Pigai: Perpres soal Miras di Wilayah-wilayah Kristen, Apa Motifnya?

law-justice.co - Pegiat hak asasi manusia (HAM) yang juga tokoh asal tanah Papua, Natalius Pigai turut memberikan komentar terkait Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengizinkan investasi miras di Bali, Sulawesi Utara, NTT hingga Papua.

Natalius meminta agar dihadirkan investasi yang lebih bermartabat. Ia juga mengungkap bahwa ada pejabat yang mengaku orang asli Papua yang mengusulkan Perpres Miras di wilayah-wilayah kristen.

"Ada Pejabat Negara yang ngaku `Orang Asli Papua` kata Presiden. Dia diduga usul Perpres Miras di Wilayah-wilayah Kristen. Apa motifnya?," kata Natalius melalui akun Twitter-nya, Minggu (28/2/2021).

Natalius mengaku sudah ragu dengan kapasitas pejabat tersebut. Ia juga menilai bahwa pejabat tersebut tidak mampu bekerja dan menghadirkan investasi yang lebih bermartabat.

"Saya sudah Protes karena ragu dengan Kapasitasnya sejak awal. Apa Anda tidak mampu Kerja? & hadirkan investasi yang lebih bermartabat?. Kasihan Jokowi Tertipu 2 Kali," lanjutnya.

Cuitan Natalius pun mendapat beragam reaksi dari pengikutnya. sebagian di antara mereka juga kecewa dengan perizinan tersebut karena dikhawatirkan akan menimbulkan masalah.

"Saya setuju dengan kakak Pigai, di Papua harus mulai dikurangi budaya miras, trlalu banyak akibat buruk dari miras. apapun agamanya, karena jika seseorang sudah mabuk, semua orang bisa jadi korban, mau agama apapun. Jangan orang papua mau dibodoh-bodohi saja dengan miras. jangan setelah dikasih mabuk,dapat tipu tipu," kata @AntodedeS.

"Penipu yg bwa nama Papua!,,,dia tdk tau klo miras pembunuh nomor 1orang asli Papua! Sementara tokoh adat dan agama dorang di Papua ada berusaha spy miras di larang di tanah Papua tapi Jokowi melegalkan," kata @dondoken1.

"Miras kearifan lokal katanya, suatu saat korupsi & suap menjadi kearifan lokal," kata @aliservistv.

Terkait perizinan miras, Jokowi mendapat beragam kritikan dari sejumlah public figur, salah satunya adalah Ustaz Hilmi Firdausi. Dia meminta Wakil Presiden RI Ma`ruf Amin membantalkan aturan yang diakomodir dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021.

Hilmi mengingatkan pemerintah tentang kasus penembakan personel TNI dan warga sipil oleh oknum polisi di Cengkareng, Jakarta Barat, Bripka CS.

"Bismillah...Dear Pak @Kiyai_MarufAmin, sbg wapres kami mhn Kyai mengingatkan Presiden utk mencabut kembali izin ini. Aplg baru sj trjdi kasus Cengkareng. Juga utk Ulama-ulama yg dkt dgn pemerintah mhn ikut mengingatkan. Jgn sampai ini mnjdi dosa berjamah krn membiarkan kemudharatan," cuit Hilmi di akun Twitter-nya.

Ada Pejabat Negara yg ngaku “Org Asli Papua” kata Presiden. Dia diduga usul Perpres Miras di Wilayah2 Kristen. Apa motifnya?. Sy sdh Protes krn ragu dgn Kapasitasnya sejak awal. Apa Anda tdk mampu Kerja? & hadirkan investasi yang lebih bermartabat?. Kasihan Jokowi Tertipu 2 Kali.

— NataliusPigai (@NataliusPigai2) February 27, 2021