KLB yang Pilih Moeldoko Ilegal, AHY: Banyak Eks Kader Pecatan

law-justice.co - Dipilihnya Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat dalam Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara tak diakui oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). AHY menegaskan bahwa KLB tersebut ilegal karena banyak peserta KLB bukanlah pemilik suara yang sah.

"Sekali lagi saya sampaikan peserta KLB ilegal di Deli Serdang Sumatera Utara, tadi bukanlah pemilik suara yang sah," kata AHY dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (5/3/2021).

AHY mengungkapkan sebagian besar peserta KLB merupakan mantan kader yang dipecat. Selain itu, ada sejumlah kader yang sudah tidak lagi aktif.

"Mereka kebanyakan adalah para mantan kader yang sudah dipecat, sudah diberhentikan tetap secara tidak hormat. Saya tidak perlu jelaskan satu per satu siapa saja orangnya, yang tentu itu juga menjadi bagian dari kedaulatan partai kami dan kemudian ada juga sejumlah mantan kader atau kader yang sudah lama tidak aktif lagi," tuturnya.

"Bahkan sudah pindah partai tiba-tiba kembali menggunakan jaket Demokrat, jaket biru Demokrat seolah-olah mereka adalah kader aktif seolah-olah mereka adalah kader yang memiliki hak suara yang sah. Bukan. Saya bisa pastikan itu," sambung AHY.

AHY mengakui memang ada sejumlah Ketua DPC yang terlibat dalam KLB tersebut. Namun, dia menegaskan, para Ketua DPC tersebut telah di-Plt-kan.

"Ada memang sejumlah ketua DPC yang terpapar gerakan pengambil alihan kepemimpinan partai Demokrat yang saat ini. Tetapi semua itu ada 34 yang saya catat berdasarkan laporan dari lapangan dan dari berbagai sumber mereka juga sudah di-Plt sebelum KLB dimulai," katanya.

Karena itu, AHY kembali menegaskan tidak ada kader pemilik suara yang sah yang ikut dalam KLB tersebut. Dia memastikan 93 persen pemilik suara sah di DPD dan DPC Demokrat setia terhadap kepemimpinannya dan menolak KLB.

"Artinya mereka tidak melakukan penerbangan atau perjalanan ke Sumatera Utara. Fakta di lapangan sekali lagi hanya sekitar 7 persen dan itu pun sudah kita ganti. Sudah di-Plt. Kami bisa buktikan dokumen-dokumennya," ungkap AHY.

Lebih lanjut, AHY juga mengungkapkan banyak dari mereka yang hadir dalam KLB yang disebutnya ilegal itu mendapat ancaman. Banyak dari mereka, kata AHY, hadir juga atas paksaan dan iming-iming jabatan.

"Nah yang saya sayangkan, banyak dari mereka yang kemudian tadi dari mereka yang kita saksikan hadir melalui sejumlah media, hadir atas dasar paksaan, ancaman dan juga imbalan berupa uang, posisi, dan kedudukan," ujarnya.

Menurut AHY, KLB ilegal tersebut sangat merusak kedaulatan dan eksistensi partainya. Selain itu, juga merusak demokrasi Indonesia.

"Ini yang saya nilai sangat merusak demokrasi di negeri kita. Bukan hanya kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat yang dipertaruhkan di sini, tetapi juga nasib dan masa depan demokrasi di negeri kita. Apa jadinya kalau ada aktor-aktor tertentu yang merasa memiliki kekuatan politik, kekuatan uang lalu bisa berbuat semau-maunya, sewenang-wenang mengambil alih partai politik yang sah dan berdaulat dengan cara-cara yang tidak legal tadi. Hancurlah demokrasi kita," tutupnya.