Menang Referendum, Swiss Akhirnya Hapus Bea Masuk Sawit Indonesia

law-justice.co - Negara Swiss akhirnya menghapus bea masuk sawit asal Indonesia setelah menang dalam referendum usai mengantongi 51,6 persen suara.

Kesepakatan ini juga bertujuan untuk memfasilitasi penghapusan bea masuk atas ekspor Swiss seperti produk keju, farmasi, dan jam tangan.

Produk sawit asal Indonesia nantinya bisa dijual di pasar Swiss bebas bea cukai.

Penurunan tarif juga direncanakan untuk produk pertanian tertentu, khususnya minyak sawit, yang mana Indonesia merupakan penghasil dan pengekspor terbesar di dunia.

Mereka yang mendukung referendum termasuk penentang globalisasi, partai sayap kiri dan beberapa organisasi non-pemerintah (LSM).

Argumen mereka menentang kesepakatan perdagangan bebas bea sebagian besar karena faktor lingkungan. Budidaya kelapa sawit, menurut para penentang memicu kerusakan hutan hujan.

Di sisi lain, para pendukung kesepakatan tersebut berpendapat bahwa minyak sawit yang diimpor harus memenuhi standar lingkungan tertentu agar memenuhi syarat untuk pengurangan tarif.

Presiden Swiss, Guy Parmelin, mengatakan masyarakat Swiss merasa kesepakatan perdagangan itu sudah benar dan seimbang. Dia menambahkan bahwa kekhawatiran lawan akan diperhitungkan, dan Swiss akan mendukung Indonesia dalam memproduksi minyak sawit berkelanjutan.

"Pemungutan suara ini bukanlah pilihan ekonomi atas hak asasi manusia dan lingkungan," katanya seperti melansir cnnindonesia.com.

Parmelin mengisyaratkan bahwa kesepakatan perdagangan di masa depan juga dapat memasukkan klausul keberlanjutan, tetapi menekankan bahwa setiap kesepakatan itu memiliki keunikan dan tantangannya sendiri-sendiri.

Kemenangan suara dalam referendum hanya selisih tipis bagi beberapa penentangnya. irektur federasi bisnis Swiss, Economiesuisse, Monica Ruhl mengharapkan kemenangan tegas untuk kesepakatan perdagangan bebas.

"Kami mengharapkan yang jelas ya," katanya kepada penyiar publik Swiss RTS pada hari Minggu. "Keprihatinan penduduk harus ditanggapi dengan sangat serius," tambahnya, dengan mengacu pada perlindungan hak asasi manusia dan lingkungan.

Pikirannya digaungkan oleh anggota parlemen Simone de Montmollin dari Partai Radikal-Liberal, yang telah berkampanye untuk kesepakatan perdagangan bebas.

"Ini pertanda bahwa kesepakatan ekonomi tidak dapat dilakukan sehingga merugikan semua prinsip dasar penghormatan terhadap lingkungan dan hak-hak sosial," katanya.

Anggota parlemen lainnya, Fabio Regazzi dari the Center, yang juga bagian dari komite kesepakatan perdagangan bebas, setuju bahwa hutan dan hak-hak buruh penting. Namun, menurutnya Swiss harus mengingat bahwa pada akhirnya itu adalah kesepakatan ekonomi antara kedua negara.

Regazzi juga menyayangkan kampanye yang difokuskan pada isu kelapa sawit yang hanya mewakili sebagian kecil dari kesepakatan. Banyaknya keuntungan yang didapat dari kesepakatan itu bagi usaha kecil dan menengah tidak ada dalam perdebatan, menurut dia.

"Saya sama sekali tidak kecewa" dengan hasilnya, kata penggagas referendum Willy Cretegny, seorang petani anggur organik. "Kami sudah menang sebelum hasil karena kami membuka debat," katanya.

Baik Cretegny dan Partai Hijau (melalui perwakilan parlemen Léonore Porchet) menyatakan tekad mereka untuk menargetkan kesepakatan perdagangan bebas lainnya yang sedang direncanakan, terutama kesepakatan dengan negara-negara Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay dan Paraguay).

Presiden Sosialis Muda Ronja Jansen mengungkapkan kekecewaannya atas hasil tersebut. "Sudah jelas sejak awal bahwa itu akan menjadi pertarungan David versus Goliath," katanya kepada penyiar publik Swiss SRF.

LSM Swiss, terutama yang tidak memihak dalam pemungutan suara, mengatakan bahwa hasil tersebut menunjukkan perlunya perubahan perjanjian ekonomi. Alliance Sud, Society for Threatened Peoples dan Public Eye menyambut baik minat yang ditunjukkan dalam debat tentang kebijakan perdagangan Swiss.

Bersamaan dengan pemerintah Swiss, sektor kelapa sawit di Indonesia - yang sempat mengalami kemunduran kebijakan ekonomi di Eropa - juga dapat menghela nafas lega.

"Kami berterima kasih atas hasil pemungutan suara hari ini. Kesepakatan perdagangan ini merupakan solusi yang saling menguntungkan untuk industri minyak sawit, untuk Indonesia, Swiss, dan untuk semua negara EFTA, dan akan membawa manfaat positif bagi konsumen dan eksportir Swiss, serta petani kecil Indonesia. Suara Swiss menegaskan bahwa minyak sawit Indonesia berkelanjutan, "kata juru bicara Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI).

Lembaga industri berharap hasil ini dapat membantu meyakinkan negara-negara Eropa lainnya bahwa minyak sawit dari Indonesia adalah terbaik. Hasil referendum ini keluar ketika Indonesia sedang menghadapi larangan Uni Eropa terkait penggunaan minyak sawit sebagai bahan bakar nabati pada tahun ini.

Benih referendum sawit bisa dibilang telah ditanam satu dekade lalu, ketika pada tahun 2010 kelompok aktivis lingkungan Greenpeace melawan raksasa makanan Swiss, Nestlé. Greenpeace menuduh Nestlé mendukung deforestasi di negara tropis dengan menggunakan minyak sawit yang tidak berkelanjutan dalam produknya.