Haris Rusli Ngaku Bakal Mundur Jika Jadi Mahfud Md, Begini Alasannya

Selasa, 16/03/2021 08:55 WIB
Haris Rusly Moti (lamanberita)

Haris Rusly Moti (lamanberita)

law-justice.co - Aktivis Petisi 28, Haris Rusly Moti kembali melontarkan pernyataan menohok kepada Pemerintahan Presiden Joko Widodo, khususnya kepada Menko Polhukam, Mahfud MD.

Lewat akun twitter pribadinya, sambil menandai Menko Mahfud, dia mengaku bakal segera berkemas dan mengepak barang untuk mundur dari jabatan Menko Polhukam.

Hal ini lantarang pernyataan Mahfud dalam sebuah berita yang mengatakan bahwa alasan Pemerintah gelar Pilkada 2020 lalu ialah karena tidak ingin ada kepala daerah yang dijabat oleh pelaksana tugas (plt).

"Sobat, jika saya jadi @mohmahfudmd pasti sudah berkemas & ngepak barang, mundur dari jabatan Menkopolhukam. Mau ditaruh di mana muka kita jika Pilkada 2022 tetap diundur 2024?. Pilkada 2020 Tetap Digelar, Mahfud: Pemerintah Tak Ingin Ada Kepala Daerah Plt", kicaunya di twitter.

Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut, pemerintah tidak ingin ada pimpinan daerah yang hanya berstatus pelaksana tugas (plt).

Hal itu juga yang melatarbelakangi pemerintah dan DPR sepakat supaya Pilkada 2020 tetap digelar pada 9 Desember lalu.

"Pemerintah tidak menginginkan terjadinya kepemimpinan di daerah yang dilakukan oleh hanya plt di sebanyak sampai 270 daerah dalam waktu bersamaan," ujar Mahfud dalam rapat koordinasi persiapan Pilkada 2020 melalui virtual, Selasa (22/9/2020).

Selain itu kata dia, dia mengaku heran dengan sikap pemerintah yang keukeuh menolak revisi UU Pilkada.

Sikap ini, katanya, berbanding terbalik dengan di tahun 2020 lalu yang memaksakan pilkada serentak tetap digelar padahal pandemi sedang tinggi.

Dia pun menduga, pemaksaan Pilkada 2020 lalu karena ada motif pribadi dalam pilkada

“Sobat, giliran anak dan mantu jadi walikota, pilkada serentak dipaksakan dilaksanakan 2020, walaupun memicu kluster baru Covid. Ketika Covid mulai redup, tapi demi hasrat berkuasa, Pilkada serentak 2022 ditunda 2024,” jelasnya di cuitan lain.

Haris Rusly Moti mengaku sulit membayangkan kondisi yang terjadi di 2024 mendatang. Pasalnya akan ada ratusan kepala daerah yang sebatas pelaksana tugas.

Bahkan 6 provinsi terbesar di Indonesia dipimpin pelaksana tugas yang pemilihannya sesuai keinginan pemerintah.

“Bayangkan 270 kepala daerah termasuk DKI Jakarta, Banten, Jabar, Jateng, Jatim dan Bali di-Plt-kan dikantongi Pak Lurah. Norak Abis!’ tutupnya.

(Annisa\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar