ICW Perjelas Hilangnya Nama Ihsan Yunus dalam Dakwaan Korupsi Bansos

Minggu, 28/02/2021 13:30 WIB
Korupsi Bansos, Mantan Wakil Ketua Komisi VIII DPR Fraksi PDIP Ihsan Yunus (Radar Group)

Korupsi Bansos, Mantan Wakil Ketua Komisi VIII DPR Fraksi PDIP Ihsan Yunus (Radar Group)

law-justice.co - Indonesia Corruption Watch (ICW) kembali mempertegas dugaan hilangnya sejumlah pihak dalam surat dakwaan kasus korupsi Bansos. Salah satunya nama politisi PDIP Ihsan Yunus.

Pada hari Rabu (24/2/ 2021), Jaksa Penuntut Umum KPK membacakan surat dakwaan untuk terdakwa perkara dugaan suap pengadaan barang dan jasa bantuan sosial sembako di Kementerian Sosial, Harry Van Sidabukke. Peran Harry dijelaskan sebagai pemberi suap kepada penyelenggara negara untuk mendapat proyek bansos.

"Namun, tatkala surat dakwaan itu dibaca lebih lanjut, ditemukan ada banyak kejanggalan yang sangat signifikan, terutama terkait hilangnya nama-nama dan peran-peran pihak tertentu," demikian pernyataan resmi ICW dalam siaran pers yang diterima redaksi.

ICW menduga jaksa KPK tidak menerapkan prinsip surat dakwaan yang diatur dalam Pasal 143 KUHAP, bahwa “surat dakwaan mesti diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan”.

ICW menemukan ada dua kejanggalan dalam dakwaan tersebut. Pertama, dalam dakwaan tidak disebutkan nama Ihsan Yunus, politisi asal PDIP. Padahal pada tanggal 1 Februari lalu, tepatnya dalam forum rekonstruksi, nama yang bersangkutan mencuat karena diduga menerima aliran dana sebesar Rp 6,7 miliar dan dua sepeda Brompton melalui Agustri Yogasmara. Kedua, pada halaman lima surat dakwaan, penuntut umum hanya menyebut Agustri Yogasmoro sebagai pemilik kuota paket bansos sembako.

"Penting untuk diingat, dalam forum rekonstruksi, KPK menyebutkan bahwa Agustri Yogasmoro bertindak sebagai operator Ihsan Yunus. Pertanyaan lanjutannya, mengapa hal ini tidak disebutkan dalam surat dakwaan? Maka dari itu, tidak salah rasanya jika publik menduga ada upaya dari internal KPK (Pimpinan, Deputi, atau Direktur) yang tidak ingin mengembangkan perkara ini."

Terkait hal tersebut, ICW mendesak Dewan Pengawas agar memanggil Pimpinan KPK untuk menanyakan perihal hilangnya nama dan peran beberapa pihak dalam surat dakwaan perkara dugaan suap pengadaan bansos sembako di Kementerian Sosial.

"Jika ditemukan unsur kesengajaan, maka Dewan Pengawas harus menjatuhkan sanksi terhadap oknum yang melakukan tindakan tersebut."

(Januardi Husin\Editor)

Share:



Berita Terkait

Komentar