal penambahan jabatan presiden menjadi tiga periode  bukan lagi sekadar wacana. 

Mantan politikus senior Partai Amanat Nasional (PAN)  itu mengaku menangkap sinyal politik atau skenario yang mengarah agar Presiden Joko Widodo kembali terpilih untuk periode yang ketiga.Menurutnya, ada manuver politik yang dilakukan pemerintah saat ini untuk mengamankan semua lembaga negara, mulai dari DPR, MPR, DPD, maupun lembaga negara lainnya.

Manuver tersebut kata Amien, salah satunya terlihat dari keinginan pemerintah menghapus prinsip-prinsip dasar negara yang terkandung dalam Pancasila. Keinginan pemerintah itu bisa saja menjadi nyata karena  didukung oleh kekuatan politik dan keuangan yang demikian besarnya.

"Yang lebih penting lagi yang paling berbahaya adalah ada usaha yang betul-betul luar biasa, skenario, dan backup politik serta keuangannya itu," kata dia Sabtu (13/3) malam. lewat akun YouTube pribadinya,

Amien menilai kecurigaannya itu saat ini sedikit demi sedikit mulai jelas terlihat lewat sejumlah manuver politik yang dimainkan oleh penguasaLewat manuver politik itu, pemerintah kata dia akan mengambil langkah pertama dengan meminta MPR menggelar sidang istimewa. Sidang tersebut akan menawarkan presiden dapat kembali terpilih pada periode ketiga.

"Sekarang ada semcam publik opini yang mula-mula samar-samar, tapi sekarang makin jelas ke arah mana. Rezim Jokowi ini ke arah mana. Nah, kalau ini betul-betul keinginan mereka, maka saya kira kita bisa segera mengatakan ya innalillahi wa inna ilaihi rojiun," imbuhnya.

Pendiri Partai Ummat sekaligus anggota Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) Enam Laskar itu berkata, skenario tersebut mestinya tak boleh terjadi. Sebab menurut dia, kekuatan rezim yang tak bisa dikritik akan menghancurkan demokrasi yang mengarah pada kehancuran negara. Oleh sebab itu, Amien turut mempertanyakan sikap semua lembaga negara, baik DPR, MPR, maupun lembaga negara lain terkait kemungkinan Presiden kembali terpilih di periode ketiga.

Bahwa usulan masa jabatan presiden menjadi tiga periode bukan sekadar wacana juga disampaikan oleh Pakar hukum tata negara Zainal Arifin Mochtar  dari Universitas Gajah Mada. Ia mencurigai MPR yang belakangan rajin membicarakan amandemen UUD 1945 bisa menjadi pintu masuk untuk mengamandemen ketentuan yang terkait jabatan presiden menjadi lebih lama.

Apalagi, kemudian belakangan terjadi upaya pengambilalihan Partai Demokrat dari kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) oleh KSP Moeldoko yang notabene orang istana. Ia khawatir pengambil alihan Demokrat untuk memuluskan amandemen UUD 1945. "Karena dengan pengambil lihan penuh itu, dia menguasai seluruh kekuatan partai," kata Zainal dalam disukusi yang digelar political dan public policy studies (P3S) bertema `Presiden Tiga Periode Konstitusional atau Inkonstitusional?` Kamis (11/3/2021).

Meskipun ada yang yakin soal usulan jabatan presiden tiga periode bukan sekadar wacana, namun ada pula yang berpendapat bahwa sebenarnya soal jabatan presiden tiga periode itu hanya sekadar gagasan yang bersifat  wacana belaka. Usulan jabatan presiden tiga periode sengaja digoreng hanya untuk membuat gaduh suasana.

Para elite politik yang gagal menemukan gagasan cerdas untuk berpikir dan berbuat maksimal untuk kemajuan bangsa dan negara akhirnya membuat pernyataan yang menyedot energi anak anak bangsa. Bisa juga isu itu sengaja di gulirkan sebagai sarana untuk memprovokasi  dan menyulut kemarahan masyarkat Indonesia.

Gagasan untuk memunculkan masa jabatan Presiden tiga periode bisa juga dijadikan sarana untuk memancing pandangan tokoh tokoh potensial yang berminat untuk menjadi calon pemimpin bangsa di tahun 2024 nantinya. Kira kira bagaimana reaksi mereka dengan adanya wacana jabatan presiden tiga periode yang bisa menjadi batu sandungan baginya untuk menjadi orang nomor satu di Indonesia.

Mungkin Presiden Jokowi sendiri menyadari betul suasana yang berkembang dimasyarakat terkait dengan soal usulan tiga periode jabatan presiden  Indonesia. Karena itu ketika ditanyakan masalah ini kepadanya, ia menanggapi dengan datar datar saja.

Saat berbincang dengan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/12/2019) lalu, Presiden Jokowi tertawa kecil ketika ditanya apakah dirinya berkeinginan untuk memimpin Indonesia sampai periode ketiga.

Jokowi lalu menegaskan bahwa dirinya adalah produk pemilihan langsung berdasarkan UUD 1945 pasca-reformasi yang digulirkan mahasiswa. "Sejak awal, sudah saya sampaikan, bahwa saya ini produk dari pemilihan langsung. Sehingga, saat itu waktu ada keinginan untuk amendemen, apa jawaban saya, apakah bisa yang namanya amendemen itu hanya dibatasi untuk urusan haluan negara, apakah tidak melebar ke mana-mana," katanya.

Jokowi mengaku sejak awal dirinya memiliki kekhawatiran bahwa wacana amendemen UUD 1945 yang berlangsung di MPR akan melebar kemana mana. “Kekhawatiran itu kini menjadi kenyataan karena isunya sudah ada yang lari ke presiden dipilih oleh MPR, ada yang lari presiden tiga periode, ada yang lari presiden satu kali tapi delapan tahun dan sebagainya. Kan ke mana-mana seperti yang saya sampaikan," ujarnya. 

Jokowi justru menaruh curiga kepada pihak yang mengusulkan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Sebab, menurut Jokowi, usulan ini bakal merugikan dirinya. "Ada yang ngomong presiden dipilih 3 periode itu, ada 3 (motif) menurut saya. Satu ingin menampar muka saya, yang kedua ingin cari muka padahal saya sudah punya muka, yang ketiga ingin menjerumuskan saya. Itu saja," tambahnya. 

Pernyataan dari Presiden Jokowi ini tentu sangat menggembirakan kita semua karena membuat adem suasana. Namun optimisme ini kembali menuai tanda tanya ketika terjadi peristiwa dimana Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengkudeta Partai Demokrat lewat Konggres Luar Biasa di Deli Serdang Sumatera Utara. Segera setelah itu isu perpanjangan periode jabatan presiden kembali mengemuka.

Gerakan Moeldoko yang dianggap tak mungkin terjadi tanpa restu istana dinilai menjadi bagian strategi politik untuk mencapai tujuan: tiga periode masa jabatan presiden yang sekarang berkuasa. Meskipun Presiden Jokowi pernah menyatakan tidak ingin menjabat untuk ketiga kalinya, tetapi dengan adanya peristiwa kudeta partai demorat tersebut, spekulasi soal amendemen UUD 1945 kembali mengemuka. 

Sampai disini publik masih menanti perkembangan selanjutnya. Apakah omongan dari Jokowi  sebagai Presiden Indonesia dapat dipercaya atau kembali ingkar janji seperti yang pernah dilakukan sebelumnya. Karena dulu waktu mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta beliau pernah berjanji tidak akan mencalonkan diri menjadi Presiden Indonesia tapi kenyatannya berbeda.  Hal yang sama juga dilakukan oleh KSP Moeldoko yang sebelumnya menyatakan tidak mempunyai  hubungan dengan terjadinya kudeta di partai demokrat tapi belakangan kenyataan berbeda.

Memang yang namanya lidah tidak bertulang, bisa berubah kapan saja tergantung keinginan pemiliknya. Hari ini berkata tidak namun besok berkata iya sangat mungkin terjadinya. Karena dalam politik itu yang abadi adalah kepentingan bukan yang lainnya. Kalau memang ada kesempatan untuk menjabat untuk periode ketiga bisa saja seseorang mengabaikan komitmen yang telah dibuat sebelumnya. Hal itu sebenarnya manusiawi dan wajar wajar saja tergantung kapasitas moral daripada orang yang melakoninya.

Kalau sudah begini kondisinya apakah  soal penambahan masa jabatan presiden sampai tiga periode  ini sekadar wacana belaka atau sebenarnya sudah direncanakan matang oleh mereka yang punya kuasa sehingga tinggal menunggu momen yang bagus untuk mengeksekusinya ?

(Editor\Warta Wartawati)

Share:




Berita Terkait

Komentar