Industri Film Indonesia Limbung, Jokowi Bakal Beri Keringanan Pajak

law-justice.co - Presiden Joko Widodo menerima dan menyambut baik permintaan para pelaku industri film untuk menyelamatkan industri film dari hulu sampai hilir yang terkena dampak yang akibat pandemi Covid-19. Badai Covid-19 membuat industri film tanah air tumbang jika tidak segera mendapatkan pertolongan.

Para pelaku industri film yang terdiri dari produser film, sutradara, aktor, pemilik bioskop, dan pengurus asosiasi serta Badan Perfilman Indonesia mengajukan 5 permintaan ke pemerintah. Di antaranya, stimulus untuk distribusi film lewat dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan mekanisme yang transparan, kampanye ‘Kembali Menonton di Bioskop’ berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Satgas Covid-19 untuk menghilangkan stigma negatif menonton bioskop di kala pandemi.

Kemudian, keringanan pajak hiburan atas bisnis film Indonesia, langkah cepat, nyata, dan tegas memberantas pembajakan film, dan percepatan vaksinasi bagi para pekerja industri film.

Presiden Joko Widodo meminta langkah konkret pemetaan stimulus dan rancangan penyebarannya yang dapat dipertanggungjawabkan. Presiden menyatakan akan segera berkoordinasi dengan kementerian-kementerian terkait untuk menyusun paket stimulus seraya terus berkomunikasi dengan pelaku industri seiring dengan usaha penanggulangan Covid-19, vaksinasi, dan pemulihan ekonomi nasional.

Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno yang juga hadir pada kesempatan tersebut mengatakan, pihaknya akan melakukan sertifikasi CHSE (singkatan dari Cleanliness (kebersihan), Health (kesehatan), Safety (keselamatan) and Environmental sustainability (pelestarian lingkungan) (CHSE) untuk bioskop. Seperti yang dilakukan di sektor pariwisata lainnya demi meyakinkan penonton.

Pemerintah Pusat juga akan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk mulai melakukan pembukaan bioskop-bioskop di area kuning yang belum dibuka.

Untuk menangani pembajakan, Presiden Joko Widodo akan segera membuat satuan kerja yang merupakan gabungan antara Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Untuk vaksinasi, Menteri Sandiaga Uno menambahkan, sedang dilakukan pendataan hingga 14 Maret 2021 berkoordinasi dengan Badan Perfilman Indonesia (BPI) dan vaksinasi bisa dimulai mulai awal April 2021.

"Segenap pekerja film berterima kasih atas respon cepat Bapak Presiden, Menparekraf, dan jajaran Kabinet Indonesia Maju. Semoga setiap langkah konkret koordinasi pemerintah pusat, daerah, dan pelaku industri akan mengembalikan film Indonesia kembali berjaya di bioskop dan menempati hati penonton tercintanya. Bagi kami film Indonesia adalah bakti kami untuk negeri dan kami siap bekerjasama serta menyiapkan langkah konkret dan strategi yang matang bersama pemerintah,” kata Chand Parwez selaku ketua Badan Perfilman Indonesia, dalam keterangan persnya, Rabu (10/3/2021).

Industri perfilman Indonesia yang sebelum pandemi menduduki peringkat sepuluh dunia sebagai pasar film terbesar di dunia dengan nilai sebesar USD 500 juta dollar di akhir tahun 2019, menderita penurunan sebesar 97 persen di kala pandemi sepanjang tahun 2020.

Sejak dibukanya Daftar Negatif Investasi di bidang perfilman di tahun 2016, perfilman Indonesia memasuki era baru dengan jumlah penonton yang terus meningkat dari tahun ke tahun, dengan pertumbuhan sebesar 20 persen per tahun selama 4 tahun terakhir sebelum pandemi.

Industri Perfilman Indonesia adalah industri yang menopang perekonomian Indonesia secara signifikan dengan lebih dari 50.000 tenaga kerja di subsektor film, animasi, video di tahun 2019, dan lebih dari 2.500 jumlah usaha. Kontribusi industri film Indonesia ke GDP sebesar 15 triliun di tahun 2019.

Bioskop yang berkontribusi atas 90 persen sumber pendapatan distribusi film Indonesia semenjak Maret 2020 telah ditutup sementara dan hingga saat ini masih terdapat lebih dari 50 persen lokasi bioskop di tanah air yang belum diizinkan untuk beroperasi kembali. Hal ini tentu menimbulkan stigma negatif di mata masyarakat untuk kembali menonton di bioskop saat sudah diberlakukan pelonggaran atas pembatasan tempat-tempat umum seperti restoran dan tempat rekreasi lainnya.

Berbagai studi internasional menunjukkan bahwa sampai saat ini bioskop dianggap relatif aman untuk dikunjungi karena para pelaku usaha bioskop melakukan protokol kesehatan.
Dampak pandemi bagi pekerja film juga sangat besar. Tahun 2019 terdapat 129 judul film nasional yang dirilis di bioskop dengan total penonton film nasional sebesar 52 juta orang. Aritnya, satu judul film ditonton oleh kurang lebih 400 ribu penonton. Dibandingkan dengan kondisi selama Pandemi, data per akhir Februari 2021 menunjukkan terdapat 9 judul film nasional yang dirilis di bioskop dengan total penonton hanya sekitar 400 ribu orang.

Kerugian penerimaan pajak dari penonton bioskop saja mencapai Rp1,5 triliun dan pendapatan tidak langsung bioskop Rp1,2 triliun. Adanya platform distribusi secara streaming pun belum dapat menopang industri dan nilai pembelian film yang belum dapat menutup biaya produksi, terutama untuk film dengan bujet besar.

"Film bukan hanya merupakan komoditas hiburan, tapi juga membawa wajah Indonesia ke dunia internasional. Secara potensi, industri film Indonesia dengan keberagaman budaya dan jumlah penduduk Indonesia sebagai pasar utama sangatlah besar dan karenanya sangat layak untuk diselamatkan," kata Shanty Harmayn, produser film Indonesia.