Analisis Hukum Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024

Senin, 15/03/2021 09:32 WIB
Logo Pemilu Serentak 2024 (Antara)

Logo Pemilu Serentak 2024 (Antara)

law-justice.co - Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat telah menyepakati 33 Rancangan Undang-undang (RUU) masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2021.  Satu diantara RUU yang menjadi prioritas adalah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diusulkan oleh DPR.

Namun, dinamika yang berkembang kemudian muncul arus deras keinginan untuk tidak merevisi Undang Undang Pemilu di 2021. Padahal sebelumnya soal masuknya revisi UU Pemilu ini sudah mendapatkan dukungan mayoritas partai di Parlemen.

Tetapi dinamika politik kemudian berubah dimana dukungan untuk mengeluarkan UU Pemilu di Prolegnas 2021 makin kuat di duga karena partai partai itu sudah bisa “dijinakkan” oleh penguasa sehingga akhirnya mengikuti kemauannya.

Pengambilan keputusan untuk mengeluarkan UU Pemilu dari Prolegnas 2021 diambil  saat rapat kerja Baleg DPR RI bersama Menkum HAM Yasonna Laoly di gedung DPR/MPR, Selasa (9/3/2021). Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas dan dihadiri oleh Yasonna Laoly ini memutuskan RUU Pemilu dikeluarkan dari daftar Prolegnas 2021.

Berdasarkan pandangan fraksi, Supratman mengatakan hanya PKS yang menolak RUU Pemilu dikeluarkan dari daftar Prolegnas 2021. Sementara fraksi lainnya sepakat agar RUU Pemilu dikeluarkan."Dengan demikian, selesailah pandangan minifraksi dan saya rasa tidak perlu kita ambil pengambilan keputusan karena sudah mewakili, saya yakin apa pun yang menjadi kita setuju atau tidak, nanti akan ini kan baru tahap perencanaan," kata Supratman.

Kiranya ada kompensasi yang mereka terima sehingga partai partai itu bersedia untuk merubah haluannya dari yang semula pro revisi berbalik arah menjadi  tidak ingin merevisi UU Pemilu.Dari yang semula menghendaki  UU Pemilu masuk Prolegnas 2021 kemudian berubah mengeluarkanya. Di ujung perjalanan hanya partai PKS yang masih konsisten dengan keinginannya semula.

Pada akhirnya RUU Pemilihan Umum yang sebelumnya masuk dalam daftar Prolegnas prioritas 2021 benar benar dicoret dari daftar RUU prioritas. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyatakan, pemerintah sepakat dengan Komisi II DPR yang mengeluarkan RUU Pemilu dari daftar Prolegnas prioritas 2021.

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar Zulfikar Arse Sadikin mengatakan, salah satu alasan ditariknya Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 adalah karena pemerintah tidak menyetujui pembahasan RUU tersebut. Menurut dia, hal tersebut menjadi alasan utama Komisi II pada akhirnya mengusulkan agar RUU Pemilu ditarik dari Prolegnas Prioritas 2021. 

Ia menilai, apabila sejak awal pemerintah tidak menyetujui revisi UU Pemilu, pembahasan di DPR juga tidak akan berjalan.  Zulfikar berpandangan, keputusan pemerintah yang tidak ingin merevisi UU Pemilu itu juga sudah diwakili oleh beberapa pejabat negara saat menyampaikan pernyataannya  kepada publik. 

Dengan tidak dimasukkan UU Pemilu di Prolegnas 2021  maka dengan sendirinya dasar hukum pelaksanaan pemilu nantinya mengacu pada  Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 dan  UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada dimana dalam Undang  Undang ini diamanatkan bahwa pemilu dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang.

Konsekuensi logis  apabila pemilu dan Pilkada serentak terjadi pada tahun 2024, maka secara otomatis daerah-daerah yang masa jabatan pemimpinnya habis pada tahun 2022 dan 2023 akan diisi oleh pelaksana tugas (Plt). Di sini peluang pemerintah yang sedang berkuasa  sangat besar peranannya. Karena ia bisa menentukan “orang orangnya” untuk menduduki jabatan jabatan yang kosong tersebut sambil menunggu pelaksanaan pemilu serentak 2024 tiba.

Seperti dikutip dari CNN Indonesia, pada tahun 2022 akan ada 101 kepala daerah yang akan habis masa jabatannya, termasuk DKI Jakarta. Sedangkan pada tahun 2023 lebih banyak lagi yaitu ada 171 daerah yang berakhir masa jabatannya.

Bila dijumlahkan maka sebanyak 272 daerah yang bisa di isi pejabat barunya oleh pemerintah yang sedang berkuasa. Sampai sampai ada yang pernah menyebut presiden saat ini adalah presiden  yang sangat berkuasa karena bisa menentukan PLT di 272 daerah di Indonesia.

Bila ke-272 daerah ini diisi oleh pelaksana tugas berdasarkan keinginan penguasa, maka sudah hampir dipastikan daerah-daerah tersebut akan memiliki peluang besar untuk  mampu memenangkan siapapun calon yang diusung  penguasa nantinya.

Karena bagaimanapun sangat besar peranan kepala daerah dalam menyokong kepentingan politik pusat yang didukungnya. Bukankah banyak kepala daerah yang selama ini ditugaskan khusus oleh partainya untuk menggiring massanya pada orang-orang yang menjadi pilihannya ?.

Jangan Sampai Terulang

Pemilu serentak  pernah dilaksanakan pada tahun 2019 yang lalu  di mana pemilihan presiden,  pemilihan Anggota DPR RI,  pemilihan Anggota DPD RI pemilihan  anggota DPRD Provinsi dan  Kabupaten/Kota dilaksanakan secara  bersamaan. 

Pada Pemilu Serentak 2019,  permasalahan yang ada di antaranya  adalah aspek kualitas dan beban kerja  penyelenggara pemilu khususnya  yang bertugas sebagai pelaksana  di lapangan. 

Pertama, dari aspek  kualitas Kelompok Penyelenggara  Pemungutan Suara (KPPS), yang terjadi adalah adanya keterbatasan  penyelenggaraan Bimbingan Teknis  (Bimtek) dari KPU kepada anggota  KPPS, sehingga menyebabkan kualitas  Anggota KPPS tidak semuanya  optimal. 

Penyelenggaraan Pemilu  Serentak tentunya membutuhkan  jumlah Anggota KPPS yang sangat  besar, di sisi lain, hal itu sulit  diimbangi dengan kapasitas waktu  dan tenaga pihak KPU dalam  memberikan Bimtek bagi mereka.  

Kedua, Masalah  beban kerja KPPS juga menjadi hal  yang mengemuka. Tercatat pada Pemilu  Serentak 2019, jumlah Anggota KPPS  yang meninggal dunia ada 894 jiwa dan  yang jatuh sakit 5175 orang (nasional. kompas.com, 22 Januari 2020). Ini  ditengarai karena teknis pemungutan  dan penghitungan suara terlalu  panjang dan melelahkan (Republika,  11 Januari 2021). 

Belajar pada pelaksanaan pemilu serentak 2019 pula kiranya soal waktu perencanaan menjadi hal yang cukup krusial sebab UU Pemilu terbit sehari sebelum tahapan pemilu dimulai.

Berkaca pada pengalaman me-manage Pemilu 2019, salah satu keterbatasan yang dihadapi adalah minimnya waktu merencanakan tahapan, program, dan jadwal secara detail dan matang. UU Nomor 7 Tahun 2017 diundangkan tanggal 16 Agustus 2017, sedangkan tahapan Pemilu 2019 harus dimulai tanggal 17 Agustus 2017 atau selisih hanya satu hari. 

Tentu saja kejadian kejadian yang tidak mengenakkan pada penyelenggaraan pemilu serentak 2019 seyogyanya tidak terulang lagi di pemilu serentak 2024 nanti. Dalam kaitan ini  Komisioner KPU, Viryan Aziz,menyebut ada  4 tantangan dalam Pemilu Serentak 2024. Menurutnya, tantangan itu harus menjadi perhatian sejak dini.

Pertama,  untuk meminimalkan petugas pemilu wafat dapat dilihat pada dua aspek, kondisi petugas dan beban tugas yang berat. Petugas pemilu wafat tidak hanya terjadi pada mereka yang berusia tua, namun juga terjadi pada petugas usia sekitar 20-30 tahun. Membatasi usia penyelenggara badan ad hoc baru menyelesaikan satu aspek, namun penting dicari alternatif menyelesaikan aspek beban kerja yang berat

Kedua, perlunya penggunaan teknologi informasi dalam pemilu. Dalam hal ini KPUsudah mengembangkan tujuh sistem informasi tahapan, yaitu Sidalih, Sidapil, Sipol, Silon, Sidakam, Silog, dan Situng. Namun dasar hukum untuk seluruh sistem informasi tersebut belum ada di UU, sementara ini hanya Sidalih.

Seiring dengan kebutuhan teknologi informasi untuk pemilu semakin tinggi dan menjadi bagian proses dan hasil resmi, diperlukan formulasi tahapan pemilu dalam penyiapan dan penggunaan teknologi informasi. Kebutuhan menggunakan sistem informasi untuk rekapitulasi hasil pemilu secara cepat, diperlukan kesiapan yang membutuhkan waktu cukup.

Pembuatan dan penggunaan teknologi informasi pemilu sudah saatnya dimasukkan dalam tahapan pemilu. Hampir semua tahapan pemilu menggunakan teknologi informasi dalam bentuk sistem informasi. Level keberadaan sistem informasi semakin signifikan, sejumlah sistem informasi sudah saatnya digunakan sebagai `hasil-resmi`.

Ketiga, penyediaan anggaran khususnya untuk pemilihan serentak 2024 yang dilaksanakan pada tahun yang sama setelah pemilu nasional. Dimungkinkan tidak semua daerah dapat menyiapkan sesuai waktu dan kebutuhan. Pemilihan serentak sebelumnya selalu ada sejumlah daerah yang terkendala penyediaan anggaran pemilihan.

Salah satu alternatif yang dapat dilakukan dengan kebijakan menyiapkan sejak dini secara bertahap sejak tahun 2022-2024. Kebijakan ini pada sejumlah daerah telah dilakukan sejak tahun 2008

Keempat, penyusunan regulasi teknis. Adam Przeworski (1991) dalam Ramlan Surbakti (2019) merumuskan demokrasi secara minimalis sebagai sistem pelembagaan ketidakpastian atau rezim yang dari segi ketentuan predictable tetapi dari segi hasil pemilihan tidak. Membuat ketentuan pemilu predictable perlu dibarengi dengan waktu pembuatannya. Idealnya ketentuan tersebut dibuat sebelum tahapan pelaksanaan dilakukan atau di masa tahapan persiapan

Analisa Hukum Pemilu Serentak 2024

Pemilu merupakan program pembangunan politik yang kolosal sekaligus fundamen bagi keberlangsungan suatu negeri demokrasi. Karenanya, pemilu sedapat mungkin direncanakan dengan matang, meskipun sudah berulang kali pemilu  dilaksanakan setiap lima tahun sekali. 

Saat ini dengan  tidak dimasukkan UU Pemilu di Prolegnas 2021  maka dengan sendirinya dasar hukum pelaksanaan pemilu nantinya mengacu pada  Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 dan  UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada dimana dalam Undang  Undang ini diamanatkan bahwa pemilu dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang.

Berbicara mengenai pemilu serentak 2024 muncul wacana pemisahaan penyelenggaraan pileg dan pilpres.  Wacana ini muncul setela perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengajukan uji materi terhadap UU Pemilu dan dua perubahan UU Pilkada, yaitu UU No. 8/2015 dan UU No. 10/2016. 

Perludem mengusulkan pemilu serentak tingkat nasional diikuti oleh presiden/wakil presiden, DPR RI, dan DPD RI, sementara untuk pemilu serentak daerah diikuti kepala daerah dan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Usulan pemisahan muncul berdasarkan pertimbangan kendala di lapangan yang sangat kompleks ketika keduanya disatukan.

Ketika pileg dan pilpres disatukan, pelaksanaannya hingga dini hari atau melewati tanggal 17 April sehingga membuat penyelenggara pemilu kelelahan.Selain itu, "gaung" pileg kalah dengan pilpres sehingga kampanye yang dilakukan para caleg tidak maksimal.

Atas adanya uji materi yang diajukan ole Perludem tersebut, Mahkamah Konstitusi  dalam putusannya menolak permohonan untuk seluruhnya karena dianggap permohonan tersebut tidak beralasan  hukum. Akan tetapi Mahkamah Konstitusi memberikan pilihan terkait model-model  keserentakan pemilu yang dapat dipilih dan dinilai konstitusional berdasarkan UUD 1945 yang diantaranya:

  1. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil  Presiden, dan anggota DPRD; 
  2. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil  Presiden, Gubernur, dan Bupati/WaliKota; 
  3. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil  Presiden, anggota DPRD, Gubernur, dan Bupati/WaliKota; 
  4. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan  Pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi,  anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/WaliKota; 
  5. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan  Pemilihan umum serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan  memilih gubernur; dan kemudian beberapa waktu setelahnya dilaksanakan  pemilihan umum serentak Kabupaten/Kota untuk memilih anggota DPRD  Kabupaten/Kota dan memilih Bupati dan WaliKota; 
  6. Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan  umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden;

Dengan terbitnya putusan MK diatas, maka seyogyanya hal itu menjadi landasan untuk membuat desain pelaksanaan pemilu serentak di 2024 nanti. Yaitu  model keserentakan pemilu yang ideal dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang  berdasarkan pilihan model dalam Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019.

Berdasarkan hal tersebut maka model keserentakan  pemilu yang paling ideal  menurut penilaian Mushaddiq Amir dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia adalah Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih  anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya  dilaksanakan Pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi,  anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/WaliKota. 

