Menantang! Militer Myanmar ke PBB: Kami Sudah Biasa Dapat Sanksi

law-justice.co - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menuturkan junta militer Myanmar tidak menghiraukan kecaman dan sanksi yang dijatuhkan berbagai negara di dunia terkait kudeta dan kekerasan yang berlangsung saat ini.

Utusan Khusus PBB untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener, mengatakan dia telah berbicara melalui telepon dengan Wakil Panglima Militer Myanmar, Soe Win.

Dalam percakapannya dengan Soe Win, Burgener memperingatkannya bahwa junta militer akan menghadapi tindakan keras hingga isolasi dari dunia internasional sebagai pembalasan kudeta yang berlangsung.

"Tapi jawabannya (Soe Win) adalah: `Kami terbiasa dengan sanksi dan kami selamat`. Ketika saya memperingatkan mereka bahwa (Myanmar) akan diisolasi, jawabannya adalah: `kita harus belajar berjalan hanya dengan memiliki beberapa sekutu saja`," kata Burgener kepada wartawan di New York seperti melansir cnnindonesia.com.

Burgener berkata bahwa Soe Win memberitahunya bahwa dalam satu tahun ke depan junta militer Myanmar akan menggelar pemilihan umum baru.

Burgener mengatakan ia terakhir kali berbicara dengan junta militer pada 15 Februari lalu. Saat ini, ia hanya bisa berkomunikasi dengan junta militer melalui surat.

"Jelas, menurut saya, taktik mereka sekarang adalah menyelidiki orang-orang Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) dan memenjarakan mereka. Pada akhirnya, NLD (partai berkuasa di pemerintahan sipil Myanmar) akan dilarang dan kemudian mereka (junta militer) akan menggelar pemilu baru di mana mereka ingin menang dan kembali berkuasa," kata Burgener.

Sebagian besar negara besar telah menerapkan sanksi terhadap Myanmar terkait. Amerika Serikat, Inggris, Kanada, hingga Uni Eropa bahkan tengah mempersiapkan sanksi baru untuk lebih mencekik junta militer Myanmar.

Sejak kudeta 1 Februari berlangsung, demonstras anti-junta militer terus meluas di Myanmar. Burgener mengatakan setidaknya sudah ada lebih dari 50 orang tewas akibat bentrokan massa pedemo dan aparat sejak kudeta berlangsung.

Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 negara telah menyuarakan keprihatinan atas keadaan di Myanmar. Namun, DK PBB tidak mengutuk kudeta tersebut karena ditentang oleh Rusia dan China, yang memandang situasi tersebut sebagai urusan dalam negeri Myanmar.

"Saya berharap mereka menyadari bahwa ini bukan hanya urusan internal, itu mengenai stabilitas kawasan," kata Burgener soal China dan Rusia.