Jadi Saksi, Ahli Hukum Pidana Sebut Penetapan Tersangka HRS Tidak Sah

law-justice.co - Tim Kuasa Hukum mantan Imam Besar Front Pembela Islam, Habib Rizieq Shihab (HRS) menghadirkan ahli hukum pidana dalam sidang lanjutan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jaksel, Rabu (10/3).

Sidang praperadilan itu terkait penahanan dan penangkapan Habib Rizieq dalam kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat.

Ahli yang dihadirkan itu ialah ahli hukum pidana dari Universitas Islam As-Syafiiyah, Abdul Chair Ramadhan.

Abdul yang memberikan keterangan lewat Zoom menyebut, penetapan tersangka Habib Rizieq tidak sah sepanjang belum adanya pemeriksaan terlebih dahulu.

"Tidak sah apabila telah dilakukan pengumpulan dua alat bukti tetapi belum dilakukan pemeriksaan," ungkapnya dalam persidangan.

Abdul mengatakan dalam beberapa kasus penetapan tersangka yang tidak didahului dengan pemeriksaan pendahuluan sebagai saksi bisa dibatalkan.

Sebab, lanjut dia, adanya pemeriksaan terlebih dahulu sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

"Karena ada beberapa putusan yang menyatakan bahwa penetapan tersangka tanpa dilakukan pemeriksaan itu dibatalkan oleh praperadilan," ujar Abdul.

Prinsipnya, kata dia, sifat putusan MK harus dilakukan pemeriksaan awal terhadap calon tersangka.

"Pada prinsipnya sifat putusan MK itu harus dilakukan pemeriksaan terlebih dulu pada calon tersangka," katanya.

Abdul menegaskan, untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka diperlukan dua bukti.

Namun, menurutnya, hal itu pun juga disertai dengan pemeriksaan.

"Memang dua alat bukti tetapi harus disertai pemeriksaan pendahuluan," ujarnya.

Adapun, perihal pemeriksaan sebagai saksi, kata dia, dilakukan melalui tahapan memberikan surat pemanggilan.

Namun, apabila surat pemanggilan pertama tidak dihadirkan, maka dibuatkan surat pemanggilan kedua.

"Jika tidak memenuhi panggilan (pertama), dilayangkan panggilan kedua (apabila tidak hadir), melakukan penjemputan," pungkasnya.