Demi Daya Saing, Jokowi Buka Keran Industri Miras Skala Besar

Kamis, 25/02/2021 22:04 WIB
Presiden Jokowi buka keran industri Miras skala besar demi daya saing investasi (Foto:Sixpixels.com)

Presiden Jokowi buka keran industri Miras skala besar demi daya saing investasi (Foto:Sixpixels.com)

Jakarta, law-justice.co - Aturan turunan dari Undang-undang Cipta Kerja telah diteken oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Salah satu isinya adalah soal dibukanya keran industri minuman keras atau miras dengan skala besar hingga eceran di Indonesia.

Sebelumnya industri miras masuk dalam kategori bidang usaha tertutup yang diatur oleh pemerintah. Kini industri miras di tanah air akan masuk dalam daftar positif investasi (DPI) yang pemberlakukan mulai diberikan sejak tahun ini.

Melalui kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Aturan turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah ditandangani Presiden Jokowi dan mulai berlaku pada 2 Februari 2021.

Dalam peraturan tersebut yang terdapat pada lampiran III Perpres 10/2021 pemerintah akan mengatur industri miras melalui empat klasifikasi yang masuk dalam daftar bidang usaha dengan persyaratan tertentu. Diantaranya, pertama industri miras akan dibagi dalam dua kategori yakni mengandung alkohol, dan kedua mengandung alkohol berbahan anggur atau yang biasa dikenal menggunakan sistem fermentasi.

Kedua industri miras yang akan menanamkan model baru hanya akan diberikan izin produksi di wilayah yang telah ditentukan oleh pemerintah sendiri. Diantaranya Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Papua.

Untuk penanaman modal investasi melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas usulan dari gubernur setempat, atau Provinsi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Tak hanya sektor industri besar saja, pemerintah juga mengatur dua point terakhir soal miras tingkat eceran yang bisa didapat pedagang kecil maupun kaki lima. Pemberian izin ini berdasarkan beberapa syarat yang harus dipenuhi mulai jaringan distribusi serta tempat khusus.

Kebijakan terkait industri miras yang ada di Indonesia merupakan revisi yang dilakukan Jokowi terhadap Perpres Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang usaha Tertutup dan Bidang Usaha terbuka dengan persyaratan pada Bidang Penanaman modal.

Berdasarkan Pasal 6 Perpres 10/2021 persyaratan guna industri miras akan terbuka bagi investor asing, domestic hingga koperasi dan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Dalam persyaratan tersebut, khusus bagi investor asing hanya diperbolehkan dengan nilai investasi lebih dari Rp10 miliar.

Dibukanya industri miras secara legal oleh pemerintah di beberapa wilayah tertentu menurut Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM sebagai Peningkatkan daya saing investasi dan mendorong bidang usaha prioritas.

(Nikolaus Tolen\Editor)

Share:



Berita Terkait

Komentar