Alasannya model  keserentakan pemilu tersebut dapat menjadi solusi terhadap kekurangan dan  permasalahan yang dialami pada pemilu serentak tahun 2019 khususnya pada partisipasi  pemilih, kinerja penyelenggara pemilu, serta penguatan sistem presidensial dan  penguatan sistem pemerintahan daerah.

Kiranya alasan tersebut cukup masuk akal jika kita mengacu pada pengalaman pelaksanaan pemilu serentak 2019 yang telah memakan banyak korban jiwa dan kecenderungan terjadinya pelanggaran pelanggaran karena persiapan yang kurang optimal.

Oleh karena itu dengan adanya penyelenggaraan pemilu serentak nasional dan lokal diharapkan dapat meningkatkan kualitas demokrasi kita. Dari sisi partisipasi pemilih misalnya, model  pemisahan pemilu serentak seperti ini diharapkan mampu untuk  menyeimbangakan partisipasi pemilih pada pemilihan presiden dan anggota DPR dan  DPD.

Dimana pada pemilu 2019 sebelumnya, meskipun persentase pemilih sudah  meningkat pada pemilu-pemilu sebelumnya, akan tetapi belum dicapainya keseimbagan  antara perolehan suaran dalam pemilihan presiden dan anggota legislatif. Terlalu  banyaknya calon yang harus dipilih, sehingga banyak masyarakat asal pilih maupun  golput dalam pemilihan legislatif. 

Pemilih sulit untuk memberikan rasionalitas dalam  memberikan suara akibat terlalu banyaknya pilihan atau surat suara. Perhitungan suara  yang tidak sah pun meningkat dari 10 % pada pemilu legisltatif 2014, kemudian  mengalami kenaikan pada pemilihan umum legislatif 2019 menjadi 11%.

Model pemilu  serentak diatas, diharapkam mampu untuk mewujudkan kenyamanan pemiih dalam  memberikan suara serta menjaga rasionalitas pemilih demi menghasilkan calon terpilih  yang berkualitas.

Dari sisi penyelenggara pemilu, adanya jeda dan pemisahan pada pemilu nasional  untuk memilih Presiden/ Wakil Presiden, dan anggota DPR dan DPRD, kemudian  dilanjutakan dengan pemilihan anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota,  pemilihan Gubernur, dan Bupati/WaliKota.

Dengan mekanisme seperti ini memberikan  kesempatan untuk penyelenggara pemilu untuk bekerja dengan maksimal karena beban  kerja yang tidak terlalu berat dengan tetap mengadopsi model pemilu serentak. 

Pertimbangan model ini dirasa mampu untuk menekan permasalahan-permasalahan  yang terjadi pada pemilu serentak 2019 khususnya banyak korban jiwa oleh petugas  pemilu akibat beban tugas yang terlalu berat. Dari sisi penguatan sistem pemerintahan presidensil, model pemilu ini tetap  dapat menjadi pilihan.

Pemilu 2019 menunjukkan bahwa model pemilu serentak untuk  memilih Presiden dan DPR terbukti menghasilkan pemerintahan yang kongruen, di mana  calon presiden dan wakil presiden mendapat sebagian besar dukungan DPR dari koalisi

Pemerintahan yang kongruen ini yang menjadi modal utama untuk mewujudkan sistem  presidensial yang efektif. Dari sisi penguatan sistem pemerintahan daerah, berdasarkan analisa dari pemilu  tahun 2019, dipisahkannya pemilihan anggota DPRD dengan pemilihan kepala daerah  provinsi dan Kabupaten/Kota menjadi salah satu penyebab lemahnya pemerintahan  daerah dalam memperhatikan tuntutan publik atas isu-isu daerah. 

Hubungan antara  calon kepala daerah dengan anggota DPRD seringkali mendapati jalan buntu dalam setiap  kebijakan yang diajukan oleh kepala daerah yang ditolak DPRD. Pemicunya adalah  perbedaan terhadap latar politik antara kepala daerah dan DPRD. 

Dengan model pemilu  ini diharapkan nantinya DPRD dan kepala daerah provinsi dan Kabupaten/Kota mampu menjalankan fungsinya secara optimal di pemerintahan daerah dalam menjalankan otonomi  daerah. 

Masalahnya sekarang adalah untuk melaksanakan Pilkada saja, khususnya di kota besar seperti DKI Jakarta sudah begitu kompleks realitanya, lantas bagaimana lagi jika digabung waktunya bersamaan dengan Pilpres dan Pileg. Masih lekat dalam ingatan saat Pilpres 2019 saja begitu banyak masalah terjadi dan negara tak berdaya mengatasinya.

Tentu yang paling dirugikan dari situasi seperti ini adalah para pemilik suara sah dan warga yang tidak bisa bersuara karena aspirasinya tidak didengar penguasa dan para wakil rakyat.

(Ali Mustofa\Warta Wartawati)

Share:



Berita Terkait

Komentar