Antisipasi Kekerasan Aparat, Polri Tindaklanjuti Usul CCTV Komnas HAM

law-justice.co - Kepolisian Indonesia (Polri) memastikan bakal menindaklanjuti lebih lanjut terkait tak tersedianya kamera video pengawas (CCTV) di kantor kepolisian tingkat sektor dan resor.

Diketahui, Komnas HAM mengungkapkan hal tersebut usai mendalami keterangan dari Kapolda Kalimantan Timur (Kaltim) Irjen Pol Herry Rudolf Nahak terkait kasus tewasnya Herman, tersangka kasus pencurian yang diduga dianiaya saat interogasi polisi.

"Ini kan untuk keterbukaan semuanya. Polri terbuka terhadap masukan-masukan dari berbagai pihak tentunya kinerja Polri bisa dipertanggungjawabkan. Itu masukan yang bagus dan Polri hargai itu," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (10/3).

Dia menjelaskan, Polri juga bakal meningkatkan pengawasan di ruang-ruang pemeriksaan. Hal tersebut, kata dia, merupakan salah satu bentuk agar tugas kepolisian dapat dipertanggungjawabkan.

"Ke depan ada masukan-masukan di ruang pemeriksaan dibuatkan CCTV. Itu menjadi masukan berharga bagi Polri," jelas dia.

Sebelumnya, Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam meminta agar setiap ruang pemeriksaan di kantor kepolisian dipasangkan CCTV. Hal itu, kata dia, bisa mencegah terjadi potensi kekerasan selama proses penyidikan.

Anam melihat, pemasangan CCTV di kantor-kantor kepolisian belum menyeluruh. Berdasarkan keterangan dari Herry Rudolf Nahak Kapolda Kalimantan Timur, Anam menyebut masih ada beberapa ruang pemeriksaan yang belum dipasang CCTV.

"Di level Polda, Mabes ada, tapi kalau di level Polres ada yang ada, ada yang enggak ada. Ini fenomena kuno," kata dia kemarin.

Terkait itu, Anam menyebut Komnas Ham sudah mengusulkan kepada Kapolri untuk membuat anggaran prioritas untuk pemasangan CCTV